UU Perampasan Aset Disahkan, ICW Soroti Tiga Kelemahan: Illicit Enrichment Dihapus, NCB Dipersempit

0
1795086843817-1

SOROTAN PUBLIK – Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset oleh DPR RI pada Kamis (19/11/2026) tidak sepenuhnya disambut positif oleh kalangan masyarakat sipil antikorupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) justru menyampaikan kritik keras terhadap substansi regulasi tersebut dan menyebutnya sebagai UU Perampasan Aset yang tidak sesuai dengan semangat awal pembentukannya.

ICW menilai terdapat sejumlah ketentuan penting yang hilang atau mengalami perubahan dalam proses pembahasan dibandingkan rancangan yang sebelumnya disusun pemerintah pada 2023.

Kritik tersebut berpusat pada tiga persoalan: hilangnya ketentuan mengenai peningkatan kekayaan tidak wajar (illicit enrichment), penyempitan ruang lingkup perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture atau NCB), serta desain kelembagaan pengelola aset yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan akuntabilitas.

Persoalan ini menjadi penting karena tujuan utama UU Perampasan Aset seharusnya bukan sekadar memberikan kewenangan kepada negara untuk mengambil alih aset, melainkan memastikan kekayaan hasil kejahatan dapat ditemukan, dirampas melalui proses hukum, dan dikembalikan kepada negara maupun korban.

1. Illicit Enrichment Tidak Masuk dalam UU yang Disahkan

Salah satu kritik paling mendasar ICW adalah tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah.

Dalam draf pemerintah tahun 2023, terdapat ketentuan mengenai aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan dan tidak dapat dibuktikan asal-usul perolehannya secara sah.

Instrumen tersebut dinilai dapat membantu menelusuri kekayaan pejabat publik yang tidak wajar dibandingkan penghasilan resminya. Dalam konteks pengawasan pejabat negara, ketentuan ini juga berkaitan dengan pentingnya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Namun, ketentuan tersebut tidak masuk dalam undang-undang yang disahkan DPR.

Staf Divisi Investigasi ICW, Azhim, mempertanyakan keputusan DPR yang tidak memasukkan pengaturan tersebut. Sementara itu, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, sebelumnya menilai bahwa tanpa instrumen tersebut, kemampuan undang-undang untuk menyasar kekayaan pejabat yang tidak wajar menjadi terbatas.

Dari sisi DPR, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bahwa konsep illicit enrichment menimbulkan perdebatan terkait perlindungan hak asasi manusia. DPR mengaku telah mempelajari penerapannya di sejumlah negara sebelum memutuskan tidak memasukkan ketentuan tersebut.

Perbedaan pandangan ini memperlihatkan persoalan mendasar yang masih perlu dijelaskan kepada publik: bagaimana negara dapat menelusuri kekayaan pejabat yang tidak wajar tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara?

2. Mekanisme NCB Dinilai Belum Menjangkau Seluruh Aset Hasil Kejahatan

Kritik kedua berkaitan dengan mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku.

Dalam draf pemerintah 2023, ruang lingkup NCB mencakup aset yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk aset yang pemilik atau pelakunya tidak diketahui dalam kondisi tertentu.

Sementara itu, koalisi masyarakat sipil menilai draf DPR yang beredar pada 10 Juli 2026 mempersempit penerapan mekanisme tersebut. NCB dikaitkan dengan kondisi tertentu, seperti pelaku meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau perkara tidak dapat disidangkan karena alasan hukum.

Menurut koalisi, rumusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan aturan untuk menjangkau aset yang tidak diketahui pemiliknya maupun aset yang gagal dieksekusi.

Persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Dalam sejumlah perkara, aset hasil kejahatan dapat dialihkan, disembunyikan, atau berada dalam penguasaan pihak yang sulit diidentifikasi. Jika mekanisme perampasan tidak dirancang secara memadai, pemulihan aset berpotensi menghadapi hambatan.

Meski demikian, DPR menyatakan bahwa UU yang disahkan tetap memuat mekanisme NCB. Prosesnya meliputi penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

Dengan demikian, persoalan yang perlu diuji bukan sekadar ada atau tidaknya NCB, melainkan seberapa luas objek aset yang dapat dijangkau dan seberapa efektif mekanisme tersebut diterapkan.

3. Desain Kelembagaan Pengelola Aset Dipertanyakan

Persoalan ketiga menyangkut siapa yang bertanggung jawab mengelola aset hasil perampasan dan bagaimana lembaga tersebut diawasi.

Dalam draf pemerintah tahun 2023, Jaksa Agung disebut sebagai penanggung jawab pengelolaan aset. Koalisi masyarakat sipil menilai rumusan dalam draf DPR berpotensi menimbulkan ketidakjelasan pembagian kewenangan dan pertanggungjawaban.

Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan kemungkinan tumpang tindih kewenangan antarlembaga, lemahnya pengawasan, serta risiko aset hasil perampasan tidak dikelola secara transparan.

Dalam penjelasan setelah pengesahan, Habiburokhman menyampaikan bahwa desain UU mengarah pada pembentukan dua badan, yakni badan pengelola perampasan aset dan badan pengawas. Pemisahan ini dimaksudkan untuk mencegah konflik kepentingan apabila aparat penegak hukum sekaligus menjadi pihak yang mengelola aset yang dirampas.

DPR juga menyebut pengelolaan aset akan dilakukan secara profesional, disertai sistem informasi dan mekanisme pengawasan independen.

Namun, efektivitas desain tersebut akan sangat bergantung pada aturan pelaksanaannya: bagaimana badan dibentuk, siapa yang mengawasi, bagaimana pertanggungjawabannya, serta bagaimana publik dapat memantau aset yang dikelola.

Transparansi Pembahasan Menjadi Persoalan Penting

Selain substansi, proses pembahasan RUU Perampasan Aset juga mendapat kritik dari koalisi masyarakat sipil. Koalisi sebelumnya mempersoalkan keterbatasan akses publik terhadap draf RUU dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), sehingga masyarakat dinilai kesulitan membandingkan perubahan substansi secara menyeluruh.

Di sisi lain, DPR menyatakan pembahasan telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum, serta kunjungan kerja ke 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan.

DPR juga menyebut pembahasan menyelesaikan 397 DIM dan mengembangkan rancangan dari 67 menjadi 74 pasal.

Kedua keterangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan penilaian mengenai keterbukaan proses legislasi. Banyaknya rapat dan kegiatan konsultasi memang merupakan bagian dari partisipasi, tetapi keterbukaan dokumen tetap penting agar masyarakat dapat memeriksa substansi yang dibahas dan menguji apakah masukan mereka benar-benar diakomodasi.

UU Sudah Disahkan, Pengawasan Publik Justru Harus Diperkuat

Pengesahan UU Perampasan Aset merupakan tahap penting dalam perjalanan panjang pembentukan instrumen pemulihan aset hasil tindak pidana. Namun, pengesahan bukan akhir dari perdebatan mengenai efektivitas dan keadilan regulasi tersebut.

Publik perlu mengawasi penyusunan aturan pelaksana, pembentukan badan pengelola dan pengawas, penerapan mekanisme NCB, serta transparansi pengelolaan aset yang dirampas.

Pemerintah dan DPR juga perlu menjelaskan secara terbuka alasan penghilangan ketentuan illicit enrichment, batas penerapan NCB, dan jaminan bahwa kewenangan perampasan tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Sebab, undang-undang yang memberikan kewenangan besar kepada negara harus diimbangi pengawasan yang kuat. Perampasan aset tidak boleh menjadi alat untuk menekan pihak tertentu, tetapi juga tidak boleh kehilangan daya jangkau terhadap kekayaan yang benar-benar berasal dari tindak pidana.

Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan UU ini bukan sekadar berapa banyak pasal yang disahkan atau berapa banyak aset yang diumumkan berhasil dirampas. Ukuran utamanya adalah apakah kekayaan hasil kejahatan benar-benar dapat dipulihkan, apakah korban memperoleh haknya, dan apakah negara mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Sorotan Publik menegaskan, pemberantasan korupsi membutuhkan instrumen hukum yang kuat sekaligus transparan. Jangan sampai undang-undang yang diharapkan menjadi senjata pemulihan aset justru menyisakan celah yang sulit diawasi. Rakyat berhak tahu, rakyat cerdas, rakyat berdaulat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *