Irak Hadapi Krisis Perlucutan Senjata Milisi Syiah, Berisiko Jadi Medan Konflik Regional
BAGHDAD — Pemerintah Irak menghadapi tantangan besar dalam upaya menempatkan seluruh persenjataan di bawah kendali negara. Sejumlah kelompok bersenjata Syiah yang memiliki hubungan dekat dengan Iran menolak atau memberikan syarat terhadap agenda perlucutan senjata yang didorong Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi.
Krisis tersebut berlangsung ketika Irak berada di tengah ketegangan geopolitik yang semakin kompleks. Pemerintah Baghdad berusaha memperkuat kedaulatan negara dan memastikan tidak ada kelompok bersenjata yang beroperasi di luar kendali pemerintah, sementara sejumlah faksi milisi mempertahankan kemampuan militernya dengan alasan menghadapi ancaman eksternal.
Pemerintah Irak menetapkan akhir September 2026 sebagai batas waktu penting dalam proses penyerahan senjata dan penguatan kendali negara atas kelompok-kelompok bersenjata. Tenggat tersebut berkaitan dengan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat di Irak.
Kataib Hezbollah dan Nujaba Tolak Perlucutan Senjata
Upaya Baghdad tidak mendapat respons seragam dari seluruh kelompok bersenjata.
Sejumlah faksi, termasuk Asaib Ahl al-Haq dan Brigade Imam Ali, sebelumnya menyatakan kesediaan untuk menempatkan senjata mereka di bawah otoritas negara. Langkah tersebut dipandang sebagai dukungan terhadap agenda pemerintah untuk memperkuat institusi keamanan Irak.
Namun, kelompok yang lebih keras seperti Kataib Hezbollah dan Harakat Hezbollah al-Nujaba mengambil posisi berbeda. Kedua kelompok tersebut menolak mengikuti agenda perlucutan senjata sebelum pasukan Amerika Serikat dan pasukan asing lainnya meninggalkan Irak.
Sikap tersebut menjadi tantangan langsung bagi agenda Ali al-Zaidi yang sejak awal pemerintahannya mendorong monopoli negara atas senjata dan kekuatan bersenjata.
Program pemerintahan al-Zaidi sendiri mencakup reformasi aparat keamanan dengan membatasi kepemilikan senjata pada institusi negara serta memperkuat kemampuan pasukan keamanan Irak.
Irak Terjepit antara Washington dan Teheran
Persoalan perlucutan senjata milisi tidak dapat dipisahkan dari posisi strategis Irak di antara Amerika Serikat dan Iran.
Washington selama ini mendorong Baghdad untuk membatasi aktivitas kelompok bersenjata yang memiliki hubungan dengan Iran. Amerika Serikat juga mengaitkan stabilitas keamanan Irak dengan kemampuan pemerintah memastikan wilayahnya tidak digunakan untuk menyerang negara lain.
Sementara itu, sejumlah kelompok bersenjata yang memiliki hubungan dengan Iran melihat keberadaan pasukan asing sebagai salah satu alasan mereka mempertahankan persenjataan.
Perbedaan pandangan tersebut membuat agenda perlucutan senjata menjadi persoalan politik dan keamanan yang jauh lebih rumit daripada sekadar menyerahkan persenjataan kepada pemerintah.
Di satu sisi, Baghdad ingin menegakkan kedaulatan dan memperkuat institusi negara. Di sisi lain, kelompok-kelompok milisi memiliki jaringan politik, struktur organisasi, serta kemampuan bersenjata yang membuat proses integrasi atau perlucutan tidak mudah dilakukan.
Chatham House sebelumnya menilai pemerintah Irak menghadapi tantangan besar untuk membangun kewenangan efektif atas puluhan kelompok bersenjata yang berada dalam atau terkait dengan struktur Popular Mobilization Forces (PMF).
Tenggat September Meningkatkan Risiko Eskalasi
Tenggat akhir September 2026 menjadi titik penting dalam perkembangan krisis.
Pemerintah Irak ingin proses perlucutan senjata berjalan seiring dengan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan AS. Namun, kelompok-kelompok yang menolak perlucutan justru menghubungkan penyerahan senjata dengan keluarnya seluruh pasukan asing dari Irak.
Perbedaan posisi tersebut berpotensi menciptakan kebuntuan.
Risiko semakin besar karena Irak juga menghadapi ketegangan regional yang melibatkan Iran, Amerika Serikat dan negara-negara kawasan. Dalam perkembangan terbaru, kelompok-kelompok bersenjata yang didukung Iran bahkan masih menjadi faktor penting dalam dinamika keamanan Irak.
Pada awal Agustus, koalisi kelompok yang dikenal sebagai Islamic Resistance in Iraq menunda respons terhadap serangan yang dilakukan terhadap posisi kelompok milisi di Irak setelah adanya upaya mediasi politik. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan kelompok bersenjata untuk memengaruhi dinamika keamanan regional masih cukup besar.
Baghdad Dihadapkan pada Pilihan Sulit
Pemerintah Irak kini menghadapi pilihan yang tidak mudah. Penegakan perlucutan senjata secara paksa berpotensi memicu bentrokan dengan kelompok yang memiliki kemampuan militer signifikan.
Sebaliknya, kegagalan memperkuat kendali negara dapat memperpanjang keberadaan struktur bersenjata yang berada di luar kendali penuh pemerintah dan semakin memperbesar pengaruh aktor asing dalam politik keamanan Irak.
Karena itu, proses perlucutan senjata membutuhkan kombinasi antara pendekatan politik, integrasi kelembagaan, penegakan hukum dan diplomasi.
Sejumlah faksi yang bersedia menempatkan senjata di bawah kendali negara menunjukkan bahwa jalan menuju integrasi masih terbuka. Namun, penolakan Kataib Hezbollah dan Harakat Hezbollah al-Nujaba menunjukkan bahwa kelompok paling keras kemungkinan menjadi tantangan terbesar bagi Baghdad.
Jika kebuntuan berlanjut hingga mendekati batas waktu September, tekanan terhadap pemerintah Irak dapat meningkat. Konflik internal juga berpotensi beririsan dengan persaingan geopolitik yang lebih luas di Timur Tengah.
Irak pada akhirnya harus mencari formula yang mampu memperkuat monopoli negara atas senjata tanpa mendorong negara tersebut ke dalam konfrontasi internal yang lebih besar.
Keberhasilan proses tersebut akan sangat menentukan apakah Baghdad mampu memperkuat kedaulatan nasional atau justru kembali terseret menjadi arena persaingan kekuatan regional.
Bagi masyarakat Irak, penyelesaian damai menjadi pilihan paling penting. Dialog politik yang melibatkan berbagai kelompok, disertai penguatan institusi keamanan dan penghormatan terhadap kedaulatan negara, menjadi jalan yang lebih berkelanjutan untuk mencegah eskalasi.
Stabilitas Irak bukan hanya menyangkut keamanan domestik, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap stabilitas Timur Tengah yang lebih luas.
