UU Perampasan Aset: Harta Minimal Rp1 Miliar Bisa Dirampas Tanpa Vonis Pidana, Ini Syaratnya
SOROTAN PUBLIK — Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang disahkan DPR RI pada Kamis (19/11/2026) mengatur mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Namun, mekanisme tersebut memiliki sejumlah persyaratan, termasuk batas minimal nilai aset sebesar Rp1 miliar.
Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 6 ayat (2). Aturan tersebut menyatakan bahwa perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana harus memenuhi kriteria nilai aset paling sedikit Rp1.000.000.000.
Dengan demikian, tidak semua aset dapat langsung dirampas melalui mekanisme tersebut. Selain memenuhi batas nilai minimal, aset juga harus berkaitan dengan kondisi hukum tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1).
Lima Kondisi yang Memungkinkan Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana
Pasal 6 ayat (1) mengatur lima kondisi yang memungkinkan penerapan mekanisme tersebut, yaitu:
- Tersangka atau terdakwa meninggal dunia.
- Tersangka atau terdakwa melarikan diri.
- Tersangka atau terdakwa mengalami sakit permanen.
- Pelaku tindak pidana tidak diketahui.
- Pelaku tindak pidana tidak diketahui keberadaannya.
Dalam kondisi tersebut, proses pidana terhadap pelaku dapat menghadapi hambatan karena orang yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan atau tidak dapat menjalani persidangan. Meski demikian, aset yang diduga berasal dari tindak pidana tetap dapat ditelusuri dan dimohonkan untuk dirampas sesuai prosedur hukum.
Pasal 6 ayat (3) juga mengatur bahwa apabila terjadi perubahan nilai minimum aset, penyesuaiannya akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP).
Bukan Perampasan Sepihak Tanpa Proses Pengadilan
Salah satu hal yang perlu dipahami masyarakat adalah istilah perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku tidak berarti aparat penegak hukum memiliki kewenangan mengambil harta seseorang secara sepihak.
Mekanisme non-conviction based (NCB) tetap melibatkan proses hukum di pengadilan. Berdasarkan penjelasan mengenai ketentuan dalam undang-undang tersebut, Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan perampasan aset dan wajib membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana dalam persidangan.
Dengan demikian, proses pembuktian dan pemeriksaan pengadilan tetap menjadi bagian penting untuk memastikan perampasan aset dilakukan berdasarkan hukum serta melindungi hak pihak yang berkepentingan.
Selain itu, Pasal 7 menegaskan bahwa perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku tidak menghapus pertanggungjawaban pidana orang yang bersangkutan. Artinya, apabila proses hukum terhadap pelaku tetap dapat dilanjutkan, pertanggungjawaban pidananya tidak otomatis gugur hanya karena aset telah dirampas.
Publik Perlu Mengawasi Pelaksanaan Aturan
Penerapan batas minimal Rp1 miliar menjadi salah satu aspek yang patut dicermati dalam pelaksanaan UU Perampasan Aset. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memastikan ketentuan tersebut tidak menghambat pemulihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, sekaligus tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
Pengawasan juga diperlukan terhadap proses penelusuran, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan ke pengadilan, hingga pengelolaan aset yang telah dirampas.
Di sisi lain, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik harus menjadi perhatian agar masyarakat yang tidak terlibat tindak pidana tidak dirugikan oleh penerapan aturan tersebut.
Bagi masyarakat, keberhasilan UU Perampasan Aset tidak cukup diukur dari banyaknya harta yang disita. Hal yang lebih penting adalah apakah aset hasil kejahatan benar-benar dapat dipulihkan, dikembalikan kepada negara atau korban yang berhak, serta dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengesahan undang-undang ini menjadi awal dari pekerjaan besar dalam pelaksanaannya. Karena itu, pengawasan masyarakat tetap dibutuhkan agar kewenangan negara dalam merampas aset berjalan secara adil, terukur, dan tidak menyimpang dari prinsip negara hukum.
Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.
