DPRD Soroti Prioritas Anggaran Dedi Mulyadi: MTQ, Beasiswa Santri, dan Jaipongan Jadi Perdebatan

0
1794795324913-1

SOROTAN PUBLIK — Arah kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi kembali menjadi perhatian. Kali ini, sorotan datang dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Acep Jamaludin, yang mempertanyakan keseimbangan prioritas pembangunan daerah, khususnya terkait program keagamaan, pendidikan santri, dan pelestarian budaya.

Acep menyinggung sejumlah program yang menurutnya perlu mendapat perhatian lebih serius. Di antaranya penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat provinsi yang dinilai tidak terlihat dalam agenda 2026, persoalan beasiswa santri, serta kebijakan anggaran untuk pembangunan gapura bercorak Candi Bentar dan pelestarian kesenian Jaipongan.

Dalam pernyataannya, Acep juga menyinggung pembangunan gapura di kawasan perbatasan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung yang disebut bernilai sekitar Rp4,1 miliar. Ia mempertanyakan mengapa pembangunan infrastruktur bercorak budaya tersebut dapat berjalan, sementara sejumlah program keagamaan dan pendidikan santri justru dipersoalkan keberlanjutannya.

Kritik tersebut kemudian mendapat tanggapan langsung dari Dedi Mulyadi melalui video yang diunggah pada Minggu, 15 November 2026.

Dedi Mulyadi: MTQ Tidak Dihapus, tetapi Dijadwalkan Ulang

Dedi mengawali tanggapannya dengan menyampaikan terima kasih atas kritik yang diberikan Acep. Menurutnya, kritik merupakan pengingat agar dirinya tetap menjalankan amanah sebagai gubernur.

Namun, Dedi menilai informasi yang disampaikan kepada masyarakat belum sepenuhnya menggambarkan kebijakan pemerintah provinsi.

Terkait MTQ, ia menjelaskan bahwa kegiatan tingkat Provinsi Jawa Barat tersebut bukan dihapus. Pelaksanaannya dijadwalkan ulang setelah Kabupaten Garut, yang semula menjadi tuan rumah pada 2026, mengundurkan diri karena keterbatasan anggaran.

Pemprov Jawa Barat kemudian mengambil alih penyelenggaraan dan menjadwalkan MTQ pada 6 Januari 2027. Pembukaan direncanakan berlangsung di halaman Gedung Sate, sedangkan penutupan di Masjid Raya Al Jabbar.

Dedi juga menyampaikan bahwa penghargaan bagi kafilah Jawa Barat yang meraih prestasi pada MTQ atau STQ tingkat nasional telah ditingkatkan. Hadiah juara pertama disebut naik dari Rp100 juta menjadi Rp200 juta, juara kedua dari Rp75 juta menjadi Rp150 juta, dan juara ketiga dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta.

Beasiswa Santri Disebut Tetap Diakomodasi

Mengenai beasiswa santri, Dedi membantah anggapan bahwa program tersebut dihilangkan. Ia menyatakan pemerintah provinsi telah mengakomodasi kebutuhan anggaran melalui mekanisme pergeseran anggaran tahun 2026.

“Sudah diakomodasi melalui pergeseran anggaran Tahun 2026, jadi tidak ada yang hilang,” tegas Dedi.

Klarifikasi tersebut menjadi bagian penting dalam polemik ini. Sebab, perdebatan tidak hanya menyangkut ada atau tidaknya program, tetapi juga besaran alokasi, mekanisme penyaluran, jumlah penerima manfaat, serta kepastian realisasi bantuan bagi santri yang membutuhkan.

Candi Bentar dan Jaipongan Dipertahankan sebagai Identitas Budaya

Dedi juga memberikan penjelasan mengenai pembangunan gapura bercorak Candi Bentar. Ia menilai desain tersebut merupakan bagian dari karakter arsitektur dan identitas budaya daerah.

Menurutnya, keberadaan gapura di kawasan perbatasan tidak semata-mata berfungsi sebagai bangunan fisik, tetapi juga dapat menjadi penanda wilayah dan daya tarik wisata.

Sementara mengenai Jaipongan, Dedi menyatakan kesenian tersebut telah lama berkembang di tengah masyarakat Jawa Barat, bahkan sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur. Karena itu, menurutnya, keberlangsungan Jaipongan tidak semata-mata bergantung pada intervensi pemerintah.

Persoalan Utama: Bagaimana Pemerintah Menentukan Prioritas?

Terlepas dari klarifikasi gubernur, kritik Acep Jamaludin tetap membuka ruang evaluasi terhadap arah kebijakan pembangunan Jawa Barat.

Pemerintah daerah memang memiliki kewenangan menentukan program prioritas sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah. Namun, setiap keputusan anggaran juga perlu disertai penjelasan yang terbuka mengenai dasar pertimbangan, besaran alokasi, target penerima manfaat, serta hasil yang ingin dicapai.

Pembangunan infrastruktur dan pelestarian budaya tidak harus dipertentangkan dengan penguatan pendidikan keagamaan. Keduanya dapat berjalan beriringan apabila direncanakan secara proporsional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, DPRD memiliki peran penting untuk menjalankan fungsi pengawasan, sementara pemerintah provinsi berkewajiban memastikan setiap program yang telah dianggarkan benar-benar terlaksana dan dapat dipertanggungjawabkan.

Khusus untuk beasiswa santri, publik tentu tidak cukup hanya memperoleh kepastian bahwa anggarannya telah diakomodasi. Masyarakat juga berhak mengetahui berapa besar anggaran yang tersedia, berapa santri yang menjadi sasaran, bagaimana mekanisme seleksinya, dan kapan bantuan tersebut direalisasikan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan sekadar banyaknya pembangunan fisik atau jumlah program yang diumumkan. Yang lebih penting adalah apakah kebijakan tersebut menjawab kebutuhan masyarakat secara adil, termasuk kebutuhan pendidikan, kehidupan keagamaan, dan pelestarian kebudayaan.

Perbedaan pandangan antara Acep Jamaludin dan Dedi Mulyadi seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat transparansi serta pengawasan anggaran, bukan sekadar perdebatan politik.

Pertanyaan bagi publik Jawa Barat: sudahkah anggaran pembangunan daerah mencerminkan keseimbangan antara infrastruktur, pelestarian budaya, pendidikan pesantren, dan kebutuhan keagamaan masyarakat?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *