Presiden Prabowo Pimpin Rapat Terbatas di Istana, Minta Evaluasi Total Program MBG dan Penguatan KDKMP
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, Panglima TNI, serta para direktur utama badan usaha milik negara (BUMN) strategis di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu. Rapat yang berlangsung sekitar empat jam tersebut membahas penguatan pelaksanaan tiga program prioritas nasional, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Dalam pembahasan mengenai Program Makan Bergizi Gratis, Presiden Prabowo meminta dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program di berbagai daerah. Evaluasi tersebut mencakup tata kelola, efektivitas pelaksanaan, hingga tindak lanjut atas berbagai laporan mengenai penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai belum berjalan sesuai ketentuan.
Presiden menegaskan bahwa Program MBG merupakan investasi jangka panjang pemerintah dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Karena itu, setiap kekurangan yang ditemukan selama pelaksanaan program harus segera diperbaiki agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Presiden menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebagai koordinator pembenahan tata kelola Program MBG. Pemerintah akan melakukan pendalaman terhadap berbagai dugaan penyimpangan maupun hambatan pelaksanaan, kemudian menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Presiden dalam waktu satu bulan.
Selain itu, Presiden juga memberikan arahan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengkaji kembali sejumlah aspek teknis pelaksanaan program, termasuk evaluasi besaran anggaran per porsi makanan serta jumlah penerima manfaat agar pelaksanaannya semakin efektif dan tepat sasaran.
KDKMP Diperkuat Menjadi Pusat Layanan Desa
Rapat juga membahas penguatan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu instrumen utama dalam memperkuat ekonomi masyarakat.
Presiden Prabowo meminta agar pembangunan koperasi tidak hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat desa.
Dalam konsep yang tengah disiapkan pemerintah, KDKMP akan berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu yang menangani penyaluran berbagai bantuan sosial, distribusi barang bersubsidi, serta pelayanan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Pemerintah menargetkan sebanyak 30.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah selesai dibangun dan beroperasi secara penuh pada Agustus 2026.
Percepatan Kampung Nelayan Merah Putih
Selain sektor pangan dan koperasi, Presiden juga memberikan perhatian khusus terhadap percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penyediaan infrastruktur yang lebih modern, peningkatan produktivitas perikanan, serta penguatan rantai distribusi hasil tangkapan nelayan.
Pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai wilayah Indonesia dapat diselesaikan hingga akhir tahun 2026.
Setiap kawasan nantinya akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, seperti mesin pembuat es, tempat penyimpanan hasil tangkapan, hingga stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan guna meningkatkan efisiensi kegiatan melaut.
Tegaskan Program Harus Tepat Sasaran
Menutup rapat terbatas tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh program prioritas pemerintah harus dijalankan secara disiplin, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Ia mengingatkan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pihak terkait agar tidak memberikan ruang bagi penyimpangan ataupun praktik yang bertentangan dengan tujuan program.
Menurut Presiden, keberhasilan Program MBG, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih akan menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan hingga ke desa dan wilayah pesisir.
Rapat terbatas tersebut menjadi langkah pemerintah dalam memastikan seluruh program strategis nasional berjalan sesuai tujuan, memiliki tata kelola yang baik, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
