Ribuan Investor MBG Mengaku Terlilit Utang, Desak BGN Cabut Moratorium Dapur SPPG
JAKARTA – Ratusan massa yang tergabung dalam Presidium Aliansi Rakyat Pendukung Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2026). Mereka mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera mencabut moratorium pembukaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar ribuan dapur yang telah dibangun dapat segera beroperasi.
Aksi tersebut merupakan bentuk protes para investor dan mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengaku telah menginvestasikan dana pribadi untuk membangun dapur SPPG. Sebagian besar di antaranya mengaku memperoleh modal dari tabungan pribadi, pinjaman perbankan, hingga sumber pembiayaan lainnya dengan harapan program segera berjalan.
Massa sempat berusaha menuju Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jalan Kebon Sirih, Menteng. Namun langkah mereka dihentikan aparat kepolisian. Kekecewaan muncul setelah perwakilan massa yang berharap dapat berdialog dengan pimpinan BGN tidak memperoleh kepastian pertemuan.
Investor Mengaku Terbebani Cicilan dan Biaya Operasional
Ketua Umum Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah 3T (APGI 3T), Herwil Junaidi Harefa, mengatakan kondisi para investor semakin berat karena dapur yang telah selesai dibangun belum juga beroperasi.
“Kami ditagih oleh perbankan, kami ditagih oleh pihak pemberi pinjaman, kami juga masih memiliki kewajiban kepada para pekerja. Sampai sekarang dapur SPPG kami terbengkalai, sementara listrik, internet, dan biaya lainnya tetap harus dibayar,” ujarnya.
Menurut Herwil, sekitar 6.000 dapur MBG telah dibangun di berbagai wilayah Indonesia, khususnya daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), menggunakan dana pribadi para investor tanpa menggunakan anggaran pemerintah.
Dari jumlah tersebut, sekitar 645 dapur disebut telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS), Surat Keputusan SPPG, lolos verifikasi dan validasi lapangan, memiliki virtual account, serta telah menyiapkan relawan. Namun hingga kini dapur-dapur tersebut belum dapat beroperasi.
Nilai Investasi Capai Belasan Triliun Rupiah
Herwil memperkirakan biaya pembangunan satu dapur berkisar antara Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar.
Apabila dikalikan dengan sekitar 6.000 dapur yang telah dibangun, nilai investasi yang telah dikeluarkan para investor diperkirakan mencapai belasan triliun rupiah.
Ia berharap pemerintah segera memberikan kepastian agar investasi yang telah dikeluarkan tidak terus menimbulkan beban ekonomi bagi para mitra pelaksana.
Investor Keluhkan Perubahan Petunjuk Teknis
Salah seorang investor bernama Sigit mengaku telah menyelesaikan pembangunan dapur, menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS), menyiapkan kepala dapur, peralatan, hingga seluruh sarana pendukung sesuai ketentuan.
Namun menurutnya, perubahan petunjuk teknis dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis menyebabkan dapur yang telah siap belum dapat dioperasikan.
Ia berharap pemerintah segera memberikan kepastian mengenai mekanisme pelaksanaan sehingga investasi yang telah dilakukan dapat dimanfaatkan sebagaimana tujuan awal program.
Moratorium Dilakukan untuk Penataan Program
Moratorium pembukaan titik SPPG diberlakukan oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, sebagai bagian dari proses penataan program.
BGN sebelumnya menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi distribusi dapur agar lebih merata, sekaligus melakukan audit terhadap kelayakan operasional sebelum pembukaan titik-titik baru.
Langkah tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar, tepat sasaran, dan memiliki kualitas layanan yang merata di seluruh Indonesia.
Harapkan Kepastian Operasional
Para peserta aksi berharap pemerintah segera memberikan kepastian mengenai status ribuan dapur yang telah selesai dibangun sehingga dapat segera beroperasi melayani masyarakat.
Mereka juga meminta komunikasi yang lebih intensif antara Badan Gizi Nasional dengan seluruh mitra pelaksana agar Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan sesuai tujuan, yaitu meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat sekaligus memberikan kepastian bagi para investor yang telah berpartisipasi mendukung program nasional tersebut.
