Jujur Bisa Dipenjara, Penjilat Jadi Pejabat? Kritik Keras terhadap Ketidakadilan dan Penyalahgunaan Kekuasaan

0
1794743124455-1

SOROTAN PUBLIK, JAKARTA – Ungkapan “jujur bisa dipenjara, menjilat justru menjadi pejabat” kembali menggambarkan kegelisahan masyarakat terhadap persoalan integritas, keadilan, dan penegakan hukum di Indonesia.

Kalimat tersebut bukan sekadar sindiran terhadap perilaku individu, melainkan kritik terhadap sistem yang dinilai berpotensi memberikan perlakuan berbeda kepada orang-orang dengan posisi dan kepentingan yang berbeda.

Pesan yang disampaikan dalam narasi tersebut mempertanyakan satu hal mendasar: apakah hukum benar-benar ditegakkan berdasarkan bukti dan aturan, atau justru dapat dipengaruhi oleh kekuasaan, kedekatan, serta kepentingan kelompok tertentu?

Ketika Integritas Berhadapan dengan Kepentingan Kekuasaan

Dalam narasi yang beredar, seseorang yang dianggap jujur dan tidak bersedia mengikuti permainan di balik layar digambarkan berpotensi menghadapi tekanan, sementara mereka yang pandai menjaga hubungan dengan kelompok berkuasa justru memperoleh kesempatan dan kedudukan.

Narasi itu menyebut sejumlah kemungkinan motif di balik perlakuan tidak adil, mulai dari benturan kepentingan, penolakan terhadap praktik transaksional, hingga sikap seseorang yang tidak mudah dikendalikan.

Namun, dugaan bahwa seseorang diperlakukan buruk karena menentang kepentingan kelompok tertentu tetap harus dibuktikan melalui fakta, dokumen, dan proses pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, seseorang yang menghadapi proses hukum tidak otomatis bersalah. Sebaliknya, klaim bahwa seseorang dikriminalisasi juga membutuhkan bukti yang kuat.

Prinsip praduga tak bersalah harus berlaku bagi siapa pun, tanpa melihat jabatan, kekayaan, kedekatan politik, maupun latar belakangnya.

Hukum Tidak Boleh Menjadi Alat Membungkam Kritik

Dalam negara demokrasi, hukum seharusnya menjadi instrumen untuk melindungi hak masyarakat, menindak pelanggaran, dan memastikan setiap orang memperoleh perlakuan yang setara.

Hukum tidak boleh digunakan sebagai alat untuk membalas kritik, menekan pihak yang berbeda pandangan, atau melindungi kepentingan kelompok tertentu.

Kritik terhadap kebijakan pemerintah, pejabat publik, maupun lembaga negara merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi, sepanjang dilakukan sesuai ketentuan hukum.

Karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan harus diperiksa secara objektif. Aparat penegak hukum wajib menjelaskan dasar tindakan, alat bukti, dan prosedur yang digunakan agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum tetap terjaga.

Integritas Tidak Boleh Kalah oleh Politik Kedekatan

Salah satu pesan penting dari narasi tersebut adalah kritik terhadap budaya menjilat, praktik mencari keuntungan melalui kedekatan dengan penguasa, serta penggunaan jabatan sebagai alat untuk membangun loyalitas pribadi.

Jabatan publik semestinya diberikan berdasarkan kompetensi, integritas, rekam jejak, dan tanggung jawab, bukan karena kemampuan seseorang menyenangkan pihak yang memiliki kekuasaan.

Jika praktik transaksional dan politik kedekatan dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dapat semakin terkikis.

Masyarakat juga berhak mempertanyakan proses pengangkatan pejabat, transparansi kebijakan, serta mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kewenangan.

Bersatu, Bersuara, dan Mengawal Keadilan

Pesan “kalau kita diam, mereka menang” mengajak masyarakat agar tidak bersikap apatis ketika menemukan dugaan ketidakadilan.

Namun, keberanian bersuara harus disertai tanggung jawab. Menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, menghakimi seseorang tanpa bukti, atau membangun tuduhan tanpa dasar justru dapat merusak perjuangan mencari keadilan.

Masyarakat dapat mengambil bagian melalui cara-cara yang sah dan konstruktif: mengawal proses hukum, menyampaikan kritik berbasis fakta, mendukung kerja jurnalistik yang independen, melaporkan dugaan pelanggaran kepada lembaga berwenang, serta menuntut transparansi dari pejabat publik.

Persatuan masyarakat juga tidak harus berarti menyepakati semua pendapat. Justru, perbedaan pandangan yang disampaikan secara terbuka dan bertanggung jawab merupakan bagian penting dari demokrasi.

Pada akhirnya, integritas tidak boleh menjadi alasan seseorang kehilangan hak-haknya. Kritik tidak boleh diperlakukan sebagai kejahatan, dan jabatan tidak boleh menjadi perlindungan bagi siapa pun yang melanggar hukum.

Hukum harus berdiri di atas bukti, bukan kepentingan. Kekuasaan harus diawasi, bukan disembah. Sementara rakyat harus tetap berani bersuara, tetapi tidak meninggalkan kebenaran dan tanggung jawab.

Sebab, keadilan tidak akan tumbuh dari ketakutan dan pembiaran, melainkan dari keberanian memperjuangkan kebenaran melalui cara yang bermartabat dan konstitusional.

SOROTAN PUBLIK – Rakyat Berhak Tahu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *