AHY: Giant Sea Wall Jadi Strategi Jangka Panjang Lindungi Pantura dari Ancaman Perubahan Iklim
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk melindungi kawasan pesisir, menjaga aktivitas ekonomi nasional, serta meningkatkan ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim.
AHY menjelaskan, proyek berskala nasional tersebut masih berada dalam tahap pematangan konsep. Menurutnya, perencanaan harus dilakukan secara cermat karena melibatkan berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa.
“Ini adalah sebuah proyek yang besar. Kami terlebih dahulu harus mematangkan konsepnya. Tidak boleh tergesa-gesa karena tidak bisa setelah itu dianulir kemudian,” ujar AHY.
Proyek Giant Sea Wall telah masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Rencananya, tanggul laut akan membentang sepanjang sekitar 535 hingga 700 kilometer dari wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pembangunan Giant Sea Wall bertujuan melindungi sekitar 50 juta penduduk yang tinggal di kawasan pesisir utara Jawa dari ancaman kenaikan muka air laut yang terus terjadi akibat perubahan iklim.
Selain melindungi masyarakat, proyek tersebut juga diharapkan menjaga kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura) yang memiliki peran strategis sebagai pusat aktivitas ekonomi nasional. Sekitar 60 persen industri nasional berada di kawasan tersebut, termasuk ribuan hektare lahan pertanian produktif yang menjadi salah satu penyangga ketahanan pangan Indonesia.
Pemerintah merencanakan pembangunan Giant Sea Wall melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Nilai investasi proyek diperkirakan mencapai sekitar 80 miliar dolar Amerika Serikat dengan peluang kerja sama bersama investor dari berbagai negara, termasuk China, Jepang, Korea Selatan, serta sejumlah negara di Eropa.
AHY menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik semata, tetapi juga menerapkan pendekatan terpadu yang mencakup pengelolaan sumber daya air, penataan kawasan pesisir, serta perlindungan lingkungan.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah terus mendorong rehabilitasi hutan mangrove sebagai solusi berbasis alam untuk memperkuat perlindungan pesisir dari abrasi, mengurangi intrusi air laut, sekaligus menjaga ekosistem pesisir.
Indonesia sendiri memiliki sekitar 3,36 juta hektare hutan mangrove atau sekitar 20 persen dari total mangrove dunia. Pemerintah menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 41.000 hektare hingga tahun 2027 melalui program Mangroves for Coastal Resilience di sejumlah provinsi prioritas.
Menko AHY yang juga ditunjuk sebagai Ketua Badan Otorita Pengelola Pantura akan mengoordinasikan penyusunan peta jalan pembangunan Giant Sea Wall bersama kementerian teknis dan pemerintah daerah agar proyek tersebut berjalan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Pemerintah berharap kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan Giant Sea Wall mampu menjadi solusi strategis untuk melindungi kawasan pesisir, memperkuat ketahanan wilayah, serta menjaga keberlanjutan pembangunan nasional di tengah tantangan perubahan iklim.
