YLKI Surati Prabowo, Desak Bahlil Dicopot Usai Antrean BBM dan Blackout Batam
JAKARTA — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kepemimpinan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, termasuk mempertimbangkan pencopotannya dari jabatan menteri. Desakan tersebut disampaikan melalui surat yang dikirimkan kepada Presiden pada 16 Oktober 2026, menyusul persoalan antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah dan gangguan pasokan listrik atau blackout di Batam.
Ketua YLKI, Niti Emiliana, menyatakan bahwa surat tersebut berisi permintaan agar Presiden mengevaluasi kinerja Kementerian ESDM dalam menangani persoalan energi nasional.
Menurut YLKI, antrean BBM dan gangguan pasokan listrik tidak semestinya dipandang hanya sebagai persoalan teknis. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan, pengawasan, ketersediaan pasokan, serta distribusi energi kepada masyarakat.
YLKI Soroti Distribusi BBM
Desakan YLKI muncul di tengah sorotan publik terhadap antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), termasuk di Bali.
Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa stok BBM nasional masih tersedia untuk sekitar 16–18 hari. Ia juga menjelaskan bahwa berkurangnya stok Pertalite berkaitan dengan peralihan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi.
Namun, YLKI menilai ketersediaan stok secara nasional perlu diikuti dengan distribusi yang lancar dan merata. Bagi masyarakat, persoalan energi bukan hanya mengenai jumlah persediaan di tingkat nasional, melainkan juga kemudahan memperoleh BBM ketika dibutuhkan.
Antrean panjang di SPBU berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, meningkatkan waktu tunggu, dan menimbulkan kekhawatiran mengenai kelancaran pasokan. Karena itu, transparansi informasi dan respons cepat pemerintah menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Prabowo Diminta Evaluasi Kinerja Kementerian ESDM
YLKI berpandangan bahwa persoalan pasokan BBM dan gangguan listrik perlu ditangani melalui evaluasi terhadap kebijakan serta pelaksanaan pengelolaan energi nasional.
Evaluasi tersebut mencakup kemampuan pemerintah mengantisipasi perubahan permintaan, menjaga ketersediaan pasokan, memperbaiki distribusi, dan memastikan layanan energi tetap dapat diakses masyarakat.
Desakan pencopotan Bahlil merupakan sikap yang disampaikan YLKI kepada Presiden. Permintaan tersebut tidak berarti keputusan pergantian menteri telah ditetapkan, sebab kewenangan untuk menentukan susunan kabinet berada pada Presiden sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga informasi ini disusun, belum terdapat keterangan mengenai keputusan Presiden Prabowo Subianto atas permintaan YLKI tersebut.
Perkembangan ini kembali menempatkan persoalan ketahanan energi sebagai perhatian publik. Pemerintah diharapkan mampu memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi pasokan, mengatasi hambatan distribusi, serta memastikan masyarakat tidak dirugikan oleh gangguan layanan energi.
Catatan redaksi: Sebelum diterbitkan, pastikan kembali surat YLKI tertanggal 16 Oktober 2026, pernyataan Ketua YLKI, angka stok BBM 16–18 hari, serta laporan antrean BBM dan gangguan listrik Batam melalui sumber resmi atau laporan media yang dapat diverifikasi.
