Prabowo Ungkap Tambang Emas Ilegal Raup Rp15 Triliun per Tahun, 1.063 Titik Tambang dengan Potensi Kerugian Rp300 Triliun Jadi Sorotan
SOROTAN PUBLIK — Presiden Prabowo Subianto mengungkap praktik pertambangan emas ilegal berskala besar yang disebut telah beroperasi selama delapan tahun tanpa izin dan menghasilkan sekitar 500 kilogram emas setiap bulan. Nilai produksi emas dari satu lokasi tambang tersebut diperkirakan mencapai US$800 juta atau sekitar Rp15 triliun per tahun.
Pengungkapan itu disampaikan Prabowo dalam pidato pada puncak peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu malam (11/11/2026).
Menurut Prabowo, produksi 500 kilogram emas setiap bulan berarti sekitar enam ton dalam setahun. Aktivitas pertambangan tersebut diduga berlangsung tanpa izin resmi dan tidak memberikan kontribusi penerimaan negara sebagaimana mestinya melalui pajak maupun royalti.
“Ada satu tambang yang sudah beroperasi delapan tahun tanpa izin, tiap bulan yang dihasilkan adalah 500 kilogram emas. Satu tahun berarti enam ton,” kata Prabowo.
Presiden menilai praktik tersebut sebagai bentuk pengambilan kekayaan negara yang merugikan kepentingan masyarakat luas.
Besarnya nilai produksi itu juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan pertambangan, terutama bagaimana kegiatan dengan skala produksi mencapai ratusan kilogram emas per bulan dapat berlangsung selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi atau dihentikan.
Rp15 Triliun Disebut Bisa Membiayai Renovasi 15.000 Sekolah
Dalam pidatonya, Prabowo membandingkan nilai produksi emas dari tambang ilegal tersebut dengan kebutuhan pembangunan sektor pendidikan.
Ia menyebut bahwa dengan asumsi biaya renovasi rata-rata Rp1 miliar per sekolah, nilai Rp15 triliun secara matematis dapat digunakan untuk membiayai perbaikan sekitar 15.000 sekolah.
Presiden juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki puluhan ribu sekolah hingga akhir 2026.
Prabowo menceritakan bahwa dirinya menerima surat dari seorang siswa sekolah dasar yang menyampaikan terima kasih karena sekolahnya telah diperbaiki.
Pengalaman tersebut, menurut Presiden, menjadi pengingat bahwa anggaran negara harus digunakan untuk kepentingan masyarakat, termasuk memperbaiki fasilitas pendidikan yang masih membutuhkan perhatian.
Perbandingan Rp15 triliun dengan biaya renovasi sekolah tersebut menggambarkan besarnya nilai ekonomi emas yang dihasilkan. Namun, nilai produksi tambang tidak otomatis sama dengan jumlah kerugian negara yang telah dihitung melalui proses audit atau penyidikan.
1.063 Titik Tambang Ilegal, Potensi Kerugian Minimal Rp300 Triliun
Pengungkapan tambang emas ilegal tersebut juga mengingatkan publik pada pernyataan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD pada 15 Agustus 2025.
Saat itu, Presiden menyampaikan bahwa dirinya menerima laporan mengenai keberadaan 1.063 titik pertambangan ilegal di berbagai wilayah Indonesia.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, potensi kerugian negara dari aktivitas pertambangan tersebut diperkirakan mencapai sedikitnya Rp300 triliun.
Prabowo ketika itu juga menegaskan bahwa pemerintah akan menertibkan kegiatan pertambangan yang melanggar aturan, termasuk apabila terdapat pihak-pihak kuat yang berada di belakang aktivitas ilegal tersebut.
Presiden bahkan menyampaikan peringatan bahwa jabatan, pangkat, maupun kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh menjadi alasan bagi siapa pun untuk terhindar dari penegakan hukum.
Angka 1.063 titik dan potensi kerugian Rp300 triliun tersebut merupakan laporan yang disampaikan pada 2025. Angka itu tidak boleh langsung dianggap sebagai hasil penghitungan kerugian dari satu tambang emas yang diungkap pada November 2026.
Siapa Pemilik dan Di Mana Lokasi Tambang Emas Tersebut?
Di balik besarnya angka produksi dan nilai ekonomi yang disampaikan Presiden, terdapat sejumlah pertanyaan yang masih menunggu jawaban.
Siapa pemilik atau pengendali tambang emas tersebut? Di wilayah mana lokasi pertambangannya? Bagaimana rantai penjualan emas hasil tambang itu berjalan? Siapa yang menampung dan memasarkan hasil produksinya?
Pertanyaan lainnya adalah bagaimana aktivitas penambangan yang disebut menghasilkan sekitar enam ton emas per tahun dapat berlangsung selama delapan tahun tanpa izin.
Hingga pemberitaan ini disusun, laporan media yang memuat pernyataan Presiden belum mengungkap identitas perusahaan, pemilik, maupun lokasi spesifik tambang emas tersebut.
Karena itu, publik masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah dan aparat penegak hukum mengenai identitas pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Pengusutan juga perlu menjangkau rantai distribusi hasil tambang, termasuk pihak yang diduga membeli, menampung, mengolah, atau memperdagangkan emas yang berasal dari kegiatan tanpa izin.
Penegakan Hukum Harus Menjangkau Semua Pihak
Persoalan tambang ilegal tidak hanya menyangkut hilangnya potensi penerimaan negara. Aktivitas pertambangan tanpa pengawasan juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, konflik lahan, serta ancaman terhadap keselamatan masyarakat di sekitar lokasi.
Pemerintah perlu memastikan bahwa penertiban tidak berhenti pada pekerja lapangan atau pelaku berskala kecil. Jika ditemukan bukti keterlibatan pemodal, pengendali usaha, penampung hasil tambang, maupun pihak yang memfasilitasi kegiatan ilegal, semuanya harus diperiksa sesuai ketentuan hukum.
Aparat penegak hukum juga perlu mengungkap aliran keuntungan dan memastikan pemulihan kerugian negara dilakukan melalui mekanisme yang sah.
Pengungkapan Presiden mengenai tambang emas berproduksi enam ton per tahun menjadi momentum untuk menguji keseriusan pengawasan sumber daya alam Indonesia.
Kekayaan mineral yang terkandung di bumi Indonesia seharusnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, bukan menjadi keuntungan tersembunyi bagi kelompok tertentu melalui kegiatan yang melanggar hukum.
Kini, masyarakat menunggu tindak lanjut konkret pemerintah: pengungkapan lokasi tambang, identifikasi pengendali, penelusuran aliran emas, serta proses hukum yang transparan.
Sebab, persoalan utamanya bukan hanya berapa banyak emas yang telah diambil, tetapi bagaimana kekayaan negara sebesar itu bisa dikelola di luar pengawasan hukum selama bertahun-tahun.
