DPR Coret Illicit Enrichment dari UU Perampasan Aset, Habiburokhman Ungkap Dua Alasan: HAM dan Teknis Hukum
SOROTAN PUBLIK — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memutuskan tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar ke dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang disahkan dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026).
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada dua pertimbangan utama, yakni perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan aspek teknis perundang-undangan.
Menurut Habiburokhman, selama pembahasan, Komisi III telah menerima berbagai masukan dari masyarakat dan para ahli. Pandangan yang disampaikan, kata dia, tidak seluruhnya mendukung penerapan ketentuan illicit enrichment.
DPR juga mengaku melakukan studi perbandingan terhadap praktik hukum di sejumlah negara. Habiburokhman menyebut Amerika Serikat dan Inggris tidak menerapkan konsep tersebut. Ia juga menyinggung Jerman, yang menurut penjelasannya pernah membatalkan pengaturan serupa melalui Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan HAM.
“Yang kedua dalam teknis perundang-undangan ya, undang-undang perampasan aset ini kan undang-undang sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara. Jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman,” kata Habiburokhman.
Penjelasan tersebut disampaikan setelah pengesahan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Apa Itu Illicit Enrichment?
Illicit enrichment secara umum merujuk pada peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara wajar jika dibandingkan dengan penghasilan sah atau sumber pendapatannya.
Konsep ini menjadi salah satu instrumen yang didorong dalam agenda pemberantasan korupsi karena dapat membantu menyoroti ketidaksesuaian antara kekayaan pejabat dan sumber penghasilan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, pengaturan tersebut juga memunculkan perdebatan hukum, terutama mengenai pembuktian, perlindungan hak individu, praduga tak bersalah, dan batas kewajiban seseorang menjelaskan asal-usul kekayaannya.
Karena itu, perdebatan mengenai illicit enrichment bukan sekadar persoalan memperberat penindakan terhadap koruptor, melainkan juga menyangkut bagaimana negara merancang mekanisme hukum yang efektif tanpa mengabaikan jaminan HAM.
Keputusan DPR Menjadi Catatan dalam Agenda Pemberantasan Korupsi
Tidak dimasukkannya illicit enrichment menjadi salah satu bagian yang perlu dicermati dalam menilai kekuatan UU Perampasan Aset. Sebab, tujuan pemulihan aset hasil kejahatan dan pengawasan terhadap kekayaan pejabat merupakan dua persoalan yang saling berkaitan, tetapi memiliki ruang lingkup hukum berbeda.
DPR menyatakan undang-undang tersebut berfokus pada mekanisme formil atau hukum acara perampasan aset, bukan pembentukan norma pidana materiil baru. Penjelasan ini menjadi dasar argumentasi DPR dalam memisahkan pengaturan perampasan aset dari ketentuan mengenai peningkatan kekayaan tidak wajar.
Di sisi lain, masyarakat sipil dan kelompok antikorupsi sebelumnya telah menyuarakan pentingnya memasukkan illicit enrichment ke dalam regulasi tersebut. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa pengesahan undang-undang belum otomatis mengakhiri perdebatan mengenai instrumen hukum paling efektif untuk menelusuri dan memulihkan kekayaan hasil kejahatan.
Bagi publik, pertanyaan penting berikutnya adalah sejauh mana UU Perampasan Aset mampu memastikan aset hasil tindak pidana benar-benar dapat dilacak, dibekukan, dirampas melalui proses hukum, dan dikembalikan kepada negara maupun korban.
Transparansi pelaksanaan, pengawasan independen, serta pertanggungjawaban aparat penegak hukum juga menjadi faktor penting agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan.
Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat. Pengesahan undang-undang harus diikuti pengawasan publik agar tujuan pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara dapat diwujudkan secara terukur, adil, dan akuntabel.
