DPR HARUS DIBUBARKAN? Gelombang Kritik Publik Menguat, Wakil Rakyat Dituntut Kembali Membela Kepentingan Rakyat
SOROTAN PUBLIK — Pertanyaan “DPR harus dibubarkan?” kembali relevan di tengah menguatnya kritik terhadap lembaga legislatif dan berbagai tuntutan yang disuarakan melalui aksi demonstrasi sepanjang 2026.
Gelombang protes di depan Gedung DPR/MPR RI dan sejumlah ruang publik memperlihatkan adanya ketidakpuasan dari kelompok masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, persoalan politik nasional, serta kinerja lembaga negara.
Tuntutan yang muncul tidak selalu sama. Sebagian demonstran mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sebagian lainnya menyoroti kebijakan pemerintah, supremasi sipil, persoalan lingkungan, hingga percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
Di tengah berbagai tuntutan tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah DPR masih menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat sebagaimana mandat konstitusi?
AKSI 28 OKTOBER 2026: KRITIK DAN TUNTUTAN DI DEPAN PARLEMEN
Pada 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, sejumlah kelompok masyarakat menggelar aksi di kawasan Gedung DPR RI.
Salah satu aksi yang menjadi perhatian adalah gerakan Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI) yang menyuarakan tuntutan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turun dari jabatannya. Massa juga menggalang dukungan melalui petisi dan mengajak pengguna jalan membunyikan klakson sebagai simbol dukungan.
Aksi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan politik nasional terus menjadi bahan perdebatan dan penyampaian aspirasi di ruang publik.
Namun, tuntutan satu kelompok demonstran tidak dapat dianggap sebagai sikap seluruh masyarakat Indonesia. Aspirasi tersebut perlu dipahami sesuai dengan kelompok dan isu yang menyuarakannya.
AKSI 10 NOVEMBER 2026: DESAKAN PEMAKZULAN GIBRAN
Pada peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026), demonstrasi kembali berlangsung di depan Gedung DPR RI.
Sejumlah kelompok massa menyampaikan tuntutan berbeda. Aliansi PPPK Paruh Waktu Teknis Indonesia menyuarakan persoalan status dan kepastian tenaga kerja PPPK, sedangkan kelompok DPP Gema Keadilan mendesak DPR memproses tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran.
Kelompok Aliansi Selamatkan Bangsa juga menggelar aksi dengan membawa tuntutan terkait pemakzulan Gibran serta sejumlah persoalan sosial dan ekonomi.
Rangkaian aksi tersebut menunjukkan bahwa gedung parlemen tetap menjadi salah satu tujuan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan meminta wakil rakyat menjalankan fungsi pengawasan.
RUU PERAMPASAN ASET: PUBLIK MENUNGGU KETEGASAN DPR
Salah satu isu penting yang terus menjadi perhatian masyarakat adalah pembahasan RUU Perampasan Aset.
Pada 6 Oktober 2026, DPR menyetujui RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana menjadi RUU inisiatif DPR. Selanjutnya, pembahasan bersama pemerintah berlangsung pada November 2026.
Dalam perkembangan yang dilaporkan DPR, pembahasan tingkat pertama telah berjalan dan naskah rancangan mengalami perubahan substansi maupun jumlah pasal.
Perkembangan legislasi tersebut perlu terus diawasi. Masyarakat berkepentingan memastikan bahwa pembahasan tidak sekadar menjadi agenda politik, melainkan menghasilkan regulasi yang efektif, memiliki kepastian hukum, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
Publik berhak meminta transparansi mengenai tahapan, substansi, dan target penyelesaian undang-undang tersebut.
DPR HARUS DIBUBARKAN ATAU DIREFORMASI?
Pertanyaan tentang pembubaran DPR tidak boleh dijawab hanya berdasarkan kemarahan sesaat. DPR merupakan lembaga negara yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 7C UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR.
Artinya, pembubaran DPR bukan tindakan yang dapat dilakukan begitu saja oleh Presiden. Perubahan terhadap kedudukan dan struktur ketatanegaraan harus tunduk pada mekanisme konstitusi.
Namun, ketentuan tersebut tidak berarti DPR kebal terhadap kritik, pengawasan, maupun tuntutan perubahan.
Justru karena memperoleh mandat dari rakyat melalui pemilihan umum, DPR wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasannya.
Jika terdapat anggota yang melanggar hukum, penyalahgunaan jabatan, atau mengabaikan kepentingan publik, persoalan tersebut harus ditangani melalui mekanisme hukum dan etik yang berlaku.
RAKYAT TIDAK HANYA MEMBUTUHKAN WAKIL, TETAPI JUGA PERWAKILAN YANG BERTANGGUNG JAWAB
Persoalan mendasar demokrasi bukan semata-mata apakah DPR harus dibubarkan, melainkan apakah lembaga tersebut benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat.
Rakyat membutuhkan wakil yang mendengarkan aspirasi, memperjuangkan kebutuhan daerah, mengawasi penggunaan anggaran negara, serta berani mengkritisi kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Kritik terhadap DPR seharusnya dijawab melalui transparansi, keterbukaan, evaluasi kinerja, dan perbaikan kualitas representasi politik.
Jangan sampai suara rakyat hanya dibutuhkan ketika pemilihan umum berlangsung, tetapi diabaikan ketika keputusan penting menyangkut kehidupan masyarakat harus diambil.
Demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara. Pengawasan rakyat terhadap lembaga negara harus tetap berjalan sepanjang masa jabatan.
PERTANYAAN BESAR UNTUK PARLEMEN
Apakah DPR sudah cukup mendengar suara masyarakat?
Apakah fungsi pengawasan terhadap pemerintah telah dijalankan secara optimal?
Apakah kepentingan rakyat benar-benar menjadi prioritas dalam setiap keputusan politik dan legislasi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui kinerja nyata, bukan sekadar pernyataan politik.
Pembubaran DPR merupakan persoalan konstitusional yang berbeda dari tuntutan reformasi parlemen. Namun, satu hal tidak boleh dilupakan: lembaga perwakilan harus terus memperbaiki diri karena mandatnya berasal dari rakyat.
Rakyat bukan sekadar pemilih lima tahunan. Rakyat adalah pemegang kedaulatan yang berhak mengawasi, mengkritik, dan menuntut pertanggungjawaban para wakilnya.
RAKYAT BERHAK TAHU, RAKYAT CERDAS, RAKYAT BERDAULAT.
