OJK Tahan 3 Tersangka Manipulasi Perdagangan Waran di BEI, Dugaan Kerugian Capai Rp6,97 Miliar
SOROTAN PUBLIK – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menahan tiga tersangka dalam perkara dugaan manipulasi perdagangan Waran Seri I dan waran terstruktur di Bursa Efek Indonesia (BEI). Praktik yang sedang disidik tersebut diduga menyebabkan kerugian sekitar Rp6,97 miliar.
Ketiga tersangka masing-masing berinisial JF alias O, FS, dan S. Mereka diketahui bekerja sebagai karyawan swasta dan ditahan oleh penyidik Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK pada Senin (16/11/2026).
Setelah penahanan, ketiganya ditempatkan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri untuk kepentingan penyidikan.
OJK menjelaskan, keputusan penahanan dilakukan berdasarkan pertimbangan penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu pertimbangannya adalah adanya kekhawatiran para tersangka tidak kooperatif sehingga berpotensi menghambat kelancaran proses penyidikan.
Empat Tersangka, Tiga Orang Ditahan
Dalam perkara ini, OJK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Selain JF, FS, dan S, terdapat satu tersangka lain berinisial TGB alias T yang merupakan karyawan swasta pada salah satu perusahaan sekuritas.
Namun, TGB saat ini sedang menjalani proses hukum dalam perkara berbeda yang ditangani Polda Metro Jaya.
OJK menduga keempat tersangka terlibat dalam praktik manipulasi pasar dengan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, kondisi pasar, maupun harga efek di BEI.
Dugaan perbuatan tersebut berkaitan dengan transaksi perdagangan pada 29 Mei 2023.
Lima Instrumen Pasar Modal Jadi Objek Perkara
OJK menyebut terdapat lima instrumen yang menjadi objek dugaan manipulasi perdagangan, terdiri atas dua Waran Seri I dan tiga waran terstruktur.
Instrumen tersebut meliputi:
- Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk dengan kode CHEM-W.
- Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk dengan kode DOOH-W.
- Waran terstruktur ADRODRCM3A.
- Waran terstruktur BUKADRCV3A.
- Waran terstruktur INCODRCX3A.
Dalam menjalankan dugaan aksinya, para tersangka diduga membeli atau menggunakan identitas orang lain untuk membuka dan mengelola sejumlah rekening efek.
Selain itu, pendanaan transaksi diduga dilakukan melalui rekening bank milik pihak lain.
Rangkaian transaksi tersebut diduga menciptakan gambaran perdagangan yang tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya dan diperkirakan menimbulkan kerugian sekitar Rp6,97 miliar.
OJK Telusuri Dugaan Manipulasi Sejak Mei 2026
Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengawasan dan pemeriksaan OJK di sektor pasar modal.
Proses tersebut kemudian berlanjut ke tahap penyelidikan hingga penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan sejak Mei 2026.
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Ketentuan tersebut berkaitan dengan larangan praktik manipulasi pasar dan penciptaan gambaran semu atau menyesatkan dalam perdagangan efek.
Perlindungan Investor dan Integritas Bursa Dipertaruhkan
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan terhadap aktivitas perdagangan di pasar modal Indonesia. Penggunaan identitas orang lain untuk membuka rekening efek dan pemanfaatan rekening pihak lain dalam pendanaan transaksi menjadi persoalan serius apabila terbukti digunakan untuk menyamarkan pelaku maupun mengatur aktivitas perdagangan.
Pasar modal membutuhkan transparansi, keterbukaan informasi, dan sistem pengawasan yang mampu mendeteksi transaksi tidak wajar. Kepercayaan investor sangat bergantung pada kepastian bahwa perdagangan berlangsung secara adil dan tidak dimanipulasi oleh pihak tertentu.
OJK menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, untuk memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional, tegas, dan konsisten.
Meski demikian, seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak hukum dan harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Bagi publik dan investor, perkembangan perkara ini patut dikawal. Penegakan hukum tidak hanya penting untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab, tetapi juga untuk menjaga kredibilitas Bursa Efek Indonesia dan melindungi masyarakat yang menempatkan dananya di pasar modal.
RAKYAT BERHAK TAHU. RAKYAT CERDAS. RAKYAT BERDAULAT.
Pers adalah Pilar Keempat Demokrasi. Transparansi pasar modal dan penegakan hukum yang konsisten merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.
