Luhut Binsar Pandjaitan: AI Harus Memanusiakan Manusia, Perlinsos Digital Pangkas Proses Bansos dari 75–200 Hari
SOROTAN PUBLIK — Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) tidak boleh membuat manusia kehilangan sisi kemanusiaan. Teknologi seharusnya menjadi instrumen untuk mempermudah kehidupan masyarakat, mempercepat pelayanan publik, dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.
Pesan tersebut disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, dalam forum Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2026 yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Sabtu (21/11/2026).
Mengangkat tema “Ctrl + Alt + Humanity: How Can Indonesia Get AI Right?”, forum tersebut mempertemukan ratusan anak muda untuk membahas arah pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan di Indonesia.
Luhut menyoroti bahwa sekitar 105 juta penduduk usia kerja di Indonesia diperkirakan telah menggunakan AI generatif. Namun, menurutnya, keberhasilan transformasi teknologi tidak cukup diukur dari jumlah pengguna, melainkan dari dampak nyata yang dihasilkan bagi masyarakat.
Perlinsos Digital: Teknologi untuk Mempermudah Hak Masyarakat
Salah satu contoh yang disampaikan Luhut adalah transformasi digital perlindungan sosial atau Perlinsos Digital.
Ia menggambarkan persoalan masyarakat yang harus menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya perjalanan hanya untuk memperjuangkan hak bantuan sosial yang seharusnya dapat diakses dengan lebih mudah.
Melalui Perlinsos Digital, pemerintah berupaya memangkas proses birokrasi yang sebelumnya panjang dan berjenjang.
Dalam uji coba di Banyuwangi, proses pengajuan hingga penetapan yang sebelumnya membutuhkan waktu sekitar 75–200 hari dapat dipangkas secara signifikan.
Dokumen Kementerian PANRB mencatat waktu proses dalam skema piloting tersebut menjadi sekitar satu menit hingga enam jam, dengan pendaftaran yang disederhanakan menjadi tiga langkah. Capaian ini menunjukkan potensi teknologi dalam mempercepat pelayanan administrasi. Namun, efektivitasnya tetap perlu diuji melalui pelaksanaan yang konsisten dan evaluasi di berbagai daerah.
Jutaan Keluarga dan Agen Lapangan Dilibatkan
Luhut menyampaikan bahwa hingga 20 November 2026, sekitar 25 juta keluarga telah terdaftar dalam Perlinsos Digital. Ia juga menyebut lebih dari 1,5 juta agen dilibatkan untuk membantu masyarakat mengakses layanan tersebut.
Keterlibatan agen lapangan menjadi bagian penting karena tidak semua warga memiliki telepon pintar, akses internet memadai, atau kemampuan menggunakan layanan digital secara mandiri.
Dalam desain program ini, agen berperan mendampingi masyarakat melakukan pendaftaran dan pengajuan, bukan menentukan siapa yang berhak menerima bantuan.
Penetapan kelayakan tetap harus mengikuti mekanisme verifikasi dan data sosial ekonomi yang digunakan pemerintah.
Data sebelumnya dari Kementerian Sosial pada 5 November 2026 mencatat 18,21 juta keluarga telah terdaftar dengan dukungan sekitar 1,05 juta agen. Perbedaan angka tersebut menunjukkan perkembangan pendataan yang terus bergerak, meskipun angka terbaru yang disampaikan Luhut perlu dibaca sesuai tanggal dan cakupan pelaporannya.
Potensi Ekonomi AI Harus Diikuti Manfaat Sosial
Selain pelayanan publik, Luhut menyoroti potensi AI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Berbagai kajian memperkirakan pemanfaatan AI dapat memberikan nilai tambah ekonomi yang besar hingga 2030. Namun, potensi tersebut tidak akan otomatis menjadi kesejahteraan apabila teknologi hanya terkonsentrasi pada perusahaan besar atau kelompok masyarakat yang memiliki akses digital lebih baik.
Pemanfaatan AI perlu diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat kualitas layanan pemerintah, membuka peluang usaha, serta membantu masyarakat menghadapi persoalan sehari-hari.
Dalam konteks pemerintahan, digitalisasi juga dapat membantu meningkatkan efisiensi belanja negara, memperbaiki kualitas data, dan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program.
Dengan sistem yang terintegrasi dan dapat diaudit, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk mengidentifikasi ketidaktepatan sasaran, mengurangi proses yang tidak efisien, serta meningkatkan akuntabilitas pelayanan.
Tantangan: Jangan Sampai Digitalisasi Melahirkan Ketidakadilan Baru
Di balik berbagai peluang tersebut, transformasi digital tetap memiliki pekerjaan rumah.
Pertama, kualitas dan akurasi data harus dijaga agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tidak justru dikeluarkan dari daftar penerima akibat kesalahan sistem.
Kedua, warga yang tidak memiliki perangkat digital atau tinggal di wilayah dengan akses internet terbatas harus tetap mendapatkan pelayanan.
Ketiga, perlindungan data pribadi dan keamanan informasi masyarakat harus menjadi prioritas. Data sosial ekonomi merupakan informasi penting yang tidak boleh dikelola secara sembarangan.
Keempat, pemerintah perlu menyediakan mekanisme pengaduan dan sanggahan yang mudah diakses apabila masyarakat menemukan kesalahan dalam pendataan atau penetapan kelayakan.
AI dapat membantu proses pencocokan dan analisis data, tetapi keputusan yang berdampak langsung terhadap hak masyarakat harus memiliki mekanisme pengawasan, koreksi, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Anak Muda Diminta Mengembangkan AI yang Berdampak Nyata
Dalam forum CIFP 2026, Luhut juga mendorong generasi muda Indonesia untuk tidak sekadar menjadi pengguna teknologi, tetapi ikut menciptakan inovasi yang memberikan manfaat sosial.
Menurut pesan yang disampaikannya, teknologi yang baik bukan hanya terlihat canggih, melainkan mampu menyelesaikan persoalan nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dorongan tersebut relevan dengan kebutuhan Indonesia untuk mengembangkan talenta digital, memperkuat riset, dan membangun ekosistem inovasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga kepentingan publik.
Keberhasilan AI Harus Diukur dari Manfaat bagi Rakyat
Transformasi digital perlindungan sosial merupakan salah satu contoh bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memperbaiki pelayanan pemerintah.
Namun, keberhasilannya tidak cukup dibuktikan melalui jumlah pendaftar, banyaknya agen, atau kecepatan proses administrasi.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat yang berhak benar-benar memperoleh bantuan, apakah kesalahan pendataan dapat diperbaiki, apakah kebocoran anggaran dapat ditekan, dan apakah pelayanan menjadi lebih mudah tanpa mengorbankan hak warga.
Pemerintah perlu membuka data evaluasi secara berkala agar publik dapat menilai apakah teknologi benar-benar membuat pelayanan semakin adil, transparan, dan akuntabel.
Sebab, kemajuan teknologi seharusnya tidak menjauhkan negara dari rakyat. Justru melalui teknologi, pelayanan publik harus semakin dekat, mudah dijangkau, dan manusiawi.
RAKYAT BERHAK TAHU, RAKYAT CERDAS, RAKYAT BERDAULAT.
