Tere Liye Sentil Publik yang Menangisi Pengunduran Diri Gibran: “Rakyat Indonesia Itu Boleh Jadi Memang Belum Layak Jadi Negara Maju”
SOROTAN PUBLIK, JAKARTA – Penulis novel Tere Liye melontarkan kritik tajam terhadap sikap sebagian masyarakat yang dinilainya tidak konsisten dalam menyikapi persoalan hukum dan politik, khususnya polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Melalui tulisan berjudul “Jangan Dibolak-balik”, Tere Liye menyoroti kontradiksi antara tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi, penegakan hukum, penghapusan nepotisme, dan keadilan dengan reaksi sebagian pihak yang justru menunjukkan kesedihan atas kabar pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Dalam tulisannya, Tere Liye mempertanyakan mengapa masyarakat yang selama ini lantang menuntut kesetaraan di hadapan hukum justru tidak menerima ketika muncul keputusan lembaga peradilan terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.
Ia menilai sikap tersebut mencerminkan standar ganda dalam memandang persoalan hukum: keputusan lembaga peradilan diterima ketika dianggap menguntungkan kelompok sendiri, tetapi dipersoalkan ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan politik.
Putusan MK dan MA Jadi Sorotan
Polemik persyaratan pendidikan Gibran memang menjadi perhatian publik setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri sebagai bukti telah menamatkan pendidikan yang setara dengan jenjang SMA atau sederajat.
MK juga menjelaskan bahwa dokumen certificate of attendance dan dokumen akademik lain yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat penyetaraan tidak membuktikan kelulusan atau tamat belajar, melainkan hanya menunjukkan kehadiran dalam proses pembelajaran.
Namun, terdapat aspek hukum yang perlu dipahami secara utuh. MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut. MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden melalui perkara yang diperiksa saat itu.
Dengan demikian, putusan MK tersebut tidak dapat disederhanakan sebagai putusan yang menyatakan Gibran terbukti melakukan pelanggaran hukum. MK menyampaikan temuan mengenai tidak ditemukannya bukti dokumen kelulusan setara SMA dalam persidangan, sekaligus menjelaskan batas kewenangan dan persoalan kedudukan hukum pemohon.
Perkembangan berikutnya terjadi di Mahkamah Agung. Melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan gugatan terkait Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
MA menyatakan surat keterangan penyetaraan tersebut batal dan mewajibkan pejabat terkait mencabutnya. Dalam pertimbangannya, MA menilai dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat tersebut tidak membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.
Putusan MA tersebut merupakan keputusan atas keabsahan surat keterangan administrasi penyetaraan pendidikan. Karena itu, ruang lingkup putusannya perlu dibedakan dari kesimpulan bahwa seseorang secara keseluruhan tidak pernah menempuh atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu.
Kritik terhadap Mental Feodalisme
Di luar persoalan hukum, inti kritik Tere Liye tertuju pada mentalitas masyarakat yang menurutnya masih terjebak dalam feodalisme dan penghambaan terhadap kekuasaan.
Ia mengingatkan bahwa rakyat memiliki hak untuk mengkritik pejabat, politisi, dan elite kekuasaan tanpa harus merasa takut atau tunduk secara berlebihan.
Dalam pandangannya, rakyat bukanlah bawahan para pejabat. Rakyat merupakan pemilik kedaulatan yang berhak meminta pertanggungjawaban dari siapa pun yang memegang kekuasaan.
Tere Liye juga menyindir masyarakat yang dinilainya mudah diarahkan oleh kepentingan elite politik, hingga kehilangan konsistensi dalam memperjuangkan prinsip keadilan.
Pesan yang ingin disampaikannya adalah bahwa sikap terhadap hukum seharusnya tidak berubah hanya karena siapa tokoh yang sedang diperiksa atau kelompok politik mana yang diuntungkan.
Rakyat Berhak Mengkritik Elite Kekuasaan
Tulisan tersebut menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak boleh berhenti pada dukungan terhadap figur atau kelompok politik tertentu. Demokrasi membutuhkan keberanian masyarakat untuk mengawasi kekuasaan, mempertanyakan kebijakan, dan menuntut transparansi.
Namun, kritik publik juga harus berpijak pada ketepatan informasi dan pemahaman terhadap putusan hukum. Menghormati putusan pengadilan bukan berarti mengubah isi putusan atau menarik kesimpulan yang tidak pernah dinyatakan hakim.
Pada akhirnya, pesan Tere Liye mengarah pada satu prinsip: rakyat tidak seharusnya kehilangan keberanian untuk bersuara hanya karena berhadapan dengan pejabat atau tokoh berpengaruh.
Sebab, dalam negara demokrasi, kritik terhadap kekuasaan merupakan bagian dari hak warga negara sekaligus salah satu bentuk pengawasan publik.
SOROTAN PUBLIK – Rakyat Berhak Tahu.
