Pekerja Freeport Minta Prabowo Turun Tangan, Komunikasi Langsung Dinilai Bisa Buka Jalan Penyelesaian Sengketa Sejak 2017
Sorotan Publik – Persoalan ketenagakerjaan yang melibatkan mantan pekerja PT Freeport Indonesia sejak 2017 kembali menjadi perhatian. Para pekerja berharap Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah komunikasi langsung dengan pimpinan Freeport-McMoRan untuk mempercepat penyelesaian hak-hak yang mereka perjuangkan selama bertahun-tahun.
Masukan tersebut disampaikan oleh sejumlah pekerja yang mengingat pengalaman almarhum Gubernur Papua Lukas Enembe ketika memperjuangkan penyelesaian sengketa Pajak Air Permukaan Freeport. Dalam peristiwa tersebut, komunikasi langsung antara Lukas Enembe dan pimpinan Freeport-McMoRan menjadi salah satu bagian dari proses hingga tercapai kesepakatan.
Pada Mei 2019, Pemerintah Provinsi Papua dan PT Freeport Indonesia memang mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa pajak air permukaan senilai sekitar Rp1,39 triliun. Kesepakatan itu dicapai setelah Lukas Enembe bertemu dengan pimpinan Freeport di kantor pusat Freeport-McMoRan di Phoenix, Amerika Serikat.
Pengalaman tersebut kini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi Presiden Prabowo dalam mendorong penyelesaian persoalan pekerja Freeport, termasuk pekerja perusahaan kontraktor dan subkontraktor.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh menyatakan akan terus mengawal aspirasi para pekerja melalui jalur komunikasi dan perundingan yang tersedia.
Menurutnya, penyelesaian persoalan ini tidak boleh berhenti pada pertemuan atau pembicaraan formal. Proses tersebut harus menghasilkan kepastian mengenai status dan hak pekerja.
Ada sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian dalam proses penyelesaian, yakni verifikasi data pekerja, penghitungan seluruh hak secara transparan, kesepakatan nilai penyelesaian yang adil, serta realisasi pembayaran kepada para pekerja yang berhak.
Sengketa Ketenagakerjaan Berlangsung Sejak 2017
Persoalan ini berawal dari konflik ketenagakerjaan pada 2017, ketika sejumlah pekerja Freeport dan perusahaan kontraktor melakukan aksi mogok kerja di tengah perselisihan mengenai kebijakan perusahaan dan status hubungan kerja.
Perkembangan konflik tersebut tercatat dalam berbagai laporan organisasi pekerja dan pemberitaan. Namun, jumlah pekerja terdampak, status pemutusan hubungan kerja, serta dasar hukum masing-masing kasus memiliki versi dan penjelasan yang berbeda.
Pada 21 Desember 2017, PT Freeport Indonesia dan perwakilan serikat pekerja mencapai kesepakatan. Meski demikian, kesepakatan tersebut tidak serta-merta mengakhiri seluruh persoalan. Sejumlah pekerja dan organisasi buruh masih memperjuangkan penyelesaian yang mereka nilai belum menjawab seluruh tuntutan.
Perbedaan pandangan juga terlihat dalam penjelasan mengenai status aksi mogok dan hubungan kerja para pekerja. Pihak pekerja memiliki tuntutan dan penafsiran sendiri, sementara perusahaan sebelumnya menyatakan aksi tersebut sebagai mogok yang tidak sah dan menganggap sebagian pekerja mengundurkan diri karena tidak kembali bekerja. Karena itu, penyelesaian perlu memperhatikan dokumen hubungan kerja, kesepakatan yang pernah dibuat, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Hak Pekerja Harus Berujung pada Kepastian
Harapan agar Presiden Prabowo membuka komunikasi langsung dengan pimpinan Freeport menjadi salah satu opsi yang diajukan para pekerja. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong pihak-pihak terkait kembali ke meja perundingan dengan orientasi penyelesaian yang konkret.
Namun, keberhasilan penyelesaian tidak cukup diukur dari terselenggaranya pertemuan atau munculnya pernyataan komitmen. Hal yang paling menentukan adalah kejelasan siapa saja pekerja yang berhak, berapa nilai hak yang harus dibayarkan, bagaimana mekanisme penyelesaiannya, dan kapan kewajiban tersebut direalisasikan.
Sembilan tahun merupakan waktu yang panjang bagi para pekerja dan keluarga yang masih menunggu kepastian. Pemerintah, perusahaan, dan perwakilan pekerja diharapkan dapat mengupayakan penyelesaian yang adil, transparan, serta memiliki kekuatan mengikat.
Pada akhirnya, proses komunikasi dan perundingan harus menghasilkan kepastian hukum dan pemenuhan hak bagi pekerja yang terbukti berhak menerimanya.
RAKYAT BERHAK TAHU, RAKYAT CERDAS, RAKYAT BERDAULAT.
Sorotan Publik – Mengungkap Fakta, Mengawal Kepentingan Publik.
