Presiden Prabowo Putuskan Bentuk BPGMN, Perkuat Pencegahan Karhutla Berbasis Desa
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai langkah memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove sekaligus meningkatkan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Keputusan tersebut disampaikan setelah Presiden Prabowo memimpin diskusi bersama sejumlah akademisi dan pakar dari berbagai perguruan tinggi serta lembaga riset di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Pertemuan membahas pengelolaan gambut berbasis sains, pencegahan karhutla, hingga pemanfaatan lahan yang sesuai dengan karakteristik ekosistem gambut.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan BPGMN nantinya akan berada langsung di bawah Presiden serta diperkuat oleh ilmuwan dan tenaga profesional. Badan tersebut juga akan didukung anggaran yang memadai untuk mengedepankan langkah pencegahan dibandingkan penanganan yang bersifat reaktif.
Menurut Raja Juli, penguatan pencegahan terutama diarahkan pada wilayah yang memiliki kawasan gambut, termasuk Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Pendekatan baru tersebut juga menempatkan masyarakat desa sebagai salah satu unsur penting dalam pencegahan karhutla. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan Presiden menekankan konsep pencegahan presisi berbasis desa, dengan melibatkan masyarakat yang berada paling dekat dengan kawasan gambut.
Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) juga menjadi bagian dari pendekatan tersebut karena masyarakat setempat dinilai memiliki kedekatan langsung dengan lingkungan dan sumber daya di sekitarnya.
Selain memperkuat peran masyarakat, teknologi juga akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini. BRIN akan mendukung BPGMN dalam pengembangan sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas atau hotspot dengan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Arif menyebut pemanfaatan AI akan terus diperbarui untuk membantu mengantisipasi potensi kebakaran lebih awal. Sejumlah teknologi lain seperti pompa di tingkat desa, water injection, serta berbagai metode pemadaman juga dibahas dalam pertemuan tersebut.
Dari sisi pengelolaan lahan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan bahwa penguatan BPGMN akan didukung pemetaan komprehensif. Pemetaan tersebut diarahkan untuk mengetahui karakteristik dan potensi lahan, termasuk menentukan kawasan yang sesuai untuk tanaman, perikanan maupun pemanfaatan lainnya.
Presiden juga mendorong agar hasil riset, penelitian, serta kearifan lokal menjadi bagian dari referensi dalam pengelolaan gambut. Pemerintah menilai pendekatan berbasis pengetahuan diperlukan agar pemanfaatan lahan tetap memperhatikan karakteristik ekosistem dan aspek pencegahan kebakaran.
Dalam diskusi tersebut, pemerintah dan para ahli turut membahas pentingnya menjaga kelembapan gambut, pengelolaan reservoir air, penguatan Satgas Darat, pengeboran dangkal untuk sumber air, hingga kemungkinan operasi modifikasi cuaca ketika kondisi memungkinkan.
Pembentukan BPGMN sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah mengubah pendekatan penanganan karhutla agar tidak hanya berfokus pada pemadaman setelah kebakaran terjadi, tetapi juga memperkuat pencegahan sejak tingkat desa.
Dengan dukungan ilmuwan, teknologi, pemetaan, masyarakat lokal dan kelembagaan yang berada langsung di bawah Presiden, BPGMN diharapkan menjadi instrumen baru dalam pengelolaan gambut dan mangrove serta pencegahan karhutla di wilayah rawan kebakaran.
