Kuda Troya Konservasi? Wacana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Picu Pertanyaan tentang Ancaman Tambang di Ujung Kulon

0
1794742927760

SOROTAN PUBLIK, JAKARTA – Wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, memunculkan perdebatan serius mengenai arah kebijakan konservasi di Indonesia.

Di satu sisi, pemerintah menyampaikan alasan perlindungan spesies dari ancaman bencana alam, termasuk potensi tsunami akibat aktivitas tektonik maupun vulkanik di sekitar Selat Sunda. Di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai transparansi pendanaan, kelayakan ekologis lokasi tujuan, serta konsekuensi jangka panjang terhadap perlindungan kawasan Ujung Kulon.

Dalam perspektif politik lingkungan, persoalan ini tidak cukup dilihat sebagai urusan memindahkan satwa dari satu kawasan ke kawasan lain. Kebijakan tersebut juga harus diuji dari sisi tata kelola kawasan, kepentingan masyarakat, kepastian hukum, dan potensi konflik kepentingan ekonomi.

Kecurigaan mengenai kemungkinan terbukanya ruang bagi industri ekstraktif memang telah muncul di tengah masyarakat. Namun, dugaan adanya hubungan langsung antara relokasi Badak Jawa dan kepentingan pertambangan belum terbukti melalui dokumen atau keputusan resmi yang tersedia untuk publik.

Meski demikian, pengalaman pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia menunjukkan bahwa kewaspadaan terhadap perubahan fungsi kawasan hutan bukanlah persoalan tanpa dasar.

1. Investor dalam Konservasi: Siapa yang Mendapat Manfaat?

Wacana relokasi Badak Jawa mencuat setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan rencana tersebut dalam media briefing Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, pada 12 November 2026.

Hashim menyebut pemerintah mencari dukungan lembaga donor maupun investor untuk mendanai program konservasi dan pengembangan habitat kedua Badak Jawa. Salah satu alasan yang disampaikan adalah kekhawatiran bahwa bencana alam dapat mengancam seluruh populasi apabila hanya bergantung pada satu habitat.

Pernyataan mengenai investor kemudian memunculkan pertanyaan mengenai bentuk kerja sama, sumber pendanaan, hak dan kewajiban pihak swasta, serta kemungkinan manfaat ekonomi yang akan diterima pemodal.

Dalam praktik keuangan, istilah investor umumnya berkaitan dengan penempatan modal untuk memperoleh manfaat atau imbal hasil. Akan tetapi, penggunaan istilah tersebut dalam proyek konservasi tidak otomatis membuktikan adanya skema keuntungan komersial. Pemerintah juga menyebut kemungkinan dukungan lembaga donor dan pendanaan konservasi.

Karena itu, yang perlu dibuka kepada publik adalah desain pembiayaannya.

Apakah investor hanya memberikan dukungan pendanaan tanpa hak penguasaan kawasan? Apakah terdapat skema kredit karbon, pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata, atau bentuk kerja sama komersial lainnya? Bagaimana mekanisme pengawasan dan pembagian manfaatnya?

Pertanyaan tersebut penting dijawab sebelum proyek berjalan. Konservasi satwa yang terancam punah tidak boleh menjadi pintu masuk bagi penguasaan sumber daya alam tanpa transparansi dan akuntabilitas.

2. Badak Jawa dan Masa Depan Status Konservasi Ujung Kulon

Badak Jawa merupakan salah satu spesies paling langka di dunia. Populasi alaminya saat ini hanya bertahan di Taman Nasional Ujung Kulon.

Dalam pendekatan ekologi, spesies seperti Badak Jawa memiliki nilai penting bagi perlindungan ekosistem. Konsep spesies payung atau umbrella species menjelaskan bahwa perlindungan habitat satwa tertentu dapat turut melindungi berbagai spesies lain yang hidup dalam ekosistem yang sama.

Namun, perlu dipahami bahwa keberadaan Badak Jawa bukan satu-satunya dasar hukum yang menentukan status Taman Nasional Ujung Kulon.

Status kawasan konservasi ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, fungsi ekologis, proses penetapan kawasan, serta keputusan administrasi negara. Oleh sebab itu, pemindahan sebagian atau seluruh individu Badak Jawa tidak otomatis mengubah status Ujung Kulon menjadi kawasan yang dapat ditambang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, tetap menjadi salah satu landasan hukum perlindungan kawasan konservasi.

Tanggung jawab konservasi juga tidak berhenti ketika suatu spesies dipindahkan. Ekosistem tempat spesies tersebut hidup tetap memiliki fungsi perlindungan keanekaragaman hayati, sistem penyangga kehidupan, dan keseimbangan lingkungan.

Dengan demikian, apabila pemerintah mengembangkan habitat kedua di luar Ujung Kulon, perlindungan kawasan asal tetap harus dipertahankan. Jangan sampai keberhasilan membangun habitat baru justru diikuti melemahnya pengawasan dan perlindungan habitat utama.

3. Preseden Taman Nasional Batang Gadis: Ketika Batas Konservasi Berhadapan dengan Konsesi Tambang

Kekhawatiran mengenai perubahan batas kawasan konservasi memiliki preseden nyata di Indonesia, salah satunya Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Berdasarkan informasi resmi pengelola kawasan, Taman Nasional Batang Gadis ditetapkan pada 29 April 2004 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.126/Menhut-II/2004 dengan luas sekitar 108.000 hektare.

Namun, sebagian batas kawasan tersebut tumpang tindih dengan wilayah Kontrak Karya PT Sorikmas Mining.

Persoalan itu kemudian masuk ke ranah hukum. Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 P/HUM/2004 tanggal 17 September 2008, MA mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil PT Sorikmas Mining dan menyatakan keputusan penetapan kawasan taman nasional batal sepanjang menyangkut batas sementara yang tumpang tindih dengan wilayah Kontrak Karya perusahaan tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor SK.121/Menhut-II/2012 pada 1 Maret 2012. Luas kawasan yang sebelumnya sekitar 108.000 hektare kemudian berubah menjadi sekitar 72.150 hektare.

Setelah proses penataan batas, kawasan TNBG ditetapkan kembali pada 2014 dengan luas 72.803,75 hektare.

Fakta tersebut tercatat dalam profil resmi Taman Nasional Batang Gadis di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan.

Kasus ini menunjukkan bahwa batas kawasan konservasi dapat mengalami perubahan melalui proses hukum dan keputusan administrasi ketika terjadi tumpang tindih kepentingan pemanfaatan ruang.

Namun, preseden tersebut tidak membuktikan bahwa kasus Ujung Kulon akan mengalami hal serupa. Justru, pengalaman Batang Gadis menjadi alasan mengapa setiap kebijakan yang berpotensi memengaruhi kawasan konservasi harus diawasi secara ketat, terbuka, dan berdasarkan hukum.

4. Relokasi Badak Bukan Sekadar Memindahkan Satwa

Aspek lain yang harus mendapat perhatian adalah kelayakan ekologis Taman Nasional Alas Purwo sebagai habitat kedua Badak Jawa.

Kawasan tersebut memiliki karakter ekosistem dan keanekaragaman hayati tersendiri. Profil resmi Kementerian Kehutanan mencatat Alas Purwo sebagai habitat sejumlah satwa prioritas, antara lain banteng Jawa, elang Jawa, dan macan tutul Jawa.

Artinya, pengembangan habitat kedua tidak boleh dilakukan dengan asumsi bahwa kawasan taman nasional otomatis cocok untuk semua jenis satwa.

Diperlukan kajian menyeluruh mengenai ketersediaan pakan, karakter vegetasi, sumber air, ruang jelajah, daya dukung habitat, penyakit, potensi konflik dengan satwa lain, hingga risiko stres dan kematian selama proses pemindahan.

Kajian juga harus menjawab apakah pemindahan individu Badak Jawa benar-benar dapat meningkatkan peluang keberlangsungan populasi dan keragaman genetiknya.

Kementerian Kehutanan sendiri telah menegaskan bahwa kelayakan Alas Purwo sebagai habitat kedua belum dipastikan dan masih membutuhkan kajian ilmiah serta persiapan teknis menyeluruh.

Dengan demikian, wacana tersebut belum dapat diperlakukan sebagai keputusan operasional relokasi.

5. Jangan Sampai Konservasi Menjadi Jalan Masuk Perubahan Fungsi Kawasan

Dalam praktik tata kelola kehutanan, perubahan fungsi dan batas kawasan dapat berlangsung melalui proses administrasi, evaluasi, penataan batas, hingga revisi kebijakan tata ruang.

Karena itu, masyarakat perlu mengawasi sejumlah aspek penting.

Pertama, setiap kajian mengenai kondisi ekologis Ujung Kulon harus dilakukan secara independen dan dapat diakses publik. Penilaian mengenai kelayakan habitat tidak boleh menjadi instrumen untuk membenarkan kepentingan di luar tujuan konservasi.

Kedua, setiap revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang bersinggungan dengan kawasan konservasi harus diperiksa secara terbuka. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat wajib menjelaskan dasar hukum serta konsekuensi ekologis setiap perubahan.

Ketiga, klaim mengenai kebutuhan pelepasan atau perubahan batas kawasan harus diuji berdasarkan dokumen resmi, bukan sekadar alasan administratif atau kepentingan investasi.

Keempat, proyek konservasi tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengurangi perlindungan kawasan yang telah ditetapkan negara.

Kelima, masyarakat lokal harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Warga di sekitar Ujung Kulon maupun Alas Purwo memiliki kepentingan langsung terhadap keberlanjutan lingkungan dan tata kelola kawasan.

Perlindungan kawasan konservasi juga tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal. Pemerintah harus memastikan tidak ada aktivitas pertambangan, pembalakan, perambahan, atau bentuk eksploitasi lain yang merusak kawasan.

6. Negara Harus Menjamin Transparansi dan Kedaulatan Konservasi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 menegaskan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya juga bertanggung jawab menyediakan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan.

Ketentuan tersebut penting menjadi pijakan dalam membahas keterlibatan investor.

Partisipasi swasta dalam konservasi tidak otomatis bertentangan dengan kepentingan publik. Namun, kerja sama pendanaan harus memiliki batas yang tegas, tidak mengurangi kewenangan negara, tidak mengubah tujuan perlindungan kawasan, dan tidak membuka ruang penguasaan sumber daya alam secara tidak transparan.

Publik berhak mengetahui siapa calon investor atau lembaga pendonor, berapa nilai pendanaan, bagaimana skema kerja sama, apa hak yang diberikan, serta siapa yang mengawasi pelaksanaannya.

Lebih jauh, pemerintah perlu membuka kajian ilmiah mengenai risiko bencana di Ujung Kulon, kelayakan Alas Purwo, rencana teknis translokasi, dan dampak jangka panjang terhadap populasi Badak Jawa.

Kuda Troya atau Terobosan Konservasi? Publik Berhak Menguji

Istilah Kuda Troya dalam polemik ini merupakan metafora untuk menggambarkan kekhawatiran bahwa kebijakan yang dikemas sebagai upaya penyelamatan satwa berpotensi membawa konsekuensi lain yang tidak terlihat sejak awal.

Belum ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa merupakan kedok kepentingan pertambangan. Namun, dugaan dan kekhawatiran publik tidak boleh pula dijawab dengan meminta masyarakat berhenti bertanya.

Pemerintah harus membuktikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar berorientasi pada keselamatan spesies, bukan pada kepentingan ekonomi yang mengorbankan kawasan konservasi.

Penyelamatan Badak Jawa dan perlindungan Ujung Kulon bukan dua agenda yang harus dipertentangkan. Keduanya harus berjalan beriringan.

Jangan sampai atas nama konservasi, negara justru kehilangan kendali atas perlindungan salah satu ekosistem paling penting di Indonesia.

Sebab, menyelamatkan Badak Jawa bukan hanya soal memindahkan satwa yang terancam punah. Ini juga soal menjaga habitatnya, mempertahankan kedaulatan negara atas kawasan konservasi, dan memastikan kekayaan alam tidak dikorbankan oleh kepentingan jangka pendek.

SOROTAN PUBLIK – Rakyat Berhak Tahu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *