Rizkan Al Mubarok : Transportasi Bukan Sekadar Infrastruktur, Keselamatan dan Hak Rakyat Harus Menjadi Prioritas

0
file_00000000eb4c8207ad88ed133c4e572c

SOROTAN PUBLIK — Ketua AWNI Sumatera Raya mengucapkan selamat atas Peringatan Hari Perhubungan Darat Nasional yang jatuh setiap 22 November bukan sekadar momentum seremonial bagi sektor transportasi Indonesia. Lebih dari itu, peringatan ini menjadi pengingat bahwa kualitas transportasi darat merupakan salah satu ukuran penting keberhasilan negara dalam memberikan pelayanan publik, menjamin keselamatan masyarakat, serta membangun pemerataan ekonomi.

Transportasi darat merupakan urat nadi kehidupan masyarakat. Jalan raya, angkutan umum, kendaraan logistik, terminal, jembatan, hingga jaringan kereta api memiliki peran strategis dalam menghubungkan manusia, pusat produksi, kawasan perdagangan, serta berbagai wilayah yang menjadi bagian dari kehidupan ekonomi nasional.

Namun, di balik pembangunan infrastruktur yang terus berkembang, masih terdapat pekerjaan besar yang harus menjadi perhatian pemerintah: bagaimana memastikan transportasi benar-benar aman, tertib, terjangkau, nyaman, dan memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Transportasi Berkualitas Harus Berorientasi pada Keselamatan Rakyat

Kemajuan transportasi tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan panjang jalan yang dibangun, jumlah kendaraan yang beroperasi, atau besarnya anggaran pembangunan infrastruktur.

Ukuran paling mendasar adalah keselamatan manusia.

Kecelakaan lalu lintas, pelanggaran batas muatan kendaraan, kendaraan yang tidak memenuhi standar kelayakan jalan, hingga lemahnya kedisiplinan pengguna jalan merupakan persoalan yang membutuhkan pengawasan dan penanganan serius.

Negara tidak boleh hanya hadir setelah kecelakaan terjadi. Pengawasan, pencegahan, penegakan hukum, dan perbaikan sistem transportasi harus berjalan secara konsisten.

Keselamatan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan bisnis, keuntungan operasional, maupun kepentingan kelompok tertentu.

Truk ODOL dan Tantangan Penegakan Hukum

Salah satu persoalan yang terus menjadi tantangan transportasi darat Indonesia adalah kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL).

Kendaraan dengan dimensi dan muatan yang melampaui ketentuan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan, mempercepat kerusakan jalan dan jembatan, serta menimbulkan beban ekonomi bagi negara dan masyarakat.

Persoalan ODOL tidak cukup diselesaikan melalui operasi penertiban sesaat.

Diperlukan pengawasan berkelanjutan, penegakan aturan yang konsisten, serta tanggung jawab seluruh mata rantai distribusi barang.

Pemilik kendaraan, perusahaan angkutan, pemilik barang, pengelola distribusi, hingga pihak yang memiliki kewenangan pengawasan harus menjalankan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan hukum.

Penegakan aturan juga harus dilakukan tanpa tebang pilih. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi pihak yang paling mudah ditindak, sementara pelanggaran oleh pelaku usaha besar justru luput dari pengawasan.

Infrastruktur Harus Memberikan Keadilan bagi Masyarakat

Pembangunan transportasi tidak boleh hanya berorientasi pada kota-kota besar dan pusat pertumbuhan ekonomi.

Masyarakat di wilayah pedesaan, kawasan perbatasan, daerah terpencil, dan wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses juga berhak memperoleh layanan transportasi yang layak.

Transportasi publik yang terjangkau merupakan bagian penting dari pemerataan kesempatan.

Ketika masyarakat kesulitan memperoleh akses transportasi, dampaknya tidak hanya dirasakan dalam perjalanan sehari-hari, tetapi juga terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Karena itu, pembangunan transportasi harus memperhatikan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, bukan semata-mata mengejar proyek fisik dan angka investasi.

Pejalan Kaki dan Pengguna Jalan Rentan Jangan Dilupakan

Sistem transportasi yang maju bukan hanya tentang kendaraan bermotor.

Pejalan kaki, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan pengguna sepeda juga merupakan bagian dari ekosistem transportasi yang harus mendapatkan perlindungan.

Trotoar yang aman, fasilitas penyeberangan, penerangan jalan, rambu yang jelas, serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan.

Jalan raya adalah ruang publik yang digunakan bersama. Oleh sebab itu, pengelolaannya harus mempertimbangkan keselamatan dan kepentingan seluruh pengguna jalan.

Momentum Evaluasi bagi Pemerintah dan Penyelenggara Transportasi

Hari Perhubungan Darat Nasional 2026 seharusnya menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kinerja seluruh pemangku kepentingan sektor transportasi.

Pemerintah pusat dan daerah, kementerian terkait, kepolisian, dinas perhubungan, operator angkutan, serta pelaku usaha transportasi perlu memperkuat koordinasi dan transparansi.

Masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana pengawasan dilakukan, bagaimana anggaran transportasi digunakan, bagaimana standar keselamatan diterapkan, serta sejauh mana pelayanan publik mengalami perbaikan.

Setiap kebijakan transportasi harus memiliki orientasi yang jelas: melindungi masyarakat dan menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.

Rizkan Al Mubarok: Transportasi Harus Mengutamakan Kepentingan Publik

Dalam perspektif kontrol sosial dan kepentingan publik, momentum Hari Perhubungan Darat Nasional perlu menjadi pengingat bahwa transportasi bukan semata-mata urusan kendaraan dan infrastruktur.

Transportasi menyangkut keselamatan manusia, hak masyarakat untuk memperoleh akses, serta tanggung jawab negara dalam menghadirkan pelayanan yang adil.

Rizkan Al Mubarok, Ketua Dewan Perwakilan AWNI Sumatera Raya, menjadi bagian dari elemen masyarakat pers yang memandang pentingnya pengawasan publik terhadap kebijakan dan penyelenggaraan transportasi.

Pengawasan terhadap sektor perhubungan perlu dilakukan secara kritis, objektif, dan berdasarkan fakta. Setiap persoalan harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan masyarakat, bukan kepentingan politik maupun kelompok tertentu.

Pers memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi, mengawasi kebijakan, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui persoalan yang menyangkut keselamatan dan pelayanan publik.

Transportasi Maju Harus Membuat Rakyat Lebih Sejahtera

Kemajuan suatu negara tidak cukup diukur dari megahnya infrastruktur dan modernnya teknologi transportasi.

Kemajuan sesungguhnya terlihat ketika masyarakat dapat bepergian dengan aman, memperoleh layanan yang terjangkau, menikmati fasilitas publik yang layak, dan terlindungi dari risiko yang sebenarnya dapat dicegah.

Hari Perhubungan Darat Nasional harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun sistem transportasi Indonesia yang berkeselamatan, berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan.

Sebab, jalan raya bukan hanya jalur penghubung antarkota. Jalan merupakan ruang kehidupan masyarakat yang harus dikelola dengan tanggung jawab.

RAKYAT BERHAK TAHU, RAKYAT CERDAS, RAKYAT BERDAULAT.

Transportasi yang baik bukan hanya mengantarkan manusia sampai tujuan, tetapi juga memastikan setiap orang memiliki kesempatan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Selamat Hari Perhubungan Darat Nasional, 22 November 2026.

Sorotan Publik — Mengawal Informasi, Menguatkan Kepentingan Rakyat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *