The Telegraph Soroti “Prabowonomics”, Restrukturisasi BUMN Danantara Jadi Perhatian Internasional
JAKARTA – Kebijakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam melakukan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia mendapat perhatian media internasional.
The Telegraph, media asal Inggris, memuat analisis Profesor Departemen Hubungan Internasional Webster University, Rovshan Ibrahimov, mengenai arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo yang disebutnya sebagai “Prabowonomics”.
Analisis tersebut membahas langkah restrukturisasi struktur BUMN yang telah berkembang selama puluhan tahun, termasuk penataan berbagai anak perusahaan dan entitas turunan yang berada dalam ekosistem BUMN.
Dalam analisis yang dikutip sejumlah media nasional dari The Telegraph pada Jumat (18/9/2026), Ibrahimov menilai penataan struktur yang telah mengakar membutuhkan keputusan yang tegas.
“Untuk mencabut struktur yang telah berakar kuat, diperlukan tangan yang cukup tegas,” demikian pernyataan Ibrahimov sebagaimana dikutip dari pemberitaan mengenai analisis tersebut.
Ibrahimov juga membandingkan tantangan restrukturisasi tersebut dengan kondisi di sejumlah negara Barat, termasuk Inggris dan Amerika Serikat. Menurut analisisnya, perubahan terhadap struktur pemerintahan dan kelembagaan di negara-negara tersebut dapat menghadapi hambatan politik serta resistensi dari berbagai kepentingan.
Restrukturisasi BUMN dan Danantara
Salah satu hal yang menjadi perhatian Ibrahimov adalah skala struktur BUMN Indonesia yang ternyata lebih besar dibandingkan perkiraan awal.
Menurut analisis tersebut, jumlah entitas yang semula diperkirakan berada di kisaran 300 hingga 400 entitas, setelah dilakukan pemetaan disebut mencapai 1.074 entitas, termasuk berbagai anak perusahaan dan entitas turunan.
Kompleksitas struktur tersebut dinilai dapat menciptakan lapisan organisasi yang semakin panjang, fungsi yang tumpang tindih, serta tantangan terhadap akuntabilitas dan efisiensi.
Dalam pemberitaan yang mengutip analisis Ibrahimov, hingga Agustus 2026 Danantara disebut telah menghapus 290 entitas melalui sejumlah mekanisme, antara lain merger, likuidasi, dan divestasi. Pemerintah juga disebut menargetkan restrukturisasi sekitar 300 entitas hingga akhir 2026.
Danantara dalam Konsep “Prabowonomics”
Ibrahimov juga menempatkan Danantara sebagai salah satu instrumen penting dalam konsep yang disebutnya “Prabowonomics”.
Dalam analisis tersebut, Danantara disebut memiliki mandat yang lebih luas dibandingkan model sovereign wealth fund konvensional yang umumnya berfokus pada investasi dan keuntungan finansial jangka panjang.
Danantara juga diarahkan untuk memanfaatkan dividen dan aset BUMN guna mendukung sejumlah prioritas pembangunan nasional. Salah satu agenda yang disorot adalah penguatan pengolahan bahan mentah di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah dan membuka peluang lapangan kerja.
Ibrahimov kemudian membandingkan pendekatan tersebut dengan pengalaman sejumlah negara Asia, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, yang pada periode tertentu menggunakan peran negara, modal, dan kebijakan industri untuk mendorong proses industrialisasi.
Ada Pula Kritik terhadap Danantara
Di sisi lain, analisis tersebut juga mencatat adanya kritik terhadap besarnya kewenangan Danantara serta posisi lembaga tersebut dalam struktur pengelolaan aset negara.
Ibrahimov menyoroti bahwa keberhasilan model tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengelola risiko, menjalankan tata kelola, serta mengambil keputusan dalam proses restrukturisasi yang melibatkan kepentingan ekonomi dalam skala besar.
Dengan demikian, sorotan The Telegraph terhadap “Prabowonomics” tidak hanya berkaitan dengan restrukturisasi BUMN, tetapi juga menyangkut bagaimana Indonesia mencoba menata aset negara, menyederhanakan struktur korporasi, dan menggunakan kapasitas ekonomi negara untuk mendukung agenda pembangunan.
Analisis tersebut menempatkan kebijakan restrukturisasi BUMN Indonesia sebagai salah satu perkembangan yang menarik perhatian dalam diskursus mengenai peran negara, pengelolaan aset publik, dan strategi pembangunan ekonomi.
Sementara itu, berbagai penilaian mengenai efektivitas restrukturisasi Danantara tetap bergantung pada pelaksanaan, tata kelola, transparansi, serta hasil ekonomi yang dapat diukur dalam jangka menengah dan panjang.
