Lebih dari 11 Tahun Kasus Payment Gateway Denny Indrayana Menggantung, Publik Minta Kapolri dan Kabareskrim Buka Status SP3

0
1794923370750

SOROTAN PUBLIK – Penanganan perkara dugaan korupsi proyek sistem pembayaran paspor elektronik atau payment gateway di Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2014 kembali menjadi sorotan. Lebih dari 11 tahun sejak Bareskrim Polri menetapkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, sebagai tersangka pada Maret 2015, publik masih membutuhkan penjelasan resmi mengenai status akhir perkara tersebut.

Pertanyaan mendasar yang kini mengemuka: apakah penyidikan masih berjalan, telah dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), atau terdapat perkembangan hukum lain yang belum disampaikan secara terbuka?

Melalui sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada Kapolri dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, kelompok yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli Kepastian Hukum meminta institusi kepolisian memberikan penjelasan secara transparan dan akuntabel.

Mereka menilai perkara yang telah berlangsung lebih dari satu dekade tidak seharusnya terus menjadi tanda tanya tanpa kejelasan status hukum yang dapat diverifikasi masyarakat.

Ditetapkan sebagai Tersangka Sejak 2015

Perkara payment gateway bermula dari proyek sistem pembayaran pembuatan paspor secara elektronik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada tahun anggaran 2014.

Pada 24 Maret 2015, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan Denny Indrayana sebagai tersangka. Ketika itu, Denny menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM.

Penetapan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek pembayaran paspor elektronik.

Sejak saat itu, perkara tersebut menjadi perhatian publik karena menyangkut pengelolaan anggaran negara dan pelaksanaan proyek layanan publik di lingkungan kementerian.

Namun, perjalanan penanganan perkara yang panjang memunculkan pertanyaan mengenai kepastian penyelesaiannya. Publik membutuhkan informasi apakah penyidik masih mengumpulkan alat bukti, telah mengambil keputusan penghentian penyidikan, atau memiliki langkah hukum lain.

Informasi SP3 Saling Berbeda, Polri Perlu Memberikan Penjelasan

Persoalan semakin menjadi perhatian setelah muncul informasi berbeda mengenai penerbitan SP3.

Dalam sejumlah pemberitaan pada 2026, Denny Indrayana disebut mengklaim bahwa perkara tersebut telah dihentikan melalui penerbitan SP3 dengan alasan tidak cukupnya alat bukti.

Di sisi lain, sejumlah kelompok masyarakat dan tim hukum yang menelusuri perkara itu menyatakan belum memperoleh dokumen resmi yang dapat memastikan kapan SP3 diterbitkan, apa dasar hukumnya, dan bagaimana pertimbangan penyidik dalam mengambil keputusan tersebut.

Pada 19 Oktober 2026, Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa) mendatangi Mabes Polri untuk meminta kejelasan. Mereka mengaku memperoleh informasi dari lingkungan Kortastipidkor bahwa perkara tersebut disebut telah dihentikan melalui SP3. Informasi itu masih memerlukan konfirmasi resmi dari Polri.

Selanjutnya, pada 3 November 2026, Aliansi Anak Kampung juga menyampaikan permohonan informasi kepada Mabes Polri mengenai penerbitan SP3 dan dasar penghentian penyidikan.

Rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa persoalan status perkara belum memperoleh penjelasan yang dapat menjawab seluruh pertanyaan publik secara terbuka.

Praperadilan Diajukan untuk Meminta Kepastian

Perkembangan lain terjadi pada 21 Oktober 2026. Relawan Garuda 08 bersama Tim Hukum Merah Putih mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penanganan perkara payment gateway.

Ketua Tim Hukum Merah Putih, C. Suhadi, menyatakan langkah tersebut ditempuh untuk mencari kepastian hukum atas perkara yang menurut mereka telah berjalan hampir satu dekade tanpa kejelasan penyelesaian.

Pihak pemohon juga mempertanyakan informasi mengenai belum adanya penghentian penyidikan secara resmi. Mereka berharap mekanisme hukum dapat digunakan untuk mendorong kejelasan kelanjutan perkara.

Sementara itu, Denny Indrayana menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan tersebut.

Dengan adanya proses praperadilan dan permintaan informasi dari sejumlah kelompok masyarakat, status penyidikan perkara ini semakin penting untuk dijelaskan berdasarkan dokumen dan catatan administrasi resmi, bukan sekadar pernyataan sepihak.

Surat Terbuka: Polri Diminta Menentukan Kejelasan Status Perkara

Dalam surat terbuka yang disampaikan kepada Kapolri dan Kabareskrim, Masyarakat Peduli Kepastian Hukum mengajukan dua tuntutan utama.

Pertama, meminta Polri memberikan penjelasan terbuka dan akuntabel mengenai kendala serta perkembangan terkini penyidikan perkara payment gateway.

Kedua, meminta kepolisian mengambil langkah hukum yang jelas dan terukur. Apabila penyidikan masih berjalan, masyarakat meminta prosesnya dituntaskan sesuai ketentuan hukum. Apabila penyidikan memang telah dihentikan, Polri diminta menjelaskan dasar hukum dan dokumen resmi penerbitan SP3 sesuai ketentuan keterbukaan informasi yang berlaku.

Permintaan tersebut bukan berarti publik telah menyimpulkan seseorang bersalah. Penetapan tersangka tidak sama dengan putusan pengadilan, dan setiap orang tetap memiliki hak atas asas praduga tidak bersalah.

Namun, asas tersebut juga tidak boleh menjadi alasan bagi institusi penegak hukum untuk membiarkan pertanyaan mengenai status perkara tanpa jawaban yang memadai.

Kepastian Hukum Tidak Boleh Menggantung

Dalam negara hukum, kepastian hukum merupakan hak setiap warga negara sekaligus kewajiban institusi penegak hukum.

Perkara yang telah berjalan bertahun-tahun membutuhkan penyelesaian yang jelas. Jika alat bukti dinilai cukup, proses hukum harus dilanjutkan sesuai prosedur. Jika penyidikan dihentikan, keputusan tersebut harus memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Polri juga perlu menjelaskan informasi yang dapat dibuka kepada publik, termasuk status administrasi penyidikan, tanggal penerbitan SP3 apabila memang ada, serta dasar hukum penghentiannya. Informasi yang dikecualikan tetap harus ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Transparansi semacam ini penting bukan hanya untuk menjawab persoalan Denny Indrayana, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesionalitas dan integritas penegakan hukum.

Publik tidak meminta proses hukum dipaksakan untuk menghasilkan seseorang sebagai tersangka atau terdakwa. Publik meminta agar perkara tidak dibiarkan tanpa kepastian.

Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu dijawab Kapolri dan Kabareskrim sederhana tetapi mendasar: bagaimana status hukum sebenarnya perkara payment gateway, apakah masih disidik atau telah dihentikan melalui SP3?

Jawaban resmi yang disertai dasar hukum dan dokumen yang dapat diakses sesuai ketentuan akan jauh lebih baik daripada membiarkan spekulasi terus berkembang.

RAKYAT BERHAK TAHU. RAKYAT CERDAS. RAKYAT BERDAULAT.

Pers adalah Pilar Keempat Demokrasi. Pengawasan terhadap penegakan hukum merupakan bagian dari kontrol sosial demi memastikan keadilan, transparansi, dan kepastian hukum benar-benar berjalan di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *