Prabowo Wajib Setor Dua Nama Cawapres ke MPR Paling Lambat 25 November, Dasco, Sugiono, dan Muzani Masuk Bursa

0
1794923147663

SOROTAN PUBLIK – Presiden Prabowo Subianto menghadapi tenggat waktu penting dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Paling lambat Rabu, 25 November 2026, Prabowo harus menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

MPR telah menetapkan sidang paripurna untuk pemilihan, penetapan, dan pelantikan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada Rabu, 9 Desember 2026. Perubahan jadwal tersebut memberikan tambahan waktu bagi Presiden untuk mempertimbangkan kandidat yang akan diajukan.

Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan, tenggat penyerahan dua nama tersebut mengacu pada ketentuan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, yang mengharuskan Presiden menyampaikan dua calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

Dengan demikian, batas akhir penyerahan nama jatuh pada 25 November 2026.

Tiga Nama Gerindra Mencuat

Seiring mendekatnya tenggat waktu, dinamika politik mulai menghangat. Sejumlah nama dari lingkungan Partai Gerindra mencuat dalam pembicaraan publik, yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Sekjen Gerindra Sugiono, serta Ketua MPR Ahmad Muzani.

Ketiga nama tersebut menjadi perhatian karena memiliki posisi strategis dalam politik nasional dan lingkungan pemerintahan maupun parlemen.

Dasco akhirnya memberikan tanggapan mengenai dukungan yang mengarah kepadanya untuk menjadi calon Wakil Presiden. Ia meminta semua pihak menghormati kewenangan Presiden dalam menentukan dua nama yang akan diajukan kepada MPR.

“Mengenai dukungan terhadap masalah wapres, saya sampaikan bahwa, marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada Presiden melalui undang-undang,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Dasco juga menyebut Sugiono dan Ahmad Muzani sebagai kader terbaik Gerindra. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan mengenai kandidat tetap berada pada Presiden.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa nama-nama yang beredar belum dapat dianggap sebagai keputusan resmi partai ataupun penetapan calon oleh Prabowo.

PAN Disebut Mendukung Kader Gerindra

Dinamika politik juga melibatkan partai-partai koalisi pemerintahan. Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan dukungan terhadap kemungkinan calon Wakil Presiden berasal dari Partai Gerindra.

Dukungan politik tersebut menjadi bagian dari komunikasi antarkekuatan partai menjelang pengajuan dua kandidat kepada MPR.

Meski demikian, dukungan partai koalisi tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai calon resmi. Proses pengusulan tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Apa Dasar Konstitusionalnya?

Pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Artinya, Presiden harus mengajukan dua nama, sedangkan keputusan pemilihan berada di tangan MPR.

Selain itu, proses pengusulan juga harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), termasuk persyaratan pencalonan dan mekanisme pengusulan yang melibatkan partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu sebelumnya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa hingga Selasa (17/11/2026), belum ada nama calon Wakil Presiden yang diserahkan Prabowo kepada MPR.

Yusril juga menegaskan bahwa kewenangan mengajukan dua nama berada pada Presiden, dengan tetap mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Setelah nama diserahkan, tim verifikasi MPR akan memeriksa kelengkapan persyaratan kandidat sebelum sidang pemilihan dilaksanakan.

Publik Menunggu Keputusan Presiden

Perubahan jadwal sidang dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026 dilakukan setelah Presiden mengusulkan penundaan karena padatnya agenda kenegaraan. Menurut penjelasan MPR, tambahan waktu itu diperlukan agar Presiden dapat berkomunikasi dengan partai pengusung, partai koalisi, dan sejumlah tokoh sebelum menentukan dua kandidat.

Kini perhatian publik tertuju pada keputusan Prabowo menjelang 25 November.

Apakah Presiden akan mengajukan nama dari internal Gerindra seperti Dasco, Sugiono, atau Muzani? Ataukah justru muncul kandidat dari luar nama-nama yang selama ini ramai diperbincangkan?

Hingga nama resmi diserahkan kepada MPR, seluruh kandidat yang beredar tetap harus dipahami sebagai bagian dari dinamika politik, bukan keputusan final.

Bagi masyarakat, proses pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar pertarungan nama dan kepentingan partai. Proses tersebut menyangkut keberlanjutan pemerintahan, stabilitas ketatanegaraan, dan kepercayaan publik terhadap mekanisme konstitusi.

Karena itu, transparansi proses pengusulan, pemenuhan persyaratan calon, serta pelaksanaan pemilihan oleh MPR perlu menjadi perhatian bersama.

RAKYAT BERHAK TAHU. RAKYAT CERDAS. RAKYAT BERDAULAT.

Pers adalah Pilar Keempat Demokrasi. Setiap proses pergantian jabatan negara harus dikawal berdasarkan konstitusi, transparansi, dan kepentingan bangsa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *