Dedi Mulyadi dan Isu Lingkungan: Ketika Ketegasan Menjaga Alam Menjadi Sorotan Publik
JAKARTA – Perhatian publik terhadap persoalan lingkungan kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menanyakan keberadaan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIEXPO, Jakarta, pada Kamis (22/10/2026).
Dalam agenda tersebut, Jawa Barat diwakili Wakil Gubernur Erwan Setiawan. Saat menyapa para gubernur yang hadir, Prabowo kemudian menanyakan keberadaan Dedi Mulyadi, yang dikenal luas dengan sapaan KDM.
“Ke mana KDM ya?” ujar Prabowo, sebelum menduga Dedi mungkin sedang sibuk.
Momen tersebut kemudian dapat menjadi titik masuk bagi masyarakat untuk membahas peran kepala daerah dalam menjawab berbagai persoalan yang langsung bersentuhan dengan kehidupan rakyat, termasuk perlindungan alam, kebersihan sungai, kelestarian hutan, dan pengelolaan sumber daya alam.
KDM dan Perhatian terhadap Persoalan Lingkungan
Di ruang publik, Dedi Mulyadi kerap dikaitkan dengan berbagai isu lingkungan dan penataan wilayah di Jawa Barat. Perhatian terhadap sungai, kawasan hutan, sampah, serta penertiban kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan menjadi bagian dari isu yang melekat dalam pembahasan mengenai kebijakan daerah.
Namun, penilaian mengenai siapa yang lebih cepat atau efektif dalam menangani persoalan lingkungan perlu didasarkan pada tindakan yang terdokumentasi, hasil kebijakan, serta dampaknya terhadap masyarakat dan kondisi alam.
Sebab, menjaga lingkungan bukan sekadar persoalan popularitas seorang pejabat. Dibutuhkan konsistensi kebijakan, pengawasan, penegakan hukum, serta keterlibatan masyarakat agar perlindungan alam dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Sorry Wo, Kalau Urusan Menjaga Alam, KDM Lebih Gesit”
Ungkapan “Sorry Wo, kalau untuk urusan menjaga alam, sungai, hutan, dan sumber daya alam, KDM lebih gesit” dapat dibaca sebagai ekspresi opini atau penilaian yang berkembang di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut menyoroti harapan agar para pemimpin memberikan perhatian nyata terhadap persoalan lingkungan yang dirasakan langsung oleh rakyat.
Sungai yang tercemar, kerusakan hutan, persoalan sampah, dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali membutuhkan langkah konkret, bukan hanya pernyataan atau program di atas kertas.
Masyarakat berhak menilai kinerja pejabat publik berdasarkan kebijakan yang dijalankan, hasil yang dicapai, dan manfaat yang benar-benar dirasakan.
Lingkungan Hidup Membutuhkan Kerja Nyata
Perlindungan alam merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat.
Pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam menetapkan kebijakan nasional, sedangkan pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing dalam menjaga lingkungan dan menindaklanjuti persoalan di wilayahnya.
Karena itu, perhatian publik terhadap kinerja kepala daerah maupun pemerintah pusat seharusnya menjadi dorongan untuk memperkuat komitmen terhadap pelestarian lingkungan.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan pemimpin yang hadir dalam agenda resmi, tetapi juga kebijakan yang memberikan hasil nyata bagi kehidupan rakyat.
Hutan yang terjaga, sungai yang bersih, serta sumber daya alam yang dikelola secara bertanggung jawab merupakan bagian penting dari warisan yang harus dipertahankan untuk generasi mendatang.
