83 Kepala Sekolah Diperiksa Kejati Lampung, Dugaan Setoran 15 Persen Dana Revitalisasi Sekolah Diusut

0
1795219484744-1

Sorotan Publik, LAMPUNG TENGAH – Penyidikan dugaan pemerasan dalam jabatan pada Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, memasuki tahap pendalaman keterangan saksi.

Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung telah memeriksa 83 kepala satuan pendidikan pada Selasa (17/11/2026). Pemeriksaan berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan program serta dugaan permintaan setoran sebesar 15 persen dari nilai pekerjaan revitalisasi.

Pemeriksaan puluhan kepala sekolah tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri bagaimana dugaan permintaan uang dilakukan, siapa saja pihak yang berkaitan, serta apakah terdapat aliran dana yang mengarah kepada pihak tertentu.

Kepala Kejari Lampung Tengah, Rita Susanti, menjelaskan bahwa penyidik mendalami pelaksanaan program, mekanisme pekerjaan, dan informasi mengenai dugaan permintaan setoran tersebut.

Menurutnya, penentuan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti sesuai ketentuan hukum.

Penggeledahan Disdikbud dan Penyitaan Barang Bukti

Sebelum pemeriksaan terhadap 83 kepala sekolah, tim gabungan Kejati Lampung dan Kejari Lampung Tengah telah menggeledah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Tengah pada 10 November 2026.

Penggeledahan berlangsung sekitar tujuh jam, mulai pukul 13.00 hingga 20.00 WIB. Dalam kegiatan tersebut, penyidik menyisir sejumlah ruangan dan mengamankan berbagai barang yang diduga berkaitan dengan perkara.

Barang yang dibawa antara lain dokumen, laptop, telepon genggam, serta perangkat penyimpanan rekaman kamera pengawas atau CCTV. Penyidik juga melakukan penggeledahan di salah satu rumah yang disebut berkaitan dengan rangkaian penyidikan.

Kasi Intelijen Kejari Lampung Tengah, Okky Desvian, menegaskan bahwa penanganan perkara berada di bawah kewenangan Kejati Lampung. Kejari Lampung Tengah memberikan pendampingan dan dukungan terhadap kegiatan tim penyidik kejaksaan tinggi.

Dalam rangkaian tersebut, sejumlah pejabat dan staf Disdikbud Lampung Tengah turut dimintai keterangan. Mereka yang diperiksa di antaranya beberapa kepala bidang serta Kepala Disdikbud Lampung Tengah, Nur Rohman.

Sekretaris Disdikbud Lampung Tengah, Ahmaludin, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di instansinya. Ia menyebut pemeriksaan berkaitan dengan pelaksanaan program revitalisasi sekolah dan dilakukan secara bergantian.

Dugaan Setoran 15 Persen Perlu Ditelusuri hingga Aliran Dana

Dugaan permintaan setoran sebesar 15 persen menjadi salah satu aspek penting yang perlu diungkap dalam perkara ini. Penyidik tidak hanya perlu memastikan apakah permintaan tersebut benar terjadi, tetapi juga menelusuri siapa yang diduga meminta, bagaimana cara permintaan disampaikan, serta ke mana uang tersebut mengalir.

Jika dugaan itu terbukti, praktik pemerasan dalam pelaksanaan program pendidikan berpotensi mengurangi manfaat anggaran yang semestinya digunakan untuk memperbaiki fasilitas sekolah dan madrasah.

Karena itu, pengusutan perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk memeriksa dokumen pelaksanaan pekerjaan, kesesuaian nilai anggaran, komunikasi para pihak, serta bukti transaksi yang relevan.

Keterangan 83 kepala sekolah dapat menjadi bagian penting dalam membangun konstruksi perkara. Namun, status mereka sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan dalam tindak pidana. Setiap keterangan tetap harus diuji dan dicocokkan dengan alat bukti lainnya.

Publik Menunggu Penegakan Hukum yang Transparan

Kepala Kejari Lampung Tengah, Rita Susanti, menegaskan bahwa program revitalisasi sekolah seharusnya memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan, bukan menjadi ruang terjadinya penyimpangan.

Kejaksaan juga mengajak masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan insan pers menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif dengan mengedepankan fakta, objektivitas, serta asas praduga tak bersalah.

Perkara ini menjadi perhatian publik karena menyangkut anggaran pendidikan dan fasilitas belajar yang dibutuhkan peserta didik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana program dijalankan dan apakah anggaran benar-benar digunakan sesuai tujuan.

Sorotan Publik memandang, pengusutan perkara tersebut perlu menjangkau seluruh rangkaian dugaan penyimpangan, tanpa tebang pilih dan tanpa membangun kesimpulan sebelum alat bukti diuji secara hukum.

Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel penting untuk memastikan dana pendidikan tidak disalahgunakan serta memberikan kepastian bagi sekolah yang menjadi penerima manfaat program.

Sebab, anggaran pendidikan semestinya kembali kepada kepentingan peserta didik dan masyarakat, bukan menjadi beban tambahan bagi satuan pendidikan.

Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *