Megawati Peringatkan 150 Wisudawan STIPAN soal Korupsi: “Saya Akan Minta Nama Kalian dan Datang Sendiri”

0
1795087898001-1

SOROTAN PUBLIK — Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan peringatan tegas kepada para lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN) agar tidak terlibat dalam praktik korupsi setelah menyelesaikan pendidikan.

Pesan tersebut disampaikan Megawati saat memberikan orasi ilmiah berjudul “Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia” dalam acara wisuda STIPAN, Kamis (19/11/2026).

Di hadapan para wisudawan, Megawati menegaskan bahwa pendidikan tinggi dan jabatan pemerintahan harus menjadi sarana untuk mengabdi kepada masyarakat, bukan justru menjauhkan seseorang dari persoalan rakyat.

Ia meminta para lulusan agar selalu dekat dengan masyarakat, turun langsung melihat kondisi warga, serta memiliki kepedulian nyata terhadap kelompok miskin dan masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Megawati juga mengingatkan bahwa kepedulian terhadap rakyat tidak boleh berhenti pada pidato, janji, atau laporan administratif. Menurutnya, seorang pemimpin harus mengetahui secara langsung kesulitan yang dihadapi masyarakat.

Megawati Akan Memantau Perjalanan Karier Alumni

Salah satu bagian yang menarik perhatian dalam orasi tersebut adalah peringatan Megawati mengenai bahaya korupsi. Ia bahkan menyatakan akan meminta nama para wisudawan apabila di kemudian hari ada yang terbukti menjadi koruptor.

“Nanti saya akan minta nama kalian yang baru saja jadi, ternyata kalian menjadi koruptor, saya akan datang sendiri mengatakan orang ini betul-betul tidak tahu datang dari mana,” tegas Megawati.

Pernyataan tersebut menjadi pesan moral bahwa para lulusan yang kelak menduduki jabatan publik harus menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kepercayaan masyarakat.

Bagi Megawati, keberhasilan seorang lulusan ilmu pemerintahan tidak cukup diukur dari gelar akademik maupun jabatan yang berhasil diraih. Integritas, keberpihakan kepada masyarakat, dan tanggung jawab dalam menjalankan kewenangan juga menjadi bagian penting dari kualitas kepemimpinan.

Singgung Ancaman El Niño dan Kepemimpinan Berlandaskan Pancasila

Selain persoalan korupsi dan kepedulian sosial, Megawati turut menyinggung ancaman fenomena El Niño yang berpotensi memicu kondisi cuaca ekstrem, termasuk kekeringan maupun banjir di luar perkiraan.

Ia juga memaparkan lima dimensi kepemimpinan strategik yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai bekal menghadapi tantangan pemerintahan dan geopolitik Indonesia.

Pesan tersebut menempatkan kepemimpinan bukan hanya sebagai persoalan kemampuan mengelola birokrasi, tetapi juga menyangkut kemampuan membaca tantangan, mengambil keputusan, dan menjaga kepentingan masyarakat serta bangsa.

150 Wisudawan STIPAN Resmi Lulus

Wisuda STIPAN kali ini meluluskan 150 orang, dengan rincian 79 lulusan S1 Ilmu Pemerintahan, 22 lulusan S1 Ilmu Politik, dan 49 lulusan S2 Ilmu Pemerintahan.

Ketua STIPAN, Sumarsono, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk melalui penguatan pembelajaran berbasis teknologi informasi.

Sementara itu, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara, Ermaya Suradinata, menekankan pentingnya pemanfaatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) yang tetap dilandasi etika dan karakter kebangsaan.

Acara tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan kepala daerah, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri, serta Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

Integritas Pejabat Publik Menjadi Ujian Sesungguhnya

Peringatan Megawati kepada para alumni STIPAN kembali mengangkat persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan: bagaimana memastikan orang-orang yang memperoleh pendidikan dan kepercayaan untuk mengelola negara benar-benar menjalankan tugas demi kepentingan rakyat.

Pendidikan pemerintahan semestinya melahirkan aparatur dan pemimpin yang memahami persoalan masyarakat, bukan sekadar menghasilkan pemegang gelar akademik atau pemburu jabatan.

Di tengah persoalan korupsi yang terus menjadi perhatian nasional, pesan antikorupsi tersebut relevan untuk diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Integritas harus terlihat melalui transparansi kekayaan, kepatuhan terhadap hukum, pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab, dan keberanian menolak penyalahgunaan kewenangan.

Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan pemimpin yang pandai berbicara tentang rakyat. Masyarakat membutuhkan pejabat yang benar-benar hadir, bekerja, dan mempertanggungjawabkan setiap amanah yang diberikan.

Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *