Rp200 Triliun Mengalir ke Luar Negeri untuk Berobat, Saatnya Pemerintah Membenahi Layanan Kesehatan Indonesia

JAKARTA — Besarnya pengeluaran masyarakat Indonesia untuk berobat ke luar negeri kembali menjadi sorotan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan sekitar 2 juta warga Indonesia setiap tahun mencari layanan medis di luar negeri, dengan total pengeluaran yang diperkirakan mencapai Rp200 triliun.

Singapura dan Penang, Malaysia, menjadi sejumlah tujuan yang dipilih masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga dalam Rapat Kerja Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Triwulan III 2026 di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Besarnya angka tersebut memunculkan pertanyaan penting: apa yang membuat sebagian masyarakat memilih berobat ke luar negeri, dan langkah konkret apa yang harus dilakukan agar rumah sakit Indonesia semakin dipercaya?

Persoalan ini tidak cukup dijawab dengan mengajak masyarakat berobat di dalam negeri. Kepercayaan pasien harus dibangun melalui peningkatan kualitas pelayanan, kepastian diagnosis, transparansi biaya, pemerataan dokter spesialis, serta perlindungan terhadap hak-hak pasien.

Kualitas Pelayanan Menjadi Kunci Kepercayaan

Bagi pasien dan keluarga, keputusan memilih rumah sakit bukan semata-mata persoalan lokasi. Kepastian diagnosis, pengalaman pelayanan, ketersediaan dokter spesialis, teknologi medis, serta komunikasi antara dokter dan pasien turut memengaruhi keputusan tersebut.

Karena itu, rumah sakit di Indonesia perlu terus meningkatkan standar pelayanan dan keselamatan pasien. Pemeriksaan harus dilakukan secara cermat, pilihan pengobatan dijelaskan secara terbuka, dan pasien diberikan kesempatan untuk memahami kondisi serta risiko tindakan medis yang akan dijalani.

Evaluasi kualitas rumah sakit juga perlu dilakukan secara konsisten dengan memperhatikan indikator yang terukur, termasuk keselamatan pasien, hasil pengobatan, waktu tunggu, dan penyelesaian pengaduan.

Biaya Pengobatan Harus Transparan dan Terukur

Selain kualitas medis, transparansi biaya menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan.

Pasien seharusnya memperoleh informasi yang jelas mengenai perkiraan biaya konsultasi, pemeriksaan laboratorium, pencitraan medis, obat-obatan, tindakan, hingga rawat inap sebelum menjalani pengobatan, sepanjang kondisi medis memungkinkan.

Rumah sakit juga perlu menyediakan mekanisme penjelasan tagihan dan pengaduan yang mudah diakses. Dengan demikian, pasien dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai tanpa dibebani ketidakpastian biaya yang sebenarnya bisa dijelaskan sejak awal.

Pemerataan Dokter Spesialis dan Fasilitas Medis

Peningkatan kualitas layanan juga harus menjangkau berbagai daerah, bukan hanya kota-kota besar.

Masyarakat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah lainnya membutuhkan akses yang lebih baik terhadap dokter spesialis, fasilitas diagnostik, serta rumah sakit rujukan yang mampu menangani penyakit kompleks.

Bagi masyarakat daerah, keterbatasan layanan tertentu dapat berarti tambahan biaya perjalanan, akomodasi, dan waktu. Jika layanan yang dibutuhkan sulit diperoleh di dalam negeri, sebagian pasien mungkin mempertimbangkan rumah sakit di luar negeri sebagai alternatif.

Pemerintah perlu memetakan jenis layanan yang paling sering dicari masyarakat di luar negeri, kemudian memperkuat kapasitas rumah sakit nasional berdasarkan kebutuhan medis yang nyata.

KEK Kesehatan Harus Memberi Manfaat Luas

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus kesehatan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing layanan medis Indonesia. Namun, keberhasilannya tidak semestinya hanya diukur dari besarnya investasi atau jumlah pasien yang datang.

Program tersebut juga perlu menghasilkan peningkatan kemampuan tenaga medis Indonesia, transfer teknologi, penguatan riset, dan pengembangan layanan spesialis yang berkelanjutan.

Di saat yang sama, pemerintah harus memastikan bahwa pengembangan rumah sakit berstandar internasional berjalan seiring dengan peningkatan layanan kesehatan dasar dan penguatan rumah sakit rujukan yang melayani masyarakat luas.

Jangan sampai peningkatan fasilitas premium berjalan lebih cepat daripada upaya memperbaiki akses kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Jangan Menyalahkan Pasien, Benahi Sistemnya

Masyarakat yang memilih berobat ke luar negeri tidak seharusnya langsung dianggap tidak mencintai produk dalam negeri. Keputusan tersebut bisa berkaitan dengan kebutuhan medis, pengalaman sebelumnya, akses terhadap dokter tertentu, waktu tunggu, maupun pertimbangan keluarga.

Karena itu, pemerintah perlu melakukan kajian berbasis data untuk mengetahui alasan utama pasien memilih layanan luar negeri. Data tersebut penting agar kebijakan yang dibuat benar-benar menyelesaikan persoalan, bukan sekadar membangun citra.

Angka pengeluaran sekitar Rp200 triliun yang disampaikan Airlangga juga perlu dibaca secara cermat. Nilai tersebut merupakan perkiraan pengeluaran yang dikaitkan dengan warga Indonesia yang berobat ke luar negeri, bukan berarti seluruhnya dapat langsung dialihkan ke rumah sakit domestik.

Penghematan devisa akan lebih realistis apabila pemerintah mampu meningkatkan mutu layanan, memperluas akses, menjaga keterjangkauan biaya, dan membangun kepercayaan pasien secara berkelanjutan.

Kesehatan Rakyat Harus Menjadi Prioritas

Persoalan ini pada akhirnya bukan hanya tentang devisa atau persaingan industri rumah sakit. Hal yang lebih mendasar adalah memastikan masyarakat Indonesia memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

Pemerintah perlu mendorong perbaikan sistem kesehatan secara menyeluruh, mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit daerah, rumah sakit rujukan, hingga pusat layanan medis berteknologi tinggi.

Rumah sakit harus terus meningkatkan mutu, tenaga kesehatan perlu memperoleh dukungan yang memadai, dan pasien harus mendapatkan informasi serta perlindungan yang layak.

Jika masyarakat merasakan perubahan nyata dalam pelayanan kesehatan di dalam negeri, kepercayaan dapat tumbuh dengan sendirinya.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak cukup diukur dari berapa banyak devisa yang berhasil dipertahankan. Ukuran terpenting adalah apakah rakyat mendapatkan pengobatan yang tepat, keselamatan pasien terlindungi, dan layanan berkualitas dapat dijangkau tanpa membedakan latar belakang ekonomi.