Prabowo Targetkan 70 Persen Hasil Tambang Dinikmati Negara, Kapolri Siapkan Pemetaan IUP dan Penindakan Tambang Ilegal

0
1795015168709

Sorotan Publik – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar minimal 70 persen hasil pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati negara. Arahan tersebut disampaikan saat membuka Tanwir dan menghadiri Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola kekayaan alam nasional agar manfaatnya lebih besar dirasakan masyarakat Indonesia.

Presiden menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berlandaskan amanat Pasal 33 UUD 1945. Dalam arahannya, Prabowo meminta jajaran kementerian, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), memastikan hasil pengelolaan seluruh IUP memberikan manfaat minimal 70 persen bagi negara.

Pernyataan Presiden itu juga membuka kemungkinan keterlibatan negara dalam kepemilikan saham perusahaan tambang apabila diperlukan untuk memastikan kepentingan nasional terlindungi.

Polri Siapkan Pemetaan IUP Prioritas

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan Polri akan mendata dan memetakan izin usaha pertambangan yang perlu menjadi prioritas pengawasan serta penegakan hukum.

Pendataan tersebut dapat melibatkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.

“Yang jelas, praktik-praktik ilegal yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan. Tapi untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal,” ujar Suyudi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Kapolri menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan bagian penting dalam menjaga iklim investasi. Karena itu, perusahaan pertambangan yang menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan harus mendapatkan perlindungan dan pengawalan.

Sebaliknya, aktivitas pertambangan yang tidak memiliki dasar hukum dan terbukti merugikan negara akan menjadi sasaran penindakan.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Suyudi menerima Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom), Syahganda Nainggolan, di Mabes Polri.

Syahganda: Arahan Presiden Menjadi Mandat Penegakan Hukum

Dalam kesempatan tersebut, Syahganda menyebut arahan Presiden mengenai pemanfaatan hasil aset dan kekayaan bangsa untuk kemakmuran rakyat sebagai mandat besar bagi aparat penegak hukum.

Menurutnya, Polri memiliki peran penting dalam menindak pihak-pihak yang melanggar hukum dan merugikan negara, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam.

Syahganda berharap langkah penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif sehingga manfaat kekayaan nasional tidak terus-menerus hilang akibat praktik yang bertentangan dengan aturan.

Target 70 Persen Perlu Kejelasan Mekanisme

Arahan Presiden mengenai minimal 70 persen hasil pengelolaan IUP yang harus dinikmati negara menjadi kebijakan strategis yang membutuhkan penjelasan teknis secara terbuka.

Sejumlah hal perlu diperjelas, mulai dari dasar perhitungan angka 70 persen, apakah mengacu pada keuntungan, penerimaan negara, hasil produksi, atau bentuk manfaat ekonomi lainnya. Mekanisme pelaksanaan, pembagian tanggung jawab kementerian dan lembaga, serta dampaknya terhadap kepastian investasi juga perlu dijabarkan.

Kejelasan tersebut penting agar kebijakan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran antara pemerintah, pemegang izin, investor, dan masyarakat.

Di sisi lain, penertiban tambang ilegal harus dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum juga perlu menyasar pihak yang bertanggung jawab, termasuk apabila ditemukan dugaan keterlibatan pemodal, pengendali kegiatan, atau pihak lain yang memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal.

Publik juga perlu memperoleh informasi mengenai hasil pendataan IUP, perusahaan yang diperiksa, tindak lanjut pelanggaran, serta pemulihan kerugian negara dan lingkungan apabila terbukti terjadi.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak cukup diukur dari besarnya target penerimaan negara atau banyaknya penindakan. Ukuran pentingnya adalah sejauh mana kekayaan alam dikelola secara transparan, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, menjaga lingkungan, dan memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum.

RAKYAT BERHAK TAHU, RAKYAT CERDAS, RAKYAT BERDAULAT.

Sorotan Publik – Mengungkap Fakta, Mengawal Kepentingan Publik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *