China Wajibkan Pejabat Jelaskan Kekayaan Tak Wajar, Harta Ilegal Disita Negara, Koruptor Skala Besar Bisa Dihukum Mati

0
1795330263689-1

SOROTAN PUBLIK — China menerapkan ketentuan hukum yang memungkinkan negara meminta pejabat mempertanggungjawabkan kekayaan yang nilainya jauh melampaui penghasilan sah. Apabila sumber kelebihan harta tidak dapat dibuktikan secara sah, selisih kekayaan tersebut dapat dikategorikan sebagai hasil ilegal, dipidana, dan disita negara.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 395 Criminal Law of the People’s Republic of China. Aturan ini menjadi salah satu instrumen hukum untuk mengawasi kekayaan pejabat negara sekaligus menindak dugaan penumpukan harta yang tidak sebanding dengan penghasilan resmi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pejabat negara yang kekayaan atau pengeluarannya secara nyata jauh melebihi penghasilan sah dapat diperintahkan menjelaskan asal-usul hartanya.

Apabila tidak mampu menjelaskan sumber yang sah, bagian kekayaan yang melampaui penghasilan tersebut dapat dinyatakan sebagai hasil ilegal. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara hingga lima tahun atau penahanan pidana. Untuk selisih kekayaan yang sangat besar, ancaman pidana meningkat menjadi lima hingga sepuluh tahun. Kelebihan harta tersebut juga dapat dirampas negara.

Ketentuan ini bukan berarti setiap pejabat yang memiliki kekayaan besar otomatis bersalah. Harus ada dasar pemeriksaan, perintah untuk menjelaskan sumber kekayaan, serta proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 395: Kekayaan Tidak Wajar Dapat Berujung Pidana

Pasal 395 menjadi perhatian karena memberikan dasar hukum untuk menindak kekayaan pejabat yang tidak dapat dijelaskan secara sah.

Prinsipnya, jabatan publik tidak boleh menjadi jalan untuk mengumpulkan kekayaan yang tidak sebanding dengan pendapatan resmi.

Ketentuan tersebut juga mengatur kewajiban pejabat negara melaporkan simpanan di luar negeri sesuai peraturan pemerintah China. Penyembunyian simpanan dalam jumlah relatif besar dapat dikenai pidana hingga dua tahun atau penahanan pidana.

Dengan mekanisme tersebut, pengawasan kekayaan pejabat tidak hanya menyangkut dugaan penerimaan suap secara langsung, tetapi juga ketidaksesuaian antara penghasilan resmi dan harta yang dimiliki.

Koruptor Skala Besar Dapat Dijatuhi Hukuman Mati

Di luar Pasal 395, China juga memiliki ketentuan pidana berat untuk tindak pidana korupsi, termasuk kemungkinan hukuman mati dalam keadaan yang sangat serius.

Ketentuan mengenai hukuman tersebut antara lain terdapat dalam Pasal 383 dan Pasal 386 KUHP China. Untuk tindak pidana penggelapan atau penerimaan suap dengan nilai yang sangat besar dan menimbulkan kerugian luar biasa terhadap kepentingan negara dan rakyat, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati, disertai perampasan harta.

Namun, hukuman mati bukan hukuman otomatis untuk setiap perkara korupsi. Penerapannya bergantung pada tingkat keseriusan tindak pidana, fakta persidangan, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Yang Youlin: Dijatuhi Hukuman Mati dalam Kasus Suap 2,21 Miliar Yuan

Salah satu contoh terbaru adalah perkara Yang Youlin, mantan pejabat pembangunan ekonomi di Nanjing, China.

Pada 6 Juli 2026, Pengadilan Menengah Changzhou menjatuhkan hukuman mati kepada Yang setelah menyatakan dirinya terbukti menerima suap lebih dari 2,21 miliar yuan atau sekitar 325 juta dolar AS selama periode 1993–2023.

Menurut laporan Associated Press dan Reuters, penerimaan ilegal tersebut berkaitan dengan pemberian kemudahan dalam proyek pembangunan, kegiatan usaha, pemberian lahan, serta pendanaan modal kerja.

Yang juga dinyatakan bersalah dalam sejumlah tindak pidana lain, termasuk penggelapan, pemberian suap, penyalahgunaan dana publik, penyalahgunaan kekuasaan, dan pencucian uang.

Pengadilan memerintahkan penyitaan seluruh harta pribadinya serta pemulihan uang hasil kejahatan. Perkara ini memperlihatkan bahwa hukuman terhadap korupsi di China dapat mencakup pidana berat sekaligus upaya mengambil kembali aset hasil kejahatan.

Li Jianping Dieksekusi setelah Kasus Korupsi Triliunan Yuan

Kasus lain yang menjadi perhatian internasional adalah Li Jianping, mantan pejabat kawasan pembangunan ekonomi dan teknologi di Hohhot, Mongolia Dalam.

Li dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi dan penggelapan dana dengan nilai lebih dari 3 miliar yuan atau sekitar 422 juta dolar AS.

Setelah pengajuan bandingnya ditolak oleh pengadilan tinggi pada Agustus 2024, hukuman matinya disetujui Mahkamah Agung Rakyat China. Li kemudian dieksekusi pada 17 Desember 2024.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa hukuman mati benar-benar pernah diterapkan terhadap pejabat dalam perkara korupsi berskala sangat besar di China. Meski demikian, eksekusi terhadap koruptor bukan praktik yang otomatis diterapkan pada seluruh perkara korupsi.

Bagaimana dengan Indonesia?

Perbandingan kebijakan China dengan Indonesia menjadi relevan dalam pembahasan pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara.

Indonesia memiliki instrumen hukum pemberantasan korupsi, kewajiban pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara, serta mekanisme penelusuran transaksi keuangan melalui lembaga berwenang.

Pada November 2026, DPR juga telah mengesahkan undang-undang mengenai perampasan aset terkait tindak pidana. Aturan tersebut membuka mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan dalam kondisi tertentu, dengan persyaratan dan pengawasan pengadilan.

Namun, terdapat perbedaan penting. Pembahasan undang-undang perampasan aset di Indonesia tidak otomatis menciptakan tindak pidana baru berupa peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan atau illicit enrichment. Ketentuan tersebut tidak dimasukkan dalam undang-undang yang disahkan, sebagaimana dilaporkan Channel News Asia.

Artinya, perbandingan dengan China perlu melihat perbedaan dasar hukum, mekanisme pembuktian, perlindungan hak pihak ketiga, dan prosedur perampasan aset di masing-masing negara.

Transparansi Kekayaan dan Pemulihan Aset Harus Menjadi Perhatian

Bagi Indonesia, persoalan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya berorientasi pada penjatuhan hukuman penjara. Pengembalian uang dan aset hasil kejahatan juga merupakan bagian penting untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat.

Publik berhak mengetahui apakah kekayaan pejabat sejalan dengan penghasilan yang sah, bagaimana laporan harta kekayaan diperiksa, serta bagaimana aparat menelusuri aset yang diduga berasal dari tindak pidana.

Penguatan pengawasan kekayaan pejabat perlu berjalan bersama penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tetap menghormati asas praduga tak bersalah serta hak setiap orang untuk membela diri.

Pada akhirnya, jabatan publik merupakan amanah, bukan kesempatan untuk memperkaya diri melalui penyalahgunaan kekuasaan.

Pemberantasan korupsi harus memastikan uang negara terlindungi, aset hasil kejahatan dapat dipulihkan, dan kepentingan rakyat tidak dikorbankan oleh praktik korupsi.

RAKYAT BERHAK TAHU, RAKYAT CERDAS, RAKYAT BERDAULAT.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *