Polda Jateng Buka Suara soal Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran, Pedang dan Busur Panah Jadi Sorotan Publik
SOROTAN PUBLIK — SUKOHARJO. Penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, terus menjadi perbincangan masyarakat.
Setelah menuai perhatian luas di media sosial, Kepolisian Daerah Jawa Tengah akhirnya memberikan penjelasan mengenai alasan penggeledahan yang dilakukan dalam pengembangan penyidikan kasus pembakaran dan perusakan Warung Mi Babi Tepi Sawah pada 12 September 2026.
Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Roy Hardi Siahaan menegaskan bahwa tindakan kepolisian tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan untuk memburu seseorang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) terkait perkara tersebut.
Namun, perhatian publik tidak hanya tertuju pada perkara perusakan warung. Keberadaan santriwati, anak-anak di bawah umur, serta sejumlah barang yang ditemukan di lingkungan pesantren turut memunculkan perdebatan mengenai prosedur dan proporsionalitas tindakan aparat.
Polda Jateng Ungkap Barang yang Ditemukan
Dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (30/10/2026), Kapolda Jateng menyampaikan bahwa petugas menemukan sejumlah barang di lingkungan Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Mojolaban.
Barang-barang tersebut antara lain satu pedang, busur panah, telepon genggam, sangkur, dan satu kotak infak.
“Yang kami dapatkan, selain kami menemukan ada anak-anak kecil, kemudian di bawah umur, sama anak perempuan lain yang berpakaian cadar di sana, kami temukan di sana ada satu pedang, kemudian busur anak panah, kemudian HP, sangkur, dan satu kotak infak,” ungkap Roy.
Polisi juga melakukan penggeledahan di sebuah rumah di wilayah Karanganyar.
Dari lokasi kedua tersebut, petugas menemukan sejumlah barang lainnya, antara lain berbagai senjata tajam, 10 busur panah, 12 anak panah, botol spiritus, cairan asam kuat, drone, kamera CCTV, handy talky (HT), teleskop, telepon genggam, serta sejumlah peralatan lainnya.
Seluruh temuan tersebut menjadi bagian dari barang yang didalami penyidik untuk mengetahui keterkaitannya dengan perkara yang sedang ditangani.
Penting dicatat, keberadaan suatu barang di lokasi penggeledahan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh penghuni atau pengelola pesantren terlibat dalam tindak pidana.
Keterkaitan setiap barang dengan perkara harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses penyidikan.
Berawal dari Kasus Perusakan Warung Mi Babi
Menurut penjelasan kepolisian, penggeledahan merupakan pengembangan perkara pembakaran dan perusakan Warung Mi Babi Tepi Sawah di wilayah Sukoharjo pada 12 September 2026.
Dalam perkembangan penyidikan, polisi sebelumnya telah mengamankan seorang tersangka berinisial ST pada 19 Oktober 2026.
Penyidik kemudian menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk seseorang berinisial I yang disebut masuk dalam daftar pencarian orang.
Kapolda Jateng menjelaskan bahwa penggeledahan di dua lokasi, yakni Sukoharjo dan Karanganyar, dilakukan untuk kepentingan pengembangan penyidikan tersebut.
Polda Jateng juga menegaskan bahwa tindakan penggeledahan dilaksanakan berdasarkan izin atau penetapan pengadilan.
Dengan demikian, menurut kepolisian, tindakan tersebut merupakan bagian dari prosedur penegakan hukum, bukan tindakan tanpa dasar hukum.
Polemik Busur Panah dan Tradisi Memanah di Pesantren
Salah satu temuan yang paling banyak diperbincangkan adalah keberadaan busur dan anak panah.
Di media sosial, sejumlah warganet mempertanyakan temuan tersebut dengan mengaitkannya pada kegiatan memanah yang dikenal dalam tradisi pendidikan sebagian pesantren.
Bahkan, muncul komentar bernada sindiran:
“Di pondok kita diajarkan memanah, memang busurnya 10 biji atau 10.000 biji?”
Komentar tersebut menggambarkan perdebatan masyarakat mengenai batas antara perlengkapan kegiatan olahraga atau pendidikan dengan barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.
Pada dasarnya, keberadaan busur panah tidak otomatis membuktikan adanya tindak kejahatan. Konteks kepemilikan, tujuan penggunaan, kondisi barang, serta keterkaitannya dengan perkara harus diperiksa.
Namun, penyidik juga memiliki kewajiban menelusuri apabila menemukan barang yang secara objektif diduga berkaitan dengan tindak pidana.
Karena itu, penilaian tidak cukup hanya berdasarkan jumlah busur atau keberadaannya di lingkungan pesantren. Bukti dan konteks penggunaannya menjadi faktor penting.
Prosedur Penggeledahan dan Perlindungan Santriwati Dipertanyakan
Aspek lain yang memunculkan perhatian publik adalah pelaksanaan penggeledahan di lingkungan pesantren putri yang di dalamnya terdapat anak-anak dan perempuan.
Pihak pesantren melalui keterangan yang diberitakan media menyampaikan keberatan mengenai cara petugas melakukan pemeriksaan. Terdapat pula pemberitaan mengenai dugaan tindakan intimidasi terhadap santriwati ketika penggeledahan berlangsung.
Di sisi lain, Polda Jateng menyatakan bahwa proses penggeledahan telah didasarkan pada penetapan pengadilan dan memperhatikan perlindungan terhadap kelompok rentan.
Kepolisian juga menyampaikan bahwa pemeriksaan melibatkan unsur perlindungan perempuan dan anak. Para saksi yang masih di bawah umur maupun perempuan kemudian diserahkan kepada orang tua atau wali melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
Perbedaan keterangan tersebut perlu diperiksa secara objektif.
Legalitas penggeledahan dan cara pelaksanaannya merupakan dua aspek yang sama-sama penting. Adanya izin pengadilan tidak menghilangkan kewajiban aparat untuk menghormati hak asasi manusia, menjaga martabat perempuan, serta melindungi anak-anak.
Sebaliknya, dugaan pelanggaran prosedur juga perlu dibuktikan melalui keterangan saksi, dokumentasi, dan pemeriksaan yang independen.
Polisi Harus Transparan, Pesantren Juga Berhak Mendapat Perlindungan Hukum
Peristiwa ini memperlihatkan pentingnya keseimbangan antara kepentingan penyidikan dan perlindungan terhadap lembaga pendidikan serta seluruh orang yang berada di dalamnya.
Polisi memiliki kewenangan melakukan tindakan penyidikan sesuai hukum apabila terdapat dasar yang sah. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pesantren juga tidak boleh secara otomatis dicurigai sebagai lembaga yang terlibat tindak pidana hanya karena terdapat penggeledahan atau ditemukan barang tertentu.
Setiap individu harus dinilai berdasarkan perbuatan dan bukti masing-masing.
Publik juga perlu mendapatkan penjelasan mengenai status barang yang diamankan, keterkaitannya dengan perkara, hasil pemeriksaan terhadap para saksi, serta perkembangan pencarian DPO.
Sejumlah Pertanyaan Publik Menunggu Jawaban
Di tengah polemik yang berkembang, beberapa hal penting masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut:
- Apa hubungan konkret barang-barang yang ditemukan di lingkungan pesantren dengan perkara pembakaran dan perusakan warung?
- Apakah seluruh barang yang diamankan telah melalui pemeriksaan dan dokumentasi sesuai prosedur penyitaan?
- Bagaimana mekanisme perlindungan terhadap santriwati dan anak-anak selama proses penggeledahan?
- Apakah terdapat pengaduan resmi mengenai dugaan intimidasi atau tindakan yang dianggap tidak sesuai prosedur?
- Bagaimana perkembangan pengejaran DPO yang menjadi salah satu alasan pengembangan penyidikan?
- Apakah seluruh barang milik pesantren dan para santri yang tidak berkaitan dengan perkara telah dikembalikan sesuai ketentuan?
Pertanyaan tersebut penting dijawab agar masyarakat memperoleh gambaran utuh dan tidak hanya menerima informasi dari satu sisi.
Penegakan Hukum Harus Tegas, tetapi Hak Anak dan Perempuan Tidak Boleh Diabaikan
Kasus penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran menjadi pengingat bahwa penegakan hukum tidak hanya berbicara mengenai kewenangan aparat, tetapi juga tanggung jawab untuk melindungi hak setiap warga negara.
Apabila ditemukan bukti tindak pidana, siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses berdasarkan hukum.
Namun, anak-anak dan santriwati yang berada di lingkungan pendidikan juga memiliki hak atas perlindungan, keamanan, dan perlakuan yang bermartabat.
Kepolisian perlu memastikan bahwa seluruh tindakan dapat dipertanggungjawabkan, sementara pihak pesantren dan masyarakat juga perlu memberikan informasi yang benar agar proses hukum tidak terhambat oleh spekulasi.
Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Namun, kewenangan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak asasi manusia. Transparansi, profesionalitas, dan perlindungan anak harus berjalan beriringan.
Rakyat Berhak Tahu. Keadilan Harus Ditegakkan.
