Yusril Bantah Tudingan Siapkan Langkah Menjegah Gibran Sejak Pilpres 2024: “Persoalannya Batas Usia, Bukan Ijazah”
SOROTAN PUBLIK — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan klarifikasi terkait tudingan bahwa dirinya sejak awal telah menyiapkan strategi untuk menjegal Gibran Rakabuming Raka setelah Pilpres 2024.
Tudingan tersebut mencuat melalui unggahan akun Threads @kopisgor yang mempertanyakan posisi dan peran Yusril dalam dinamika pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 hingga perkembangan polemik dokumen pendidikan yang belakangan menjadi sorotan nasional.
Dalam unggahan itu, Yusril dituding pernah menjadi bagian dari strategi politik yang memungkinkan Gibran maju sebagai pendamping Prabowo Subianto. Namun, setelah pasangan tersebut memenangkan Pilpres 2024, akun tersebut mempertanyakan apakah Yusril justru berupaya memutus pengaruh politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan menutup peluang Gibran untuk kembali maju pada Pilpres 2029.
Akun tersebut juga mengaitkan pernyataan lama Yusril yang menyatakan akan membantu persoalan pencalonan dengan penjelasannya belakangan mengenai prosedur pemeriksaan dokumen persyaratan calon wakil presiden.
Yusril: Persoalan Saat Pencalonan Adalah Batas Usia
Menanggapi tudingan tersebut melalui kolom komentar akun Threads miliknya pada Minggu, 15 November 2026, Yusril menegaskan bahwa persoalan utama ketika pencalonan Gibran pada 2024 adalah ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden, bukan persoalan ijazah.
“Yang jadi persoalan waktu itu adalah masalah batas umur seperti bunyi putusan MK, bukan persoalan ijazah,” tulis Yusril.
Ia juga membantah pernah menerima pembahasan mengenai persoalan ijazah Gibran, baik sebelum maupun setelah Pilpres 2024.
“Persoalan ijazah tidak pernah dikemukakan kepada saya baik sebelum maupun sesudah Pilpres 2024,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut merupakan bantahan langsung Yusril terhadap narasi yang mengaitkan perannya dalam tim hukum pasangan Prabowo-Gibran dengan dugaan adanya skenario untuk menjegal Gibran di kemudian hari.
Dari Polemik Batas Usia hingga Persoalan Dokumen Pendidikan
Dalam konteks Pilpres 2024, pencalonan Gibran memang menjadi perdebatan hukum setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden.
Putusan tersebut membuka pengecualian persyaratan usia minimal 40 tahun bagi seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Sementara itu, persoalan dokumen pendidikan Gibran berkembang menjadi perkara tersendiri setelah terbitnya putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan terkait Gibran tidak sah dan memerintahkan pencabutannya.
Dengan demikian, terdapat dua persoalan hukum yang perlu dibedakan: ketentuan usia pencalonan yang menjadi pokok perdebatan pada 2023, serta keabsahan dokumen pendidikan yang menjadi sorotan dalam perkembangan berikutnya.
Yusril sendiri sebelumnya pernah menjelaskan konsekuensi hukum putusan MA dan perkembangan dokumen pendidikan tersebut. Pada November 2026, ia juga memberikan keterangan mengenai mekanisme konstitusional setelah Gibran menyampaikan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden.
Pengunduran Diri Gibran dan Pertanyaan Publik
Pada 12 November 2026, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR RI. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan surat tersebut diterima dan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.
Dalam penjelasannya, Yusril menyebut surat pengunduran diri tersebut secara tegas menyatakan kehendak Gibran untuk berhenti atas permintaan sendiri dan menjadi dasar bagi MPR untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusionalnya.
Rangkaian perkembangan itu membuat pernyataan Yusril di Threads menjadi perhatian, terutama karena ia pernah terlibat dalam tim hukum pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 dan kini berada dalam posisi sebagai pejabat pemerintah yang memberikan penjelasan mengenai persoalan hukum terkait Gibran.
Namun, tudingan bahwa Yusril sejak awal sengaja merancang strategi untuk menjegal Gibran tetap merupakan dugaan yang disampaikan akun media sosial. Belum ada bukti yang dapat disimpulkan dari unggahan tersebut bahwa sebuah skenario politik semacam itu benar-benar pernah dirancang.
Publik berhak mempertanyakan konsistensi pernyataan pejabat publik, termasuk perbedaan antara sikap dan penjelasan hukum pada waktu yang berbeda. Namun, penilaian mengenai adanya kesengajaan atau strategi tersembunyi harus didasarkan pada bukti, bukan semata-mata rangkaian peristiwa yang kemudian ditafsirkan sebagai sebuah skenario.
Pada akhirnya, klarifikasi Yusril menegaskan versinya mengenai persoalan yang dihadapi saat pencalonan Gibran pada 2024. Sementara pertanyaan mengenai dugaan strategi politik di balik perkembangan berikutnya masih membutuhkan bukti yang dapat diuji secara terbuka.
