Mantan Wali Kota Terpidana Korupsi dan Kasus Perampokan Terpilih Pimpin KONI Blitar, Rekam Jejak Jadi Sorotan
SOROTAN PUBLIK — Terpilihnya mantan Wali Kota Blitar, M. Samanhudi Anwar, sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar periode 2026–2030 memunculkan perhatian publik. Bukan semata karena hasil pemilihan, tetapi juga karena rekam jejak hukum yang pernah menjerat mantan kepala daerah tersebut.
Dalam Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) KONI Kota Blitar yang digelar di Balai Kota Kusuma Wicitra, Selasa (19/5/2026), Samanhudi memperoleh 22 suara dari total 37 pemilih. Ia mengungguli kandidat lainnya, Tony Andreas, yang mendapatkan 15 suara.
Hasil tersebut mengantarkan Samanhudi kembali menduduki posisi strategis di lingkungan organisasi olahraga Kota Blitar untuk masa bakti 2026–2030.
Namun, kemenangannya tidak berlangsung tanpa kontroversi. Rekam jejak hukum Samanhudi menjadi bahan perdebatan, bahkan memicu aksi penolakan dari sejumlah aktivis antikorupsi menjelang pemilihan.
Dua Perkara Hukum yang Menjadi Sorotan
Nama Samanhudi pernah menjadi perhatian nasional setelah terjerat perkara korupsi ketika masih menjabat Wali Kota Blitar.
Pada 24 Januari 2019, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menjatuhkan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp500 juta kepadanya. Ia dinyatakan terbukti menerima suap sebesar Rp1,5 miliar terkait proyek pembangunan SMP Negeri 3 Kota Blitar.
Putusan tersebut kemudian diperkuat melalui proses hukum di tingkat kasasi Mahkamah Agung.
Belum berhenti di situ, pada 2023 Samanhudi kembali berhadapan dengan hukum dalam perkara perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar yang terjadi pada Desember 2022.
Pengadilan Negeri Surabaya pada 10 Oktober 2023 menjatuhkan hukuman dua tahun penjara. Majelis hakim menyatakan Samanhudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menganjurkan pencurian dengan kekerasan.
Putusan perkara tersebut kemudian berkekuatan hukum tetap pada Maret 2024.
Dua perkara tersebut menjadi bagian penting dari rekam jejak publik Samanhudi yang kembali diperbincangkan setelah dirinya terpilih memimpin KONI Kota Blitar.
MAKI Blitar Raya Sempat Menggelar Penolakan
Kontroversi pencalonan Samanhudi juga mendapat respons dari Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Blitar Raya.
Pada Senin (18/5/2026), sehari sebelum pemungutan suara, sejumlah aktivis MAKI menggelar aksi di depan Kantor KONI Kota Blitar dan DPRD Kota Blitar.
Mereka menyampaikan keberatan terhadap pencalonan mantan narapidana kasus korupsi tersebut sebagai Ketua KONI.
Penolakan itu memperlihatkan adanya perbedaan pandangan di tengah masyarakat mengenai standar kepemimpinan organisasi olahraga, khususnya terkait rekam jejak dan integritas calon pengurus.
Meski demikian, proses Musorkot tetap berlangsung dan Samanhudi akhirnya memperoleh suara terbanyak.
Permenpora 7 Tahun 2025 Menjadi Dasar Argumentasi
Menanggapi sorotan terhadap pencalonannya, Samanhudi menyatakan bahwa dirinya memiliki dasar untuk maju setelah terbitnya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2025.
Ia menyebut aturan tersebut mencabut Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 yang sebelumnya mengatur standar pengelolaan organisasi olahraga lingkup olahraga prestasi.
“Saya tahu diri, saya orang hukum. Karena boleh, ya saya mencalonkan diri,” demikian pernyataan Samanhudi yang diberitakan sejumlah media pada Mei 2026.
Secara regulasi, Permenpora Nomor 7 Tahun 2025 memang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 sejak 22 September 2025.
Namun, pencabutan peraturan tersebut tidak otomatis dapat ditafsirkan sebagai pengesahan seluruh pencalonan mantan narapidana tanpa melihat ketentuan organisasi yang berlaku.
Persyaratan calon ketua tetap perlu dilihat berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI, ketentuan Musorkot, serta peraturan lain yang relevan.
Karena itu, persoalan kelayakan pencalonan dan penilaian etika kepemimpinan merupakan dua hal yang perlu dibedakan.
Legalitas Pemilihan dan Kepercayaan Publik
Terpilihnya seseorang melalui mekanisme pemungutan suara organisasi merupakan fakta demokrasi internal. Akan tetapi, kemenangan dalam pemilihan tidak serta-merta mengakhiri pertanyaan publik mengenai rekam jejak dan standar integritas seorang pemimpin.
KONI memiliki tanggung jawab strategis dalam pembinaan atlet, pengelolaan organisasi cabang olahraga, penggunaan anggaran, serta peningkatan prestasi olahraga daerah.
Kepemimpinan di organisasi olahraga membutuhkan kepercayaan dari atlet, pelatih, pengurus cabang olahraga, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Di sinilah perdebatan mengenai Samanhudi menjadi relevan. Apakah persyaratan formal yang memungkinkan seseorang mencalonkan diri sudah cukup untuk menjawab seluruh pertimbangan mengenai kepemimpinan? Ataukah organisasi juga perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap rekam jejak, integritas, dan kepercayaan publik?
Pertanyaan tersebut bukan berarti seseorang yang telah menjalani hukuman harus kehilangan seluruh hak sosialnya. Namun, organisasi yang mengelola kepentingan publik juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga standar tata kelola dan kepercayaan masyarakat.
Pada akhirnya, tantangan bagi kepengurusan KONI Kota Blitar periode 2026–2030 bukan hanya menjalankan roda organisasi, tetapi juga membuktikan bahwa pembinaan olahraga dapat berlangsung secara profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada prestasi atlet.
Sebab, prestasi olahraga tidak hanya dibangun melalui kemampuan atlet di arena pertandingan. Tata kelola organisasi dan kepercayaan publik juga menjadi bagian penting dari keberhasilan olahraga daerah.
