MK Tegaskan Pilkada Tetap Dipilih Langsung oleh Rakyat, DPR dan Partai Politik Hormati Putusan
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat setelah menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026 yang digelar pada 29 Juni 2026, Mahkamah menyatakan permohonan yang diajukan empat mahasiswa tidak dapat diterima. Putusan tersebut sekaligus menutup wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kekhususan daerah yang memiliki status istimewa sesuai ketentuan hukum.
Mahkamah menilai para pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian hak konstitusional secara langsung akibat berlakunya norma yang diuji sehingga permohonan tidak memenuhi syarat untuk dipertimbangkan lebih lanjut.
Gugatan Uji Materi Ditolak
Permohonan tersebut menguji frasa “secara langsung dan demokratis” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.
Para pemohon berpendapat frasa tersebut membuka ruang penafsiran terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah, termasuk kemungkinan dilakukan melalui DPRD.
Namun, dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan argumentasi yang diajukan tidak menunjukkan adanya kerugian konstitusional yang bersifat nyata maupun potensial sebagaimana dipersyaratkan dalam pengujian undang-undang.
DPR dan Partai Politik Hormati Putusan MK
Putusan Mahkamah Konstitusi mendapat respons dari berbagai kalangan, termasuk DPR RI dan partai politik.
Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menegaskan bahwa seluruh putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sehingga wajib dihormati oleh semua pihak.
Ia juga menyampaikan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Pilkada belum menjadi prioritas DPR karena saat ini Komisi II masih memfokuskan pembahasan pada revisi Undang-Undang Pemilu.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menyatakan partainya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurutnya, Golkar akan mempelajari secara menyeluruh pertimbangan hukum dalam putusan tersebut sebagai bahan dalam menentukan sikap politik selanjutnya.
Wacana Pilkada Melalui DPRD
Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD sempat menjadi pembahasan di ruang publik.
Beberapa kalangan menilai mekanisme tersebut dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemilu dan mengurangi biaya politik.
Namun, setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi, revisi Undang-Undang Pilkada yang memuat wacana tersebut dipastikan tidak menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2026.
Fokus pembahasan legislasi saat ini diarahkan pada revisi Undang-Undang Pemilu sebagai tindak lanjut berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan sistem kepemiluan.
Perkuat Demokrasi dan Kepastian Hukum
Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia.
Dengan tetap mempertahankan sistem pemilihan langsung, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas demokrasi melalui penguatan partisipasi masyarakat, transparansi penyelenggaraan pemilu, serta pencegahan praktik politik uang.
Kepastian hukum tersebut juga diharapkan menjadi landasan bagi penyelenggaraan pilkada yang lebih demokratis, akuntabel, dan mampu memperkuat kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin daerah.
