Hari Perhubungan Darat Nasional 2026: Rizkan Al Mubarrok Soroti Masa Depan Transportasi Indonesia, Keselamatan Rakyat Tak Boleh Kalah oleh Kepentingan Bisnis
SOROTAN PUBLIK — Setiap tanggal 22 November, Indonesia memperingati Hari Perhubungan Darat Nasional. Momentum ini bukan sekadar peringatan tahunan bagi insan transportasi, melainkan kesempatan untuk mengukur sejauh mana negara mampu menghadirkan sistem transportasi yang aman, manusiawi, terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.
Di tengah perkembangan teknologi, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan kawasan perkotaan, dan meningkatnya kebutuhan distribusi logistik, transportasi darat telah menjadi salah satu fondasi utama kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.
Jalan raya menghubungkan desa dengan kota. Kendaraan logistik menggerakkan perdagangan. Kereta api menghubungkan pusat-pusat aktivitas ekonomi. Angkutan umum membantu masyarakat menjangkau tempat kerja, pendidikan, dan fasilitas kesehatan.
Namun, di balik seluruh fungsi strategis tersebut, terdapat pertanyaan mendasar yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah:
Apakah kemajuan transportasi Indonesia benar-benar sudah memberikan keselamatan, kenyamanan, dan keadilan bagi masyarakat?
Pertanyaan ini penting karena keberhasilan pembangunan transportasi tidak semestinya hanya dinilai dari megahnya infrastruktur, besarnya investasi, panjangnya jalan yang dibangun, atau modernnya armada kendaraan.
Ukuran paling mendasar adalah seberapa besar manfaat pembangunan tersebut dirasakan masyarakat dan seberapa baik negara melindungi keselamatan manusia.
TRANSPORTASI ADALAH HAK PUBLIK, BUKAN SEKADAR KOMODITAS EKONOMI
Dalam perspektif pembangunan nasional, transportasi memiliki kedudukan strategis karena menentukan keterhubungan masyarakat dengan berbagai kesempatan kehidupan.
Akses transportasi yang baik dapat membuka peluang ekonomi, mempercepat distribusi kebutuhan pokok, meningkatkan akses pendidikan, serta mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan.
Sebaliknya, buruknya sistem transportasi dapat menciptakan ketimpangan baru.
Masyarakat di wilayah terpencil bisa semakin tertinggal ketika akses jalan tidak memadai. Pekerja perkotaan kehilangan produktivitas akibat kemacetan. Pelaku usaha kecil menghadapi tingginya biaya distribusi. Sementara masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi sering kali harus berhadapan dengan keterbatasan angkutan umum.
Karena itu, transportasi tidak boleh hanya dipandang sebagai sektor bisnis yang mengejar keuntungan.
Negara memiliki tanggung jawab memastikan layanan transportasi publik dapat diakses secara layak oleh seluruh lapisan masyarakat.
Prinsip pembangunan harus jelas: kepentingan ekonomi penting, tetapi keselamatan dan kepentingan publik tidak boleh dikorbankan.
KESELAMATAN JALAN: JANGAN MENUNGGU KORBAN BARU BERTINDAK
Salah satu persoalan paling mendasar dalam penyelenggaraan transportasi darat adalah keselamatan lalu lintas.
Kecelakaan jalan raya bukan sekadar persoalan statistik. Di balik setiap peristiwa kecelakaan terdapat manusia, keluarga, masa depan, dan kehidupan yang dapat berubah dalam hitungan detik.
Karena itu, pendekatan keselamatan tidak boleh berhenti pada imbauan kepada pengendara untuk berhati-hati.
Pemerintah harus memastikan infrastruktur memenuhi standar keselamatan, kendaraan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, pengawasan berjalan efektif, serta penegakan hukum dilaksanakan secara konsisten.
Perhatian juga harus diberikan kepada titik rawan kecelakaan, kondisi penerangan jalan, kelayakan jembatan, rambu lalu lintas, fasilitas penyeberangan, dan perlindungan pengguna jalan yang rentan.
Keselamatan tidak boleh menjadi agenda musiman yang hanya ramai ketika terjadi kecelakaan besar.
Ia harus menjadi budaya sekaligus kewajiban dalam seluruh sistem penyelenggaraan transportasi.
ODOL: KETEGASAN NEGARA DIUJI OLEH KEPENTINGAN INDUSTRI
Persoalan Over Dimension Over Loading (ODOL) merupakan salah satu tantangan serius dalam pengelolaan transportasi jalan raya.
Kendaraan yang melampaui ketentuan dimensi dan muatan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan, mempercepat kerusakan infrastruktur, dan menambah beban pemeliharaan jalan yang pada akhirnya ditanggung negara.
Persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui operasi penertiban yang bersifat sementara.
Diperlukan sistem pengawasan yang berkelanjutan, penegakan hukum yang konsisten, serta pembagian tanggung jawab yang jelas terhadap seluruh mata rantai distribusi barang.
Pemilik kendaraan, perusahaan angkutan, pemilik barang, pengelola distribusi, dan pihak-pihak terkait harus menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan hukum.
Pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan penanganan ODOL memiliki kepastian hukum, tahapan pelaksanaan yang jelas, serta tidak membuka ruang bagi praktik diskriminasi dan penyimpangan.
Ketegasan negara tidak boleh berhenti pada pengemudi di lapangan. Pengawasan harus menjangkau pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas pengangkutan tersebut.
Jangan sampai keuntungan segelintir pihak justru dibayar dengan kerusakan infrastruktur dan meningkatnya risiko keselamatan masyarakat.
KEMACETAN DAN POLUSI: HARGA MAHAL DARI TATA KELOLA TRANSPORTASI YANG BURUK
Pertumbuhan kendaraan yang tidak diimbangi kapasitas infrastruktur dan kualitas angkutan umum dapat memperbesar persoalan kemacetan.
Dampaknya tidak hanya berupa waktu perjalanan yang terbuang.
Kemacetan juga meningkatkan konsumsi bahan bakar, menambah beban ekonomi rumah tangga, mengganggu distribusi barang, dan berkontribusi terhadap pencemaran udara.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan transportasi tidak bisa hanya mengandalkan penambahan jalan dan kapasitas kendaraan pribadi.
Diperlukan perubahan pendekatan menuju sistem mobilitas yang terintegrasi.
Angkutan umum harus menjadi pilihan yang benar-benar menarik bagi masyarakat. Konektivitas antarmoda harus diperkuat. Perencanaan kawasan perkotaan perlu memperhatikan kebutuhan mobilitas penduduk, bukan semata-mata pertumbuhan kendaraan.
Kota yang maju bukanlah kota yang membuat setiap warganya harus memiliki kendaraan pribadi untuk menjalani kehidupan sehari-hari.
Kota yang maju adalah kota yang memungkinkan masyarakat bergerak dengan aman, efisien, dan terjangkau tanpa harus bergantung sepenuhnya pada kendaraan pribadi.
PEJALAN KAKI DAN PENYANDANG DISABILITAS JUGA BERHAK ATAS JALAN YANG AMAN
Salah satu ukuran penting kualitas perhubungan darat adalah bagaimana negara memperlakukan pengguna jalan yang paling rentan.
Pejalan kaki, anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan pesepeda merupakan bagian dari ekosistem transportasi.
Mereka memiliki hak yang sama untuk memperoleh ruang publik yang aman.
Namun, pembangunan fasilitas pedestrian masih membutuhkan perhatian serius, terutama terkait kesinambungan trotoar, akses bagi pengguna kursi roda, fasilitas penyeberangan, penerangan, dan perlindungan dari kendaraan bermotor.
Trotoar tidak boleh berubah fungsi menjadi tempat parkir atau ruang yang menghilangkan hak pejalan kaki.
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa perencanaan jalan dan kawasan perkotaan tidak hanya berorientasi pada kelancaran kendaraan, tetapi juga keselamatan manusia.
Transportasi yang berkeadilan harus memberikan tempat bagi semua orang.
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR HARUS TERUKUR, TRANSPARAN, DAN BERMANFAAT
Pembangunan infrastruktur transportasi membutuhkan anggaran besar dan melibatkan banyak kepentingan.
Oleh karena itu, transparansi menjadi bagian penting dari tata kelola sektor perhubungan.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran pembangunan digunakan, bagaimana proyek direncanakan, bagaimana proses pengadaan dilaksanakan, serta bagaimana kualitas pekerjaan diawasi.
Setiap proyek harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan memberikan manfaat nyata.
Jangan sampai pembangunan infrastruktur hanya terlihat mengesankan secara fisik, tetapi tidak menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat.
Evaluasi juga harus mencakup biaya pemeliharaan, kualitas konstruksi, dampak lingkungan, keselamatan, serta keberlanjutan manfaatnya.
Pembangunan yang baik bukan hanya pembangunan yang selesai diresmikan, melainkan pembangunan yang terus memberikan manfaat setelah seremoni berakhir.
TRANSFORMASI DIGITAL DAN TRANSPORTASI MASA DEPAN
Perkembangan teknologi membuka peluang besar bagi pembenahan sektor transportasi.
Digitalisasi layanan angkutan umum, sistem informasi perjalanan, pengelolaan lalu lintas berbasis data, sistem pembayaran terintegrasi, dan teknologi keselamatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan.
Namun, transformasi digital harus diarahkan untuk menyelesaikan persoalan nyata.
Teknologi tidak boleh sekadar menjadi simbol modernisasi atau proyek pengadaan perangkat.
Penerapannya harus memperhatikan keamanan data, keterjangkauan layanan, kesiapan infrastruktur, serta kemampuan masyarakat dalam mengakses teknologi.
Di sisi lain, pengembangan kendaraan rendah emisi dan transportasi berkelanjutan juga perlu diperkuat dengan mempertimbangkan kesiapan energi, infrastruktur pendukung, kemampuan ekonomi masyarakat, dan dampak lingkungan sepanjang siklus penggunaan teknologi tersebut.
Modernisasi transportasi harus menghadirkan kemajuan yang dapat dinikmati masyarakat luas, bukan hanya kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi.
RIZKAN AL MUBARROK: NEGARA HARUS HADIR MELINDUNGI KESELAMATAN DAN HAK MASYARAKAT
Momentum Hari Perhubungan Darat Nasional 2026 juga menjadi ruang refleksi bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers, untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
Rizkan Al Mubarrok, Ketua Dewan Perwakilan AWNI Sumatera Raya, memandang bahwa transportasi harus ditempatkan sebagai bagian penting dari tanggung jawab negara dalam melindungi kepentingan rakyat.
Dalam perspektif kontrol sosial, pembangunan transportasi tidak boleh hanya dinilai berdasarkan keberhasilan proyek fisik dan pertumbuhan aktivitas ekonomi.
Hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana kebijakan tersebut memberikan perlindungan, kepastian, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pengawasan terhadap sektor perhubungan perlu diarahkan pada beberapa persoalan mendasar, mulai dari keselamatan lalu lintas, penertiban kendaraan ODOL, kelayakan angkutan umum, kualitas infrastruktur, transparansi anggaran, hingga pemerataan akses transportasi antardaerah.
Rizkan menempatkan pers sebagai bagian dari pilar keempat demokrasi yang memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi, menguji kebijakan melalui fakta, dan mengawal kepentingan publik.
Kritik terhadap pemerintah bukanlah bentuk permusuhan terhadap pembangunan.
Sebaliknya, kritik yang objektif dan berdasarkan fakta merupakan salah satu instrumen demokrasi untuk memastikan kekuasaan dan kewenangan publik dijalankan secara bertanggung jawab.
Pemerintah membutuhkan masukan masyarakat. Masyarakat membutuhkan informasi yang benar. Sementara pers harus menjaga independensi agar kepentingan publik tidak tenggelam oleh kepentingan kelompok.
Dalam kerangka tersebut, pengawasan transportasi bukan hanya urusan kementerian atau dinas perhubungan. Ia merupakan kepentingan bersama yang membutuhkan partisipasi masyarakat.
TANTANGAN TRANSPORTASI INDONESIA TIDAK BERHENTI PADA BATAS ADMINISTRASI DAERAH
Persoalan transportasi membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan.
Jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten atau kota memiliki kewenangan pengelolaan yang berbeda. Namun, masyarakat menggunakan jaringan tersebut sebagai satu kesatuan perjalanan.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat.
Kebijakan transportasi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri tanpa memperhatikan keterhubungan jaringan, kebutuhan logistik, pertumbuhan wilayah, dan keselamatan pengguna jalan.
Daerah juga membutuhkan perhatian yang proporsional agar pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi besar.
Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan berbagai kawasan lainnya memiliki tantangan geografis dan kebutuhan konektivitas yang berbeda.
Pemerataan transportasi harus menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional.
Konektivitas yang baik dapat memperkuat ekonomi daerah, memperluas kesempatan usaha, serta mengurangi kesenjangan akses terhadap pelayanan dasar.
NEGARA HARUS MENGUKUR KEBERHASILAN DARI KEHIDUPAN RAKYAT
Pada akhirnya, keberhasilan sistem transportasi tidak semata-mata ditentukan oleh teknologi tercanggih atau infrastruktur terbesar.
Keberhasilan itu terlihat ketika seorang pekerja dapat berangkat dan pulang dengan aman.
Ketika seorang anak dapat mencapai sekolah tanpa menghadapi risiko yang seharusnya dapat dicegah.
Ketika petani dapat mengirimkan hasil panennya dengan biaya yang wajar.
Ketika masyarakat di daerah terpencil memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan.
Ketika pejalan kaki dapat menggunakan trotoar tanpa harus mempertaruhkan keselamatan.
Dan ketika kendaraan logistik dapat menjalankan aktivitas ekonomi tanpa mengabaikan aturan serta keselamatan pengguna jalan lainnya.
Itulah makna pembangunan transportasi yang sesungguhnya.
Hari Perhubungan Darat Nasional 2026 harus menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa infrastruktur dibangun untuk manusia, bukan manusia yang dikorbankan demi infrastruktur.
Pemerintah harus terus memperbaiki pelayanan, pelaku usaha wajib menjalankan tanggung jawab, pengguna jalan harus menaati aturan, dan pers harus menjaga fungsi pengawasan secara independen.
Transportasi yang maju bukan hanya membuat perjalanan menjadi lebih cepat, tetapi memastikan setiap orang memiliki kesempatan untuk bergerak dengan aman, bermartabat, dan memperoleh kehidupan yang lebih baik.
RAKYAT BERHAK TAHU. RAKYAT CERDAS. RAKYAT BERDAULAT.
Selamat Hari Perhubungan Darat Nasional, 22 November 2026.
Rizkan Al Mubarrok
Ketua Dewan Perwakilan AWNI Sumatera Raya
SOROTAN PUBLIK
Mengawal Informasi, Menguatkan Kepentingan Rakyat.
