Kejagung Tetapkan PT BSJ Milik Arif Kurniawan sebagai Tersangka Korupsi Nikel, Dugaan Keterkaitan dengan Listyo Sigit Masih Didalami
SOROTAN PUBLIK — Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara. Perkara tersebut berkaitan dengan aktivitas pertambangan dalam periode 2013 hingga 2025 dan turut menyeret perhatian publik terhadap sosok Arif Kurniawan yang disebut sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner perusahaan.
Penetapan tersangka korporasi itu diumumkan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, pada Selasa (10/11/2026).
Menurut Anang, penyidik menemukan dugaan aktivitas penambangan yang tetap berlangsung meskipun masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BSJ telah berakhir pada 2014.
“PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir di tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan,” ujar Anang sebagaimana diberitakan detikNews.
Anang juga menyebut Arif Kurniawan sebagai salah satu pemilik manfaat perusahaan yang memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha tersebut.
Arif Kurniawan Disebut sebagai Beneficial Owner
Nama Arif Kurniawan menjadi perhatian dalam penyidikan karena Kejagung menyebut dirinya sebagai beneficial owner PT BSJ.
Istilah beneficial owner merujuk pada pihak yang pada akhirnya memperoleh manfaat atau memiliki kendali atas suatu badan usaha, meskipun belum tentu tercatat secara langsung sebagai pemegang saham formal.
Kejagung juga mendalami dugaan keterkaitan Arif dengan sejumlah perusahaan pertambangan lain di Sulawesi Tenggara.
Dalam perkembangan penyidikan, aparat telah melakukan penggeledahan terhadap enam lokasi yang berkaitan dengan beberapa perusahaan pertambangan. Penyidik turut menelusuri dokumen perizinan, kegiatan produksi, serta administrasi tata niaga penjualan nikel.
Sebelum penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi, penyidik juga telah memeriksa puluhan saksi untuk mengungkap rangkaian dugaan penyimpangan dalam pengelolaan pertambangan tersebut.
Dugaan Keterkaitan dengan Listyo Sigit Masih Didalami
Perhatian publik semakin besar setelah muncul pemberitaan mengenai dugaan hubungan antara Arif Kurniawan dan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Menanggapi pertanyaan mengenai dugaan keterkaitan tersebut, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi, menyatakan bahwa penyidik masih melakukan pendalaman.
Pernyataan itu disampaikan pada Senin (9/11/2026). Kuntadi menegaskan bahwa penyidik belum sampai pada kesimpulan mengenai dugaan Listyo Sigit menjadi pihak yang membekingi aktivitas pertambangan Arif Kurniawan.
Dengan demikian, informasi mengenai dugaan hubungan tersebut harus ditempatkan sebagai bagian dari proses pendalaman penyidikan, bukan sebagai fakta keterlibatan yang telah terbukti.
Belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa Listyo Sigit terlibat dalam dugaan korupsi pertambangan nikel tersebut.
Penetapan Tersangka Korporasi Bukan Berarti Semua Pihak Otomatis Tersangka
Kejagung sejauh ini telah mengumumkan PT Bumi Sentosa Jaya sebagai tersangka korporasi.
Status hukum tersebut berbeda dengan status individu yang diduga memiliki hubungan kepemilikan, pengendalian, atau memperoleh manfaat dari perusahaan.
Penyidik masih memiliki tugas untuk mengungkap siapa saja pihak yang mengetahui, mengendalikan, memfasilitasi, atau memperoleh keuntungan dari dugaan tindak pidana tersebut.
Pertanggungjawaban pidana setiap individu harus didasarkan pada alat bukti dan proses hukum yang berlaku. Penyebutan nama seseorang dalam pemberitaan atau penyidikan tidak otomatis menjadikannya tersangka.
Publik Menunggu Pengusutan Menyeluruh
Kasus ini menjadi ujian penting bagi penegakan hukum di sektor pertambangan Indonesia.
Pengelolaan sumber daya alam menyangkut kepentingan negara dan masyarakat luas. Dugaan kegiatan pertambangan setelah izin berakhir, dugaan penyimpangan tata kelola, serta kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki pengaruh harus diungkap secara transparan.
Kejagung diharapkan tidak hanya berhenti pada penetapan tersangka korporasi, tetapi juga menelusuri seluruh rangkaian kegiatan, aliran keuntungan, proses perizinan, hingga kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila ditemukan bukti yang cukup.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana sumber daya alam dikelola dan siapa yang harus bertanggung jawab apabila terjadi penyimpangan.
Penegakan hukum harus berlaku sama bagi seluruh pihak, tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun besarnya kepentingan ekonomi di belakang perusahaan.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah lanjutan Kejagung: apakah penyidikan akan mengungkap pihak-pihak lain yang bertanggung jawab dan sejauh mana dugaan jaringan pertambangan nikel tersebut dapat dibuktikan melalui proses hukum.
