Hampir 100 Ribu Tanda Tangan Desak Verifikasi Ijazah Anggota DPR RI, DPR dan KPU Beri Respons

0
1795015314687

Sorotan Publik – Desakan agar seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membuka dan memverifikasi dokumen pendidikan mereka semakin menguat. Dua petisi daring dengan tuntutan serupa tercatat mengumpulkan total 98.182 tanda tangan hingga 17 November 2026.

Gerakan tersebut muncul di tengah polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya menjadi perhatian publik. Perdebatan mengenai transparansi riwayat pendidikan pejabat negara kemudian berkembang menjadi tuntutan agar keterbukaan juga diterapkan kepada seluruh anggota parlemen.

Salah satu petisi berjudul “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!” diinisiasi oleh Farida Octavia melalui platform Change.org.

Petisi tersebut meminta Pimpinan DPR RI membuka riwayat pendidikan dan dokumen ijazah seluruh anggota dewan, mulai dari jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi.

Selain itu, penggagas mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kementerian terkait memfasilitasi proses verifikasi ulang secara transparan dan independen.

Sementara itu, petisi lain bertajuk “Wujudkan Transparansi Ijazah Anggota DPR” yang beredar melalui Petisionline.com juga memperoleh dukungan puluhan ribu orang.

Berdasarkan laporan yang dipublikasikan pada 18 November 2026, kedua petisi tersebut secara keseluruhan telah mengumpulkan 98.182 tanda tangan. Angka tersebut merupakan akumulasi dukungan dari dua platform berbeda.

Dasco: Data Pendidikan Caleg Bisa Dilihat di KPU

Menanggapi desakan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa informasi mengenai latar belakang pendidikan calon anggota legislatif tersedia melalui data penyelenggara pemilu.

Menurut Dasco, masyarakat dapat melihat data pendidikan para calon anggota DPR melalui KPU.

Pernyataan tersebut disampaikan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menyatakan bahwa verifikasi keabsahan ijazah sebagai persyaratan pencalonan merupakan kewenangan KPU sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.

Ia juga menyampaikan bahwa prinsip transparansi perlu didukung, tetapi pelaksanaannya harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

KPU Sebut Anggota DPR Memenuhi Syarat Pendidikan

Komisioner KPU RI Idham Kholik menjelaskan bahwa seluruh anggota DPR yang ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) telah memenuhi persyaratan minimal pendidikan.

Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mensyaratkan calon anggota DPR berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.

KPU juga menyampaikan data riwayat pendidikan anggota DPR berdasarkan data Penggantian Antarwaktu (PAW) per Desember 2025. Dalam data tersebut, 191 anggota tercatat berpendidikan terakhir SMA, satu orang D3, 146 orang S1, 168 orang S2, dan 74 orang S3.

Keterangan KPU mengenai pemenuhan syarat administrasi pencalonan menjadi bagian penting dalam menjawab tuntutan publik. Namun, perlu dibedakan antara data riwayat pendidikan yang tercantum dalam dokumen pencalonan dengan keterbukaan dokumen ijazah serta hasil verifikasi keabsahannya.

Transparansi dan Verifikasi Menjadi Tuntutan Publik

Munculnya petisi tersebut memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat menginginkan standar keterbukaan yang konsisten bagi pejabat publik, termasuk anggota legislatif yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah: jika dokumen pendidikan pejabat eksekutif menjadi perhatian dan dapat dipersoalkan melalui mekanisme yang berlaku, mengapa transparansi dan verifikasi riwayat pendidikan anggota DPR tidak dibahas secara terbuka pula?

Tentu, tuntutan transparansi tidak berarti setiap anggota DPR dapat langsung dianggap memiliki persoalan keabsahan ijazah. Verifikasi harus dilakukan berdasarkan dokumen, konfirmasi kepada lembaga pendidikan penerbit, serta prosedur resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.

DPR dan KPU memiliki ruang untuk menjelaskan mekanisme pemeriksaan dokumen pendidikan, termasuk bagaimana masyarakat dapat mengakses informasi yang relevan tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik.

Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara tidak cukup dibangun melalui pernyataan bahwa seluruh persyaratan telah dipenuhi. Keterbukaan informasi, kejelasan prosedur, dan akuntabilitas hasil pemeriksaan juga menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban pejabat publik kepada rakyat.

RAKYAT BERHAK TAHU, RAKYAT CERDAS, RAKYAT BERDAULAT.

Sorotan Publik – Mengungkap Fakta, Mengawal Kepentingan Publik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *