Sidang Korupsi Lahan Rp237 Miliar: Letjen Widi Prasetijono Jelaskan Aliran Dana Rp20 Miliar di Hadapan Hakim
SOROTAN PUBLIK — JAKARTA. Persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan lahan perkebunan Caruy di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, kembali menjadi perhatian publik. Mantan Pangdam IV/Diponegoro Letjen TNI Widi Prasetijono menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa dalam perkara transaksi lahan senilai Rp237 miliar yang melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Cilacap Segara Artha (CSA) dan PT Rumpun Sari Antan (RSA).
Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada Senin (12/10/2026), majelis hakim mendalami keterangan Widi mengenai aliran dana yang dikaitkan dengan transaksi pengadaan lahan seluas sekitar 700 hektare tersebut.
Perkara ini turut menyeret tiga terdakwa lainnya, yakni Kolonel Infanteri Wisnu Kurniawan, Kolonel Chk Sjaiful Nursaid, serta Suko Madyo Susilo, mantan Direktur PT Rumpun Sari Antan.
Menurut pemberitaan mengenai persidangan, penyidik dan penuntut mengaitkan perkara tersebut dengan dugaan gratifikasi serta persoalan transaksi dan status hukum lahan. Namun, seluruh dakwaan masih harus dibuktikan melalui proses peradilan.
Hakim Dalami Aliran Dana
Salah satu pokok yang menjadi perhatian dalam persidangan adalah aliran dana sekitar Rp20 miliar yang dikaitkan dengan Widi dan sejumlah rekening anggota keluarganya.
Dalam persidangan sebelumnya, Widi membantah telah memperkaya diri sendiri. Ia menyatakan bahwa uang yang dipersoalkan digunakan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan melalui Yayasan Silmi Kaffah.
Dalam keterangannya pada sidang 13 Agustus 2026, sebagaimana diberitakan Tirto, Widi juga menyatakan bahwa dana tersebut telah diganti menggunakan uang pribadi keluarganya. Ia membantah menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi maupun kedinasan.
Meski demikian, penjelasan terdakwa merupakan bagian dari pembelaan yang harus diuji bersama bukti transaksi, keterangan saksi, dan fakta lain yang terungkap di persidangan.
Majelis hakim perlu menilai apakah aliran dana tersebut memiliki hubungan dengan transaksi lahan yang dipersoalkan dan apakah terdapat unsur pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum.
Dugaan Penggunaan Dana untuk Barang Bernilai Tinggi
Dalam pemberitaan mengenai sidang 12 Oktober 2026, sejumlah media menyebut adanya pembahasan mengenai penggunaan uang untuk membeli kendaraan Mini Cooper, jam tangan Rolex, serta membayar biaya pendidikan anak.
Keterangan tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan mengenai aliran dana yang diduga berkaitan dengan perkara pengadaan lahan.
Persoalan penting yang harus dijawab dalam persidangan adalah asal-usul dana, pihak yang menerima dan menggunakannya, serta sejauh mana penerima mengetahui atau memahami sumber uang tersebut.
Penilaian hukum tidak dapat hanya didasarkan pada jenis barang yang dibeli atau besarnya uang yang diterima. Hubungan antara dana, transaksi yang dipersoalkan, dan unsur tindak pidana harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah.
Status Lahan Caruy Jadi Persoalan Penting
Selain aliran dana, status hukum lahan perkebunan Caruy seluas sekitar 700 hektare juga menjadi salah satu isu utama dalam perkara ini.
Lahan tersebut diperjualbelikan oleh PT Rumpun Sari Antan kepada BUMD PT Cilacap Segara Artha dengan nilai transaksi yang disebut mencapai Rp237 miliar.
Dalam persidangan sebelumnya, Widi menyampaikan pandangannya bahwa lahan dengan status hak guna usaha (HGU) tersebut bukan merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang tercatat dalam sistem administrasi aset negara.
Pihak kuasa hukum juga mempertanyakan dasar hukum yang digunakan untuk menilai status lahan dan kewenangan pengadilan dalam memeriksa perkara tersebut.
Di sisi lain, penuntut umum mendalilkan adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Perbedaan pandangan ini perlu dinilai berdasarkan dokumen pertanahan, riwayat kepemilikan, ketentuan hukum yang berlaku, serta bukti yang diajukan para pihak.
Dengan demikian, penentuan status lahan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pernyataan salah satu pihak, melainkan harus mempertimbangkan keseluruhan fakta hukum yang terungkap di persidangan.
Perkara Koneksitas dan Tuntutan Akuntabilitas
Perkara ini diperiksa melalui mekanisme persidangan koneksitas di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Pengadilan tersebut sebelumnya mengonfirmasi bahwa perkara dugaan korupsi yang melibatkan Widi dan tiga terdakwa lainnya telah memasuki tahap persidangan dengan pembacaan dakwaan pada Juli 2026.
Perhatian publik terhadap perkara ini tidak terlepas dari posisi Widi sebagai mantan pejabat tinggi TNI dan nilai transaksi lahan yang dipersoalkan.
Namun, kedudukan atau pangkat seseorang tidak boleh menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa ia bersalah. Prinsip persamaan di hadapan hukum mengharuskan setiap terdakwa memperoleh proses peradilan yang adil, sementara penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.
Di sisi lain, apabila dugaan tindak pidana terbukti, penegakan hukum harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan tanpa membedakan pangkat, jabatan, ataupun latar belakang terdakwa.
Menunggu Pembuktian di Persidangan
Perkembangan persidangan perkara lahan Cilacap ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dalam pengelolaan aset, transaksi perusahaan, serta penggunaan dana yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan publik.
Publik berhak mengetahui bagaimana proses hukum berjalan, apa saja bukti yang diajukan, dan bagaimana majelis hakim menilai keterangan para terdakwa maupun saksi.
Pada saat yang sama, pemberitaan harus membedakan secara tegas antara dakwaan, keterangan terdakwa, pendapat kuasa hukum, dan fakta yang telah dipastikan melalui putusan pengadilan.
Hingga putusan berkekuatan hukum tetap, Widi Prasetijono dan para terdakwa lainnya tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah.
Sumber: Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan pemberitaan Tirto mengenai persidangan perkara dugaan korupsi lahan BUMD Cilacap.
Catatan redaksi: Rincian pemeriksaan pada 12 Oktober 2026, termasuk pembahasan barang bernilai tinggi dan aliran dana, perlu dicocokkan dengan laporan persidangan lengkap sebelum publikasi. Informasi mengenai kondisi penahanan, dugaan tangisan di ruang tahanan, larangan salat Jumat, serta kunjungan keluarga tidak dimasukkan karena belum terkonfirmasi melalui sumber tepercaya yang memadai.
