Komisi XII DPR Serap Aspirasi Masyarakat, Soroti Tata Kelola Pertambangan dan Lingkungan Hidup
JAKARTA – Komisi XII DPR RI menerima audiensi dari berbagai perwakilan masyarakat yang menyampaikan beragam persoalan terkait sektor pertambangan, lingkungan hidup, sengketa lahan, hingga pemerataan pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI sekaligus wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada para wakil rakyat mengenai berbagai persoalan yang mereka hadapi di lapangan.
Dalam audiensi tersebut, masyarakat dari berbagai daerah menyampaikan harapan agar pemerintah dan DPR dapat memberikan perhatian lebih terhadap tata kelola sumber daya alam yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan, baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun ekonomi.
Pertambangan Menjadi Sorotan
Salah satu isu yang paling banyak disampaikan adalah dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.
Sejumlah perwakilan masyarakat mengungkapkan kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan, pencemaran sumber air, perubahan ekosistem, hingga berkurangnya mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian maupun perikanan.
Masyarakat juga berharap agar pengelolaan sumber daya mineral dilakukan secara lebih transparan, memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
Sengketa Lahan dan Kepastian Hukum
Selain persoalan pertambangan, konflik agraria dan sengketa lahan turut menjadi perhatian dalam audiensi tersebut.
Perwakilan masyarakat menyampaikan berbagai kendala terkait kepastian hukum atas kepemilikan lahan, termasuk persoalan tumpang tindih perizinan yang dinilai memicu konflik berkepanjangan.
Mereka berharap pemerintah bersama pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi serta menghadirkan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perlindungan Lingkungan dan Pemerataan Infrastruktur
Persoalan lingkungan hidup juga menjadi salah satu fokus pembahasan. Masyarakat menyampaikan berbagai masukan terkait pentingnya pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan serta perlunya upaya pelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan.
Di sisi lain, masyarakat dari sejumlah daerah juga menyampaikan aspirasi mengenai pembangunan infrastruktur dasar yang dinilai masih belum merata, khususnya di wilayah terpencil.
Ketersediaan akses jalan, jembatan, fasilitas publik, serta sarana penunjang lainnya dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komisi XII DPR Siap Tindak Lanjuti Aspirasi
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Komisi XII DPR RI menyatakan akan menindaklanjuti seluruh aspirasi sesuai kewenangan melalui fungsi pengawasan serta koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan instansi terkait.
Pimpinan dan anggota komisi menegaskan bahwa setiap masukan masyarakat akan menjadi bahan dalam pembahasan rapat kerja maupun rapat dengar pendapat bersama pemerintah guna mencari solusi yang konstruktif.
Komisi XII DPR RI juga menilai audiensi seperti ini penting untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi di lapangan sehingga pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dapat berjalan lebih efektif.
Selain itu, DPR mendorong agar partisipasi masyarakat terus diperkuat dalam proses penyusunan maupun pengawasan kebijakan publik, khususnya di sektor energi, sumber daya mineral, dan lingkungan hidup.
Melalui dialog yang terbuka antara masyarakat dan DPR RI, diharapkan berbagai persoalan yang berkembang di daerah dapat ditindaklanjuti secara bertahap sesuai mekanisme yang berlaku, sehingga pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, dan pembangunan nasional dapat berjalan secara berkeadilan, transparan, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
