Hutan Kota UI dan Sekolah Rakyat Jadi Polemik, Pramono Anung Kaget: Tegaskan Kawasan Hijau Tak Boleh Dialihfungsikan
SOROTAN PUBLIK, JAKARTA – Rencana pemanfaatan lahan milik Universitas Indonesia (UI) di sekitar kawasan Hutan Kota UI untuk pembangunan Sekolah Rakyat menjadi perhatian publik. Polemik mencuat setelah Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan adanya rencana penggunaan lahan sekitar delapan hektare dalam pertemuannya dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Senin (16/11/2026).
Namun, Pramono mengaku terkejut setelah mendengar pemberitaan yang menyebut Hutan Kota UI akan dialihfungsikan menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Berbicara di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/11/2026), Pramono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya justru telah mengusulkan dua lokasi alternatif untuk mendukung program pendidikan tersebut.
“Ketika ini menjadi berita, terus terang saya juga kaget. Saya juga kaget,” ujar Pramono.
Menurutnya, kedua lokasi yang diusulkan Pemprov DKI berada di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Masing-masing memiliki luas sekitar dua hektare dan disiapkan untuk mendukung penambahan kapasitas program Sekolah Rakyat.
Pramono Ingin Hutan Kota UI Dipertahankan, Bahkan Direncanakan Jadi Kebun Raya
Pramono menjelaskan, sebelumnya pihak Universitas Indonesia menyampaikan keinginan agar pengelolaan Hutan Kota UI di wilayah Jakarta dapat dibantu oleh Pemprov DKI.
Permintaan tersebut berkaitan dengan kebutuhan biaya dan pengelolaan kawasan hijau yang cukup besar.
Pramono menyambut baik kemungkinan pengalihan pengelolaan tersebut. Menurutnya, Jakarta masih membutuhkan tambahan ruang terbuka hijau (RTH) untuk menjaga kualitas lingkungan sekaligus menyediakan ruang publik bagi masyarakat.
Bahkan, ia memiliki rencana menjadikan kawasan tersebut sebagai kebun raya baru di Jakarta.
Dengan demikian, Jakarta berpotensi memiliki dua kawasan kebun raya, yakni Kebun Raya Mangrove di Jakarta Utara dan kawasan kebun raya baru yang direncanakan di lingkungan Hutan Kota UI.
Pramono berharap kawasan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan edukasi lingkungan, pelatihan, penelitian, serta berbagai aktivitas masyarakat.
“Jadi untuk hal yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau, sekali lagi saya tegaskan Jakarta membutuhkan itu sehingga tidak ada yang diubah dari apa menjadi bukan ruang terbuka hijau,” jelasnya.
Ia juga menegaskan tidak menyetujui perubahan peruntukan kawasan Hutan Kota UI.
“Saya tidak setuju kalau kemudian tempat ini, apa, peruntukannya dialihkan,” tegas Pramono.
Kemensos dan UI Luruskan Informasi Lokasi Pembangunan
Di tengah berkembangnya polemik, Kementerian Sosial dan Universitas Indonesia memberikan penjelasan mengenai lokasi yang sebenarnya sedang dibahas.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak akan dilakukan di dalam kawasan Hutan Kota UI.
Menurut Gus Ipul, lahan yang sedang dipertimbangkan berada di sisi wilayah DKI Jakarta dan berdekatan atau berhimpitan dengan kawasan hutan kota, bukan bagian dari kawasan hijau yang dipreservasi.
“Kita tidak akan membangun di hutan kota, dan tidak bisa Sekolah Rakyat itu dibangun dengan melanggar aturan,” kata Gus Ipul, Selasa (17/11/2026).
Gus Ipul menjelaskan, kebutuhan lahan sekitar delapan hektare muncul karena Sekolah Rakyat yang direncanakan akan menampung lebih dari 3.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Sebelumnya, Kemensos juga telah meminta Universitas Indonesia untuk menawarkan sejumlah alternatif lahan. Beberapa lokasi yang sempat dibahas antara lain Rawamangun dan Cawang.
Namun, pembahasan mengenai lokasi di sisi Jakarta yang berdekatan dengan Hutan Kota UI dinilai perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan dan verifikasi administrasi.
Gus Ipul menegaskan bahwa rencana tersebut belum menjadi kesepakatan final. Prosesnya masih memerlukan pemeriksaan kesesuaian tata ruang, kelengkapan administrasi, serta penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Ia juga menyebut pembangunan Sekolah Rakyat harus memenuhi berbagai persyaratan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), ketentuan tata ruang, dan aspek keselamatan lokasi.
UI Tegaskan Lahan yang Dibahas Bukan Bagian dari Hutan Kota
Universitas Indonesia turut memberikan klarifikasi untuk meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat.
Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, menjelaskan bahwa lahan yang ditawarkan dalam pembahasan awal merupakan bagian dari kawasan kampus UI di sisi Jakarta yang berdekatan dengan Hutan Kota UI.
Menurut UI, lahan tersebut bukan berada di dalam kawasan hutan kota.
UI juga menegaskan komitmennya untuk mempertahankan keberadaan Hutan Kota sebagai kawasan hijau yang harus dijaga dan dipreservasi.
Penentuan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat selanjutnya tetap harus melalui survei kesiapan, penilaian kelayakan, serta koordinasi antara UI, Pemprov DKI Jakarta, dan Kementerian Sosial.
Dengan klarifikasi tersebut, terdapat perbedaan penting antara pemanfaatan lahan kampus yang berbatasan dengan kawasan hutan kota dan pengalihfungsian kawasan hutan kota itu sendiri.
Sekolah Rakyat dan Kepentingan Perlindungan Lingkungan
Polemik ini memperlihatkan pentingnya ketelitian pemerintah dalam menyampaikan rencana pembangunan, terutama ketika menyangkut kawasan yang memiliki fungsi ekologis dan kepentingan publik.
Di satu sisi, Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Di sisi lain, keberadaan ruang terbuka hijau memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan perkotaan.
Kedua kepentingan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan yang memperhatikan ketentuan hukum, tata ruang, kelestarian lingkungan, serta kebutuhan masyarakat.
Pembangunan fasilitas pendidikan tidak harus dipertentangkan dengan perlindungan lingkungan. Pemerintah dapat mencari lokasi yang memenuhi kebutuhan pendidikan tanpa mengorbankan kawasan hijau yang memiliki fungsi ekologis.
Sorotan Publik: Transparansi Tata Ruang Menjadi Kunci
Perkembangan polemik Hutan Kota UI menjadi pengingat bahwa setiap rencana pemanfaatan lahan publik maupun aset pendidikan harus disampaikan secara jelas sejak tahap awal.
Pemerintah perlu memastikan batas kawasan, status kepemilikan, fungsi peruntukan, serta lokasi pembangunan benar-benar terverifikasi sebelum keputusan diambil.
Kemensos, Pemprov DKI Jakarta, dan Universitas Indonesia juga perlu memastikan seluruh proses pembahasan dapat diketahui masyarakat secara transparan.
Publik berhak mendapatkan kepastian bahwa program pendidikan berjalan sesuai ketentuan, sementara kawasan Hutan Kota UI tetap terlindungi dan tidak kehilangan fungsi ekologisnya.
Pada akhirnya, pembangunan yang berpihak kepada masyarakat bukan hanya tentang menghadirkan fasilitas baru, tetapi juga memastikan lingkungan tetap terjaga bagi generasi mendatang.
RAKYAT BERHAK TAHU. RAKYAT CERDAS. RAKYAT BERDAULAT.
