Mulai 2027, Danantara Jadi Perantara Tunggal Ekspor Batu Bara, Ini Mekanisme dan Tujuannya
Sorotan Publik – Pemerintah menyiapkan perubahan mekanisme ekspor batu bara dan sejumlah komoditas strategis mulai 1 Januari 2027. Dalam skema baru tersebut, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan berperan sebagai perantara tunggal dalam proses ekspor.
Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat pengawasan transaksi ekspor, terutama dalam mencegah praktik under-invoicing atau pelaporan nilai barang ekspor lebih rendah daripada harga transaksi yang sebenarnya.
Meski DSI ditempatkan sebagai perantara, perusahaan tambang tetap dapat melakukan negosiasi harga dan menjalin kesepakatan dagang secara langsung dengan pembeli di luar negeri. Dengan demikian, mekanisme baru ini tidak serta-merta mengambil alih kewenangan perusahaan dalam menentukan harga jual maupun mencari mitra dagang.
Peran DSI berada pada tahapan perantara dan pengawasan administrasi transaksi. Dokumen ekspor akan diperiksa untuk memastikan nilai transaksi yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan dan mencerminkan nilai sebenarnya.
Pemerintah Siapkan Sistem Data Terintegrasi
Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah juga menyiapkan Portal DSI atau National Data Intelligence (NADI).
Sistem ini direncanakan terintegrasi dengan sistem kepabeanan dan Indonesia National Single Window (INSW). Integrasi data diharapkan dapat memperkuat pemantauan aktivitas ekspor, meningkatkan transparansi transaksi, serta membantu pemerintah mendeteksi potensi penyimpangan dalam pelaporan nilai ekspor.
Sementara itu, kewajiban eksportir tetap berlaku sebagaimana ketentuan yang ada. Di antaranya pemenuhan Domestic Market Obligation (DMO), pemeriksaan barang, pengaturan pengiriman, serta kewajiban terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Artinya, kehadiran DSI tidak menghapus tanggung jawab perusahaan tambang sebagai eksportir maupun kewajiban mereka untuk mematuhi regulasi perdagangan dan pertambangan.
Pengawasan Ekspor dan Tantangan Pelaksanaan
Penguatan pengawasan ekspor menjadi penting karena komoditas seperti batu bara memiliki nilai ekonomi besar dan berkontribusi terhadap penerimaan negara. Praktik pelaporan nilai ekspor yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya berpotensi memengaruhi penerimaan negara dan akurasi data perdagangan.
Namun, efektivitas kebijakan ini nantinya akan sangat bergantung pada kejelasan kewenangan DSI, transparansi mekanisme pemeriksaan dokumen, serta kepastian prosedur bagi perusahaan eksportir.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa sistem baru tidak menimbulkan birokrasi berlebihan, keterlambatan pengiriman, maupun biaya tambahan yang tidak diperlukan.
Dengan skema tersebut, pemerintah menargetkan tata kelola ekspor komoditas strategis menjadi lebih transparan dan terpantau. Publik dan pelaku usaha akan mencermati bagaimana kebijakan ini diterapkan mulai 2027, termasuk dampaknya terhadap industri pertambangan dan penerimaan negara.
Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.
