Aset Sitaan BLBI Terkait Tommy Soeharto Rp2,42 Triliun Tak Laku Tiga Kali Lelang, Negara Dihadapkan pada Pilihan Strategis
SOROTAN PUBLIK, JAKARTA – Aset sitaan negara terkait pengusaha Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto senilai sekitar Rp2,42 triliun hingga kini belum berhasil menemukan pembeli. Setelah tiga kali gagal dilelang sejak 2022, empat bidang tanah dengan luas keseluruhan sekitar 124 hektare di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, masih berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.
Belum terjualnya aset tersebut kembali menjadi perhatian setelah Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Meirijal Nur, mengungkapkan bahwa lembaganya belum menerima pelimpahan pengelolaan aset dari DJKN.
Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan media briefing di lingkungan Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
“Sepertinya aset Pak Tommy Soeharto itu belum diserahkan ke LMAN karena masih di DJKN,” ujar Meirijal.
Ia menegaskan, LMAN terbuka menerima penugasan apabila pemerintah memutuskan untuk menyerahkan pengelolaan aset tersebut. Menurutnya, fokus lembaga bukan pada siapa pemilik sebelumnya, melainkan bagaimana aset negara dapat dioptimalkan sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi negara.
Tiga Kali Dilelang, Harga Sudah Diturunkan
Aset tersebut berkaitan dengan kewajiban PT Timor Putra Nasional (TPN) kepada pemerintah dalam penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Pemerintah melalui Satgas BLBI menyita empat bidang tanah di Kabupaten Karawang pada November 2021. Total kewajiban PT TPN kepada negara tercatat sekitar Rp2,61 triliun.
Empat bidang tanah tersebut memiliki luas masing-masing 518.870 meter persegi, 530.125,52 meter persegi, 100.985,15 meter persegi, dan 98.896,70 meter persegi. Lokasinya berada di kawasan Desa Kamojing, Kalihurip, dan Cikampek Pusaka.
Dalam upaya mengembalikan nilai aset kepada negara, DJKN melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V telah melakukan tiga kali pelelangan.
Lelang pertama dilaksanakan pada 12 Januari 2022 dengan harga limit sekitar Rp2,42 triliun. Karena tidak mendapatkan pembeli, pemerintah menurunkan harga limit menjadi Rp2,15 triliun pada lelang kedua, 27 April 2022.
Upaya ketiga dilakukan pada 17 Juni 2022 dengan harga limit kembali diturunkan menjadi sekitar Rp2,064 triliun. Namun, aset tersebut tetap tidak berhasil terjual.
Dengan demikian, penurunan harga hingga ratusan miliar rupiah belum cukup menarik minat peserta lelang.
Sebelumnya, DJKN menyebut tingginya harga dan persepsi calon pembeli bahwa aset sitaan tersebut berpotensi memiliki persoalan sebagai sejumlah faktor yang memengaruhi rendahnya minat pasar.
Mengapa Aset Negara Bernilai Triliunan Rupiah Belum Produktif?
Persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan kegagalan penjualan. Lebih jauh, terdapat pertanyaan mengenai efektivitas strategi pemerintah dalam mengelola aset sitaan bernilai besar agar tidak terus menjadi aset menganggur.
Aset dengan luas sekitar 124 hektare di kawasan Karawang memiliki potensi ekonomi yang perlu dikaji secara serius. Namun, nilai potensial tersebut tidak otomatis dapat direalisasikan tanpa kepastian hukum, penilaian pasar, kondisi fisik lahan, kesesuaian tata ruang, serta infrastruktur pendukung.
Pemerintah perlu mengevaluasi apakah strategi melelang seluruh bidang tanah dalam satu paket masih menjadi pilihan paling efektif.
Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah memecah aset menjadi beberapa paket berdasarkan lokasi, luas, aksesibilitas, dan potensi pemanfaatannya.
Skema tersebut berpotensi memperluas kelompok calon pembeli karena tidak seluruh investor memiliki kemampuan finansial untuk mengikuti lelang dengan nilai mencapai triliunan rupiah.
Alternatif lainnya adalah mengoptimalkan pemanfaatan aset melalui kerja sama pemanfaatan, penyewaan, atau bentuk pengelolaan produktif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, setiap skema harus didahului pemeriksaan status hukum, penilaian independen, transparansi proses, dan perhitungan manfaat ekonomi bagi negara.
LMAN Siap Mengoptimalkan Aset Jika Mendapat Penugasan
Belum adanya pelimpahan kepada LMAN menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
LMAN merupakan lembaga yang memiliki mandat mengelola dan mengoptimalkan aset negara yang dipercayakan kepadanya.
Hingga November 2026, LMAN dilaporkan mengelola 335 aset negara yang berasal dari berbagai sumber, termasuk aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), eks BLBI, bank dalam likuidasi, dan eks Pertamina.
Meirijal menyatakan pihaknya siap menerima penugasan pengelolaan aset terkait Tommy Soeharto apabila pemerintah memutuskan untuk melimpahkannya.
Artinya, keputusan mengenai masa depan aset tersebut masih membutuhkan koordinasi dan kebijakan dari otoritas pengelola kekayaan negara.
Sorotan Publik: Negara Jangan Membiarkan Aset Sitaan Terus Menganggur
Belum terjualnya aset sitaan BLBI bernilai triliunan rupiah setelah tiga kali pelelangan menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi strategi pengelolaan kekayaan negara.
Pertanyaan mendasarnya adalah apakah pemerintah akan terus mempertahankan pola pelelangan yang sama atau mulai menerapkan pendekatan berbeda yang lebih realistis terhadap kondisi pasar.
DJKN dan Kementerian Keuangan perlu menjelaskan perkembangan terbaru status aset, hasil evaluasi tiga kali lelang, kendala yang masih dihadapi, serta rencana konkret optimalisasi ke depan.
Apabila pelimpahan kepada LMAN dinilai lebih efektif, pemerintah perlu mengkaji proses tersebut secara transparan dan terukur.
Tujuannya bukan sekadar menjual tanah sitaan, melainkan memastikan aset yang berhasil dikuasai negara benar-benar memberikan nilai tambah bagi keuangan negara dan kepentingan masyarakat.
Negara tidak boleh hanya berhasil menyita aset, tetapi kemudian membiarkannya tidak produktif tanpa kejelasan arah pemanfaatan.
Setiap aset sitaan yang bernilai besar merupakan potensi kekayaan publik yang harus dikelola secara profesional, akuntabel, dan bebas dari kepentingan pihak tertentu.
Pada akhirnya, keberhasilan penanganan aset BLBI tidak cukup diukur dari jumlah aset yang berhasil disita. Ukuran penting lainnya adalah seberapa besar nilai ekonomi yang berhasil dipulihkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara.
RAKYAT BERHAK TAHU. RAKYAT CERDAS. RAKYAT BERDAULAT.
