Ahmad Doli Kurnia Minta Polemik Ijazah Anggota DPR Tak Diperpanjang, Publik Dipersilakan Cek Data ke KPU
Sorotan Publik – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, meminta polemik mengenai latar belakang pendidikan dan ijazah anggota DPR RI tidak terus diperpanjang.
Pernyataan tersebut disampaikan Doli pada Rabu (18/11/2026). Ia menilai persoalan tersebut tidak perlu kembali menjadi perdebatan berkepanjangan karena proses pencalonan anggota DPR telah melalui mekanisme dan prosedur pemilu.
Doli juga mempersilakan masyarakat yang ingin mengetahui riwayat pendidikan para wakil rakyat untuk melakukan pengecekan melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menurutnya, informasi mengenai latar belakang calon anggota legislatif dapat ditelusuri melalui data kepemiluan yang tersedia sesuai ketentuan.
“Saya kira urusan ijazah-ijazah ini sebetulnya nggak usah kita perpanjang ya, apalagi kemudian nanti bisa menimbulkan, apa namanya, mengeluarkan energi baru lagilah,” ujar Ahmad Doli Kurnia.
Doli Pertanyakan Munculnya Kembali Polemik Ijazah
Dalam pernyataannya, Doli turut mempertanyakan alasan persoalan latar belakang pendidikan anggota DPR kembali menjadi perbincangan.
Ia menegaskan bahwa 580 anggota DPR RI saat ini merupakan wakil rakyat yang memperoleh mandat melalui proses pemilihan umum.
Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan sikap Doli yang menginginkan polemik mengenai ijazah tidak berkembang menjadi perdebatan politik berkepanjangan.
Namun, persoalan tersebut juga menyentuh aspek keterbukaan informasi publik, khususnya mengenai rekam jejak pendidikan pejabat yang mendapatkan mandat dari masyarakat.
Transparansi Data Tetap Menjadi Hak Publik
Di tengah perdebatan tersebut, keterbukaan informasi mengenai latar belakang pendidikan pejabat publik tetap menjadi hal yang relevan untuk diperhatikan.
Proses pemilu yang telah dilalui seorang anggota DPR merupakan bagian dari legitimasi politik melalui suara rakyat. Sementara itu, transparansi informasi mengenai persyaratan pencalonan merupakan persoalan tersendiri yang berkaitan dengan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu.
Masyarakat memiliki kepentingan untuk memperoleh informasi yang benar mengenai wakil-wakil yang mereka pilih. Di sisi lain, pemeriksaan data pendidikan juga harus dilakukan melalui mekanisme resmi dan berdasarkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki peran dalam pengelolaan informasi pencalonan sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan keterbukaan informasi.
Karena itu, pernyataan Ahmad Doli Kurnia mengenai polemik ijazah anggota DPR menjadi bagian dari perdebatan yang lebih luas tentang batas antara legitimasi hasil pemilu, transparansi persyaratan pencalonan, dan hak masyarakat untuk melakukan pengawasan.
Pada prinsipnya, mandat rakyat melalui pemilu tidak menghilangkan pentingnya transparansi. Sebaliknya, keterbukaan informasi dan akuntabilitas merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan.
Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.
