Mentan Amran Bongkar Dugaan Mafia Alsintan, 85 Traktor Bantuan Pemerintah Terancam Ditarik, Dua Orang Diamankan

0
1795161206299

SOROTAN PUBLIK – Dugaan penyalahgunaan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kembali menjadi perhatian pemerintah. Kali ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap praktik jual beli traktor bantuan pemerintah di Sulawesi Selatan yang seharusnya disalurkan secara gratis kepada kelompok tani.

Temuan tersebut disampaikan Amran saat melakukan kunjungan kerja di Desa Alatengae, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Jumat (20/11/2026).

Amran menegaskan bahwa traktor bantuan pemerintah merupakan hibah negara yang diperuntukkan bagi petani. Karena itu, tidak boleh ada pihak yang memperjualbelikan maupun mengambil keuntungan pribadi dari fasilitas yang bersumber dari uang rakyat tersebut.

Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan tersebut dan memberikan hukuman tegas kepada siapa pun yang terbukti terlibat, tanpa memandang latar belakang maupun hubungan dengan pejabat.

Menurut Amran, praktik tersebut bukan sekadar penyalahgunaan fasilitas pemerintah, melainkan juga merugikan petani yang seharusnya menerima manfaat program modernisasi pertanian.

85 Traktor Terindikasi Bermasalah, Pemerintah Perintahkan Penarikan

Amran mengungkapkan adanya indikasi penyimpangan penyaluran alsintan di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Sidrap, Gowa, dan Takalar.

Pemerintah telah mengumpulkan sekitar 85 unit traktor untuk ditelusuri dan diverifikasi lebih lanjut. Penarikan dilakukan sebagai langkah pengamanan terhadap bantuan yang diduga tidak sesuai peruntukannya.

Dari temuan tersebut, empat unit disebut tertangkap dalam praktik jual beli bantuan pemerintah. Pemeriksaan terhadap unit-unit lainnya masih diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan.

Amran meminta agar seluruh pihak yang terbukti memperjualbelikan bantuan negara diproses sesuai ketentuan hukum.

Ia juga menegaskan tidak boleh ada perlakuan khusus terhadap pelaku, termasuk apabila ada pihak yang mengaku memiliki hubungan keluarga dengan pejabat.

Bantuan pertanian, menurutnya, merupakan fasilitas yang dibiayai dari uang rakyat dan harus dikembalikan manfaatnya kepada masyarakat, khususnya petani.

Dua Orang Diamankan, Dugaan Penjualan Melalui Media Sosial Diungkap

Asisten Intelijen Kodam XIV/Hasanuddin Kolonel Inf Asyraf Aziz menjelaskan bahwa pengungkapan dugaan penyalahgunaan bantuan alsintan berawal dari laporan yang diterima Kementerian Pertanian.

Penelusuran kemudian dilakukan bersama aparat terkait hingga ditemukan indikasi penjualan traktor bantuan pemerintah.

Dua orang telah diamankan pada Rabu (18/11/2026) dan menjalani pemeriksaan di Polda Sulawesi Selatan.

Keduanya diduga memiliki keterkaitan dengan kelompok tani dan pihak lain yang terlibat dalam praktik jual beli alsintan tersebut.

Berdasarkan informasi yang disampaikan aparat, traktor bantuan pengadaan 2025–2026 diduga ditawarkan melalui media sosial, marketplace, hingga penjualan secara langsung dengan harga yang bervariasi.

Salah satu pengungkapan dilakukan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Tim gabungan mengamankan satu unit traktor bantuan pemerintah yang diduga ditawarkan untuk dijual.

Penyelidikan masih diperlukan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat, termasuk bagaimana bantuan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan kelompok tani dapat masuk ke dalam transaksi perdagangan.

271 Laporan Dugaan Penyimpangan Bantuan Pertanian

Persoalan ini juga menjadi perhatian karena Kementerian Pertanian menerima ratusan laporan dugaan penyimpangan di sektor pertanian.

Menteri Pertanian menyebut terdapat 271 laporan pelanggaran yang masuk dari berbagai daerah di Indonesia.

Namun, laporan tersebut mencakup berbagai persoalan sektor pertanian, termasuk beras, pupuk, dan alat mesin pertanian. Dengan demikian, angka tersebut tidak dapat diartikan sebagai 271 kasus penyimpangan traktor.

Di sisi lain, pemerintah telah menyalurkan sekitar 10 ribu unit alsintan secara nasional sebagai bagian dari program modernisasi pertanian.

Pengadaan tersebut membutuhkan anggaran negara dalam jumlah besar. Tujuannya untuk membantu petani mempercepat pengolahan lahan, menekan biaya produksi, meningkatkan produktivitas, serta mempercepat proses tanam.

Karena itu, pengawasan distribusi dan pemanfaatan bantuan menjadi bagian penting agar program pemerintah tidak disalahgunakan oleh pihak yang mencari keuntungan pribadi.

Bantuan Negara Harus Benar-Benar Dirasakan Petani

Dugaan jual beli traktor bantuan pemerintah memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap seluruh tahapan penyaluran bantuan pertanian.

Pemerintah tidak cukup hanya memastikan alat pertanian telah dibeli dan diserahkan kepada kelompok tani. Pengawasan juga harus memastikan bantuan benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat bagi petani penerima.

Jika bantuan yang seharusnya diterima secara gratis justru diperjualbelikan, petani menjadi pihak yang paling dirugikan.

Selain mengusut pihak yang diduga terlibat, aparat penegak hukum perlu menelusuri mekanisme penyaluran, proses pengadaan, penerima bantuan, serta kemungkinan adanya jaringan yang mengambil keuntungan dari program pemerintah.

Transparansi juga diperlukan agar masyarakat mengetahui perkembangan penanganan perkara dan nasib bantuan yang telah ditarik untuk diperiksa.

Penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan bukti, tidak tebang pilih, dan menjangkau seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab.

Sebab, anggaran bantuan pertanian bersumber dari uang rakyat. Sudah semestinya setiap rupiah yang dikeluarkan negara memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.

RAKYAT BERHAK TAHU, RAKYAT CERDAS, RAKYAT BERDAULAT.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *