Mentan Amran Ancam Tarik Alsintan yang Diperjualbelikan, Bantuan Negara Bukan untuk Keuntungan Pribadi
SOROTAN PUBLIK — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) disalahgunakan, diperjualbelikan, atau dibiarkan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Bantuan alsintan yang terbukti disalahgunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya terancam ditarik kembali oleh pemerintah. Selanjutnya, fasilitas tersebut dapat dialihkan kepada kelompok tani lain yang lebih membutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketegasan ini menjadi peringatan bagi seluruh kelompok tani agar tidak menjadikan bantuan pemerintah sebagai komoditas untuk memperoleh keuntungan pribadi.
ALSINTAN MERUPAKAN FASILITAS NEGARA UNTUK PETANI
Amran menegaskan bahwa alsintan merupakan fasilitas negara yang disalurkan untuk mendukung produktivitas pertanian, mempercepat proses pengolahan lahan, meningkatkan efisiensi kerja, serta membantu meningkatkan kesejahteraan petani.
Karena itu, bantuan tersebut harus dijaga dan digunakan sesuai tujuan awal pemberiannya, bukan diperjualbelikan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
Pemerintah juga menegaskan bahwa penyaluran bantuan alsintan tidak dipungut biaya. Artinya, kelompok tani tidak seharusnya dibebani pungutan yang tidak memiliki dasar ketentuan resmi.
TEMUAN JUAL BELI BANTUAN MENJADI PERHATIAN
Sebelumnya, Amran mengungkapkan adanya temuan praktik jual beli alsintan bantuan pemerintah di sejumlah daerah.
Kementerian Pertanian kini melakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut, termasuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat.
Apabila pelanggaran terbukti, pemerintah akan menarik bantuan dan menindak pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum.
Langkah verifikasi ini penting agar penanganan tidak berhenti pada informasi atau laporan semata, tetapi didasarkan pada bukti dan proses pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
PENGAWASAN BANTUAN HARUS SAMPAI KE LAPANGAN
Persoalan penyalahgunaan alsintan tidak boleh dianggap sebagai masalah administratif biasa. Bantuan pertanian bersumber dari fasilitas negara yang ditujukan untuk mendukung kegiatan produksi dan kepentingan petani.
Oleh karena itu, pengawasan harus memastikan bantuan benar-benar diterima oleh kelompok tani yang berhak, digunakan sesuai peruntukan, serta memberikan manfaat nyata bagi kegiatan pertanian.
Pemerintah daerah, dinas pertanian, penyuluh, kelompok tani, dan masyarakat perlu mengambil bagian dalam pengawasan tersebut.
Kementerian Pertanian juga mengimbau masyarakat agar melaporkan apabila menemukan pungutan maupun dugaan penyalahgunaan bantuan alsintan.
JANGAN BIARKAN HAK PETANI DIKUASAI KEPENTINGAN PRIBADI
Ketegasan pemerintah dalam menarik bantuan yang disalahgunakan perlu diikuti dengan sistem pendataan dan pengawasan yang transparan.
Publik berhak mengetahui bagaimana bantuan disalurkan, siapa penerimanya, bagaimana pemanfaatannya, serta apakah fasilitas tersebut benar-benar meningkatkan produktivitas pertanian.
Bantuan negara harus kembali pada tujuan utamanya: membantu petani, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Jangan sampai fasilitas yang seharusnya menjadi penopang usaha tani justru berubah menjadi objek transaksi dan keuntungan segelintir pihak.
Sebab setiap bantuan yang bersumber dari uang negara harus dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada rakyat.
RAKYAT BERHAK TAHU, RAKYAT CERDAS, RAKYAT BERDAULAT.
