Setelah 18 Tahun Menanti, DPR Sahkan UU Perampasan Aset: Dibahas 397 DIM dan 87 Kali Rapat

0
1795087710669

SOROTAN PUBLIK — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan tersebut menjadi penanda berakhirnya perjalanan panjang regulasi perampasan aset yang telah diperjuangkan selama kurang lebih 18 tahun.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum mengetuk palu persetujuan, Puan meminta pendapat seluruh fraksi mengenai pengesahan RUU tersebut.

“Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?” kata Puan.

Pertanyaan tersebut dijawab dengan persetujuan peserta rapat, kemudian dilanjutkan ketukan palu sebagai tanda pengesahan.

397 Daftar Inventarisasi Masalah Dibahas

Sebelum dibawa ke rapat paripurna, pembicaraan tingkat I RUU Perampasan Aset telah diselesaikan Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026).

Dalam proses pembahasan, Panitia Kerja (Panja) membahas sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rinciannya meliputi 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Komisi III DPR RI juga tercatat menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) sejak September 2025. Forum tersebut dimaksudkan untuk menyerap masukan dari masyarakat, kalangan akademisi, pakar, praktisi, organisasi, dan berbagai elemen lainnya.

Dalam keterangannya, DPR menyebut rangkaian rapat dan pembahasan tersebut sebagai bagian dari upaya membangun partisipasi publik dalam penyusunan regulasi.

Disahkan Lebih Cepat dari Target

Pengesahan UU Perampasan Aset berlangsung lebih cepat dibandingkan target yang sebelumnya ditetapkan DPR, yakni 15 Desember 2026.

Dengan keputusan pada 19 November 2026, pembahasan regulasi tersebut selesai hampir satu bulan sebelum tenggat yang direncanakan.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa pengesahan dilakukan setelah proses pembahasan panjang dan bukan semata-mata karena tekanan atau desakan pihak tertentu.

Puan juga berharap undang-undang tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi instrumen untuk mendukung pemulihan aset hasil tindak pidana.

Pengesahan Bukan Akhir Pengawasan Publik

Meski telah disahkan, pekerjaan penting berikutnya adalah memastikan undang-undang tersebut benar-benar diterapkan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Publik perlu mencermati bagaimana aparat penegak hukum menjalankan kewenangan penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Pengawasan juga harus memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, kriminalisasi, atau perampasan terhadap harta pihak ketiga yang memiliki hak dan beritikad baik.

Di sisi lain, keberhasilan regulasi ini semestinya tidak hanya diukur dari jumlah aset yang berhasil dirampas. Hal yang lebih mendasar adalah sejauh mana kekayaan hasil kejahatan dapat dipulihkan, kerugian negara dikembalikan, dan hak korban memperoleh perlindungan.

Karena itu, masyarakat tetap memiliki peran penting untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut. Transparansi dalam proses penegakan hukum dan pengelolaan aset hasil rampasan harus menjadi bagian dari pertanggungjawaban kepada publik.

Setelah menunggu sekitar 18 tahun, tantangan sesungguhnya kini berada pada pelaksanaan. Undang-undang harus menjadi instrumen penegakan hukum yang adil, bukan sekadar produk legislasi yang berhenti pada seremoni pengesahan.

Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *