Pengamat Desak Polri Transparan Usut Dugaan Penyadapan Ilegal, Isu Politik Dinilai Berpotensi Mengganggu Penyelidikan
Sorotan Publik – Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, mendesak Polri menangani dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak secara cepat, profesional, serta transparan.
Menurut Bambang, keterbukaan dalam proses penyelidikan penting untuk mencegah berkembangnya spekulasi dan isu liar yang berpotensi mengganggu kinerja kepolisian. Ia mengingatkan, penanganan perkara yang lamban dan tertutup dapat membuka ruang bagi kepentingan politik untuk memengaruhi persepsi publik.
“Karena bila tidak [ditangani secara cepat dan transparan], ini menjadi isu liar yang entah ke mana juntrungannya, dan justru akan mengganggu kerja profesional kepolisian,” kata Bambang saat dihubungi pada Minggu (8/11/2026).
Ia juga menilai mulai muncul indikasi adanya kepentingan politik yang menumpang dalam polemik tersebut.
“Sudah ada tumpangan-tumpangan atau pesanan-pesanan politik di balik penanganan perkara ini,” ujarnya.
Bambang menyoroti munculnya tudingan yang mengaitkan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dengan dugaan penyadapan ilegal tersebut. Namun, Bahlil telah membantah tudingan itu. Hingga ada bukti dan keterangan resmi dari penyidik, tuduhan tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai fakta.
Polemik semakin berkembang setelah beredar isu bahwa mantan Kapolri Tito Karnavian dan Idham Azis telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin, langsung membantah kabar tersebut.
Perkembangan lain terjadi pada Minggu (8/11/2026), ketika Presiden Prabowo bertemu dengan 10 mantan Kapolri di kediamannya di Hambalang. Pertemuan tersebut turut dihadiri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Namun, hingga informasi ini disusun, belum terdapat keterangan resmi mengenai pokok pembahasan maupun hasil pertemuan tersebut. Karena itu, pertemuan para pejabat dan mantan Kapolri tersebut tidak dapat langsung dikaitkan dengan dugaan penyadapan tanpa penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bambang tidak menampik bahwa perkara yang menyangkut pejabat tinggi negara dan sejumlah perwira kepolisian berpotensi diwarnai berbagai kepentingan politik. Meski demikian, ia mengingatkan agar perkembangan isu tersebut tidak sampai mengganggu proses penegakan hukum.
Dalam perkara yang memiliki dampak terhadap kepercayaan publik, Polri dituntut menjelaskan perkembangan penyelidikan berdasarkan fakta dan bukti yang dapat disampaikan kepada masyarakat, dengan tetap menjaga kerahasiaan materi penyidikan yang memang dilindungi hukum.
Transparansi juga diperlukan untuk membedakan fakta penyidikan dari rumor, tudingan, dan spekulasi yang beredar di ruang publik. Setiap pihak yang disebut dalam perkara harus memperoleh perlakuan sesuai hukum dan asas praduga tak bersalah.
Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai apakah dugaan penyadapan benar terjadi, siapa saja pihak yang terlibat berdasarkan alat bukti, serta bagaimana proses hukum dijalankan. Penanganan yang profesional dan akuntabel menjadi penting agar perkara ini tidak berkembang menjadi polemik politik yang semakin sulit dikendalikan.
Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.
