KSPSI Evaluasi Hubungan dengan Tokoh Publik Usai Listyo Sigit Terseret Kasus Dugaan Penyadapan
Sorotan Publik – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyatakan akan lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan tokoh publik setelah Ketua Dewan Penasihat KSPSI sebelumnya, Listyo Sigit Prabowo, dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan, peristiwa tersebut menjadi pelajaran bagi organisasinya agar lebih cermat dalam membangun hubungan dengan figur publik. Ia khawatir persoalan pribadi atau hukum yang melibatkan seseorang dapat berdampak terhadap organisasi yang menaunginya.
Pernyataan itu disampaikan Andi Gani dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2026).
“Menjadi pelajaran buat kami. Nanti ke depan jangan terlalu banyak berhubungan dengan tokoh-tokoh publik. Bingung juga nanti kita, kalau ada masalah, terbawa-bawa organisasi,” kata Andi Gani.
Listyo Sigit sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI. Menyusul perkembangan perkara yang menyeret namanya, KSPSI menyatakan telah memutus hubungan dengan Listyo sekaligus mengakhiri posisinya di organisasi tersebut.
Andi Gani juga menegaskan bahwa hubungan KSPSI dengan lembaga negara, termasuk kepolisian, bersifat kelembagaan dan struktural. Menurut dia, koordinasi dilakukan dalam kapasitas organisasi dengan institusi terkait, bukan melalui hubungan personal yang dapat memengaruhi independensi organisasi.
“Kami dengan seluruh instansi apa pun di Republik ini, termasuk instansi kepolisian, hanya bersifat struktural saja. Tidak bersifat berhubungan langsung. Hanya koordinasi antar kelembagaan saja,” ujarnya.
Belum Tentukan Pengganti
Hingga konferensi pers tersebut, KSPSI belum menentukan sosok yang akan menggantikan Listyo Sigit sebagai Ketua Dewan Penasihat.
Pernyataan Andi Gani memperlihatkan sikap organisasi yang ingin menjaga jarak antara kepentingan kelembagaan dan persoalan hukum yang melibatkan individu. KSPSI menegaskan bahwa agenda utama organisasi tetap memperjuangkan kepentingan dan hak-hak pekerja.
Perkembangan kasus dugaan penyadapan tersebut masih menjadi perhatian publik. Namun, status tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang bersalah. Pembuktian tetap harus dilakukan melalui mekanisme peradilan dengan menjunjung asas praduga tak bersalah.
Bagi organisasi masyarakat maupun serikat pekerja, peristiwa ini juga menjadi pengingat pentingnya menjaga independensi, tata kelola organisasi, serta batas yang jelas antara hubungan kelembagaan dan kedekatan personal.
Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.
