Bobby Nasution Sindir Putusan MA soal Suket Gibran di Hadapan Pelajar, Kritik Etika dan Keteladanan Gubernur Menguat

0
1794793699066-1

SOROTAN PUBLIK — Pernyataan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam acara Teras Pelajar Sumut Berkah, Jumat (23/10/2026), menuai sorotan setelah ia meminta Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara memastikan pengakuan ijazah luar negeri bagi pelajar yang kelak menempuh pendidikan di luar Indonesia.

Dalam sambutannya, Bobby menyampaikan kalimat yang kemudian menjadi perhatian publik.

“Jika bekerja sama dengan yang ada di luar, kan bisa langsung sekolah ya, tolong dicek betul Pak, jangan nanti begitu mereka menjadi pejabat nggak diakui pula ijazahnya,” ujar Bobby, sebagaimana diberitakan detikSumut pada 24 Oktober 2026.

Secara tersurat, pernyataan itu disampaikan dalam konteks pentingnya memastikan jalur pendidikan luar negeri diakui sesuai ketentuan. Namun, waktu dan konteks politik yang mengitarinya membuat ucapan tersebut memunculkan tafsir lain: apakah pesan itu semata-mata ditujukan untuk kepentingan pendidikan para pelajar, atau sekaligus menjadi sindiran terhadap polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka?

Sorotan tersebut semakin menguat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam putusan yang diketok pada 30 Oktober 2026 itu, MA menyatakan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan pejabat terkait mencabut surat tersebut.

Putusan MA itu juga mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Namun, penting dicatat bahwa putusan yang secara langsung membatalkan surat keterangan tersebut adalah putusan MA, bukan putusan MK yang berdiri sendiri sebagai pembatal surat administrasi itu.

Pada 11 November 2026, Kemendikdasmen menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 untuk mencabut surat keterangan tersebut. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti membenarkan pencabutan itu pada 12 November 2026. Pemerintah menyatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut putusan pengadilan.

Di tengah perkembangan hukum tersebut, pernyataan Bobby pada Oktober kembali dipertanyakan. Sebab, Bobby bukan sedang berbicara sebagai anggota keluarga di ruang privat. Ia menyampaikan sambutan dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Sumatera Utara, menggunakan panggung kegiatan pemerintahan, dan berbicara di hadapan para pelajar.

Di sinilah persoalan etikanya perlu diuji.

Seorang kepala daerah tentu berhak menyampaikan pandangan mengenai kebijakan pendidikan, termasuk pentingnya pengakuan ijazah dari lembaga pendidikan luar negeri. Bahkan, pemerintah daerah memang berkewajiban memastikan peserta didik memperoleh informasi yang benar mengenai jalur pendidikan, legalitas lembaga, dan prosedur penyetaraan ijazah.

Namun, ketika pesan itu disampaikan dengan kalimat yang dapat dibaca sebagai sindiran terhadap persoalan hukum yang melibatkan anggota keluarganya sendiri, seorang pejabat publik semestinya lebih berhati-hati. Jabatan gubernur menuntut jarak profesional antara kepentingan pribadi, hubungan keluarga, dan kewajiban menghormati proses hukum.

Kritik terhadap putusan pengadilan tetap dimungkinkan dalam ruang demokrasi. Akan tetapi, kritik tersebut harus disampaikan dengan argumentasi hukum yang jelas, bukan melalui sindiran yang berpotensi membingungkan masyarakat, terlebih ketika pendengarnya adalah para pelajar.

Para siswa membutuhkan pemahaman bahwa pendidikan luar negeri harus ditempuh melalui jalur yang sah, lembaga yang memenuhi ketentuan, serta prosedur pengakuan dan penyetaraan yang berlaku. Mereka juga perlu mendapat teladan bahwa setiap warga negara, termasuk pejabat dan keluarganya, harus menghormati putusan lembaga peradilan.

Pemerintahan tidak boleh membangun kesan bahwa keputusan hukum dapat diperlakukan berbeda karena menyangkut orang dekat kekuasaan. Ketika putusan pengadilan telah dijatuhkan dan pejabat berwenang telah melaksanakan pencabutannya, sikap yang patut ditunjukkan oleh pejabat publik adalah menghormati proses hukum tersebut.

Pernyataan Bobby memang tidak otomatis membuktikan bahwa ia sedang membela Gibran. Namun, kemunculan pernyataan itu dalam konteks polemik yang melibatkan iparnya sendiri cukup menjadi alasan bagi publik untuk mempertanyakan sensitivitas etik seorang kepala daerah.

Jika seorang gubernur tidak mampu memisahkan secara tegas posisi sebagai pejabat negara dan hubungan kekeluargaan, kepercayaan publik terhadap netralitas jabatan dapat ikut tergerus.

Kritik ini bukan soal melarang seseorang membela keluarganya. Persoalannya adalah batas antara hak pribadi dan tanggung jawab jabatan. Ketika seseorang berbicara menggunakan kewenangan dan panggung pemerintahan, standar etik yang melekat padanya tidak lagi sama dengan percakapan keluarga.

Keteladanan pejabat publik justru diuji ketika keputusan hukum menyentuh orang-orang terdekatnya. Menghormati putusan pengadilan bukan berarti pejabat dilarang memiliki pendapat, melainkan menunjukkan bahwa hukum tidak boleh tunduk pada kedekatan keluarga maupun kekuasaan.

Jika pemerintah ingin masyarakat menghormati hukum, para pejabat harus menjadi contoh pertama. Jangan sampai rakyat diminta taat pada aturan, sementara ucapan pejabat justru menimbulkan kesan bahwa keputusan lembaga negara boleh disindir ketika tidak menguntungkan lingkaran kekuasaannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *