Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Andi Widjajanto Sebut Dalang Utama Terlacak: BIN dan Bareskrim Didorong Ungkap Jaringan
SOROTAN PUBLIK, JAKARTA – Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian serius setelah pengamat pertahanan sekaligus Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan (BARAK) Pusat PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, menyampaikan keyakinannya bahwa aparat intelijen dan kepolisian telah mengantongi petunjuk mengenai pihak-pihak yang diduga berada di balik operasi tersebut.
Andi bahkan menduga terdapat jaringan yang lebih luas, termasuk aktor yang posisinya berada di atas mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Namun, pernyataan tersebut merupakan analisis dan keyakinan Andi Widjajanto. Belum terdapat konfirmasi resmi dari Badan Intelijen Negara (BIN) maupun Bareskrim Polri yang membenarkan bahwa identitas dalang utama dan keseluruhan jaringan tersebut telah terungkap.
Jejak Distribusi Dokumen Hasil Sadapan
Menurut Andi, salah satu petunjuk penting untuk mengungkap dugaan jaringan penyadapan tersebut terletak pada pola distribusi dokumen hasil sadapan.
Ia menjelaskan, hasil penyadapan diduga dipindahkan secara manual menggunakan perangkat USB, kemudian dicetak menjadi dokumen fisik dan dikirim melalui kurir dari Jakarta menuju sejumlah kota.
Pola tersebut dinilai dapat membuka jalur penelusuran terhadap pihak yang terlibat dalam pengiriman, penerimaan, hingga pengendalian dokumen.
Andi juga menyinggung keberadaan Lawful Interception Management System (LIMS), sistem yang berkaitan dengan pengelolaan penyadapan. Menurut dia, aktivitas dalam sistem tersebut berpotensi meninggalkan jejak digital yang dapat diperiksa melalui proses forensik.
“Akhirnya hasil sadapnya dicetak, pakai kurir dari Jakarta ke kota X dan Y. Pola ini justru sangat mudah untuk ditelusuri. Saya yakin di pemerintahan, di Bareskrim, di BIN ini sudah terbongkar,” ujar Andi, Selasa (17/11/2026).
Apabila keterangan tersebut benar, pemeriksaan tidak cukup hanya diarahkan kepada penerima akhir hasil penyadapan. Penyidik juga perlu menelusuri asal data, perangkat yang digunakan, pihak yang mengakses sistem, serta jalur distribusi dokumen.
Andi Singgung Dugaan Deep State
Dalam penjelasannya, Andi menggunakan istilah deep state untuk menggambarkan dugaan adanya jaringan yang bekerja di luar struktur dan mekanisme resmi pemerintahan.
Ia menilai Kantor Staf Presiden (KSP) tidak memiliki kewenangan maupun perangkat penyadapan sebagaimana yang dipersoalkan dalam kasus tersebut.
Andi menduga infrastruktur intelijen yang digunakan berkaitan dengan perangkat yang dibawa dari jabatan Listyo Sigit sebelumnya di kepolisian.
Namun, dugaan mengenai asal-usul perangkat, penggunaan infrastruktur penyadapan, serta keterlibatan individu tertentu masih membutuhkan pembuktian. Belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum sebelum dikonfirmasi melalui penyelidikan dan alat bukti yang sah.
Istilah deep state yang disampaikan Andi juga merupakan interpretasi politik dan analisisnya terhadap dugaan praktik tersebut, bukan kesimpulan resmi aparat penegak hukum.
Penanganan Perkara dan Sikap Kepolisian
Andi turut menyoroti perkembangan penanganan perkara yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Menurut penilaiannya, pemerintah sedang melakukan langkah deeskalasi atau meredakan ketegangan politik di tengah situasi nasional yang dinilai sensitif.
Ia menghubungkan langkah tersebut dengan adanya agenda politik penting dalam waktu sekitar dua pekan ke depan.
“Pemerintah memutuskan deeskalasi dulu karena ada peristiwa politik penting dalam waktu dua minggu ke depan,” tegas Andi.
Pernyataan itu memunculkan pertanyaan mengenai apakah pertimbangan stabilitas politik turut memengaruhi penanganan perkara. Namun, tanpa penjelasan resmi dari pemerintah dan penyidik, belum dapat disimpulkan bahwa proses hukum sengaja ditahan karena kepentingan politik.
Penanganan perkara harus tetap mengacu pada ketentuan hukum, independensi penyidikan, serta prinsip persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum.
BIN dan Bareskrim Perlu Memberikan Kejelasan
Dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius karena menyangkut keamanan nasional, perlindungan komunikasi, integritas lembaga negara, dan kepastian hukum.
Jika penyadapan dilakukan tanpa kewenangan dan dasar hukum yang sah, aparat harus mengungkap siapa yang memerintahkan, siapa yang menjalankan, bagaimana data diperoleh, serta kepada siapa hasilnya disalurkan.
Sebaliknya, apabila terdapat informasi yang belum terbukti atau tidak sesuai dengan fakta, klarifikasi resmi juga diperlukan agar tidak berkembang spekulasi yang berpotensi merugikan individu maupun institusi.
BIN dan Bareskrim memiliki posisi strategis untuk memberikan penjelasan sesuai kewenangan masing-masing, tanpa harus membuka informasi intelijen yang secara hukum wajib dirahasiakan.
Sorotan Publik: Jangan Biarkan Kebenaran Berhenti pada Dugaan
Pernyataan Andi Widjajanto mengenai kemungkinan adanya aktor di atas mantan Kapolri merupakan klaim serius yang patut diuji. Namun, keyakinan seorang pengamat tidak dapat menggantikan pembuktian hukum.
Publik berhak mengetahui apakah dugaan penyadapan tersebut benar terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah terdapat jaringan lain yang terlibat.
Penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya karena seseorang memiliki jabatan tinggi, pengaruh politik, atau kedekatan dengan kekuasaan. Namun, setiap orang juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tuduhan yang belum terbukti.
Bagi Sorotan Publik, transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian penting dari demokrasi. Pengungkapan perkara harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan bukti, bukan tekanan politik maupun kepentingan kelompok.
Sebab, dalam negara hukum, tidak boleh ada kekuasaan yang kebal dari pemeriksaan dan tidak boleh ada seseorang yang dinyatakan bersalah tanpa pembuktian.
RAKYAT BERHAK TAHU. RAKYAT CERDAS. RAKYAT BERDAULAT.
