DPR Janji Awasi Pelaksanaan UU Perampasan Aset: Hasil Kejahatan Harus Dikejar, Hak Korban Dipulihkan

0
1795087026611

SOROTAN PUBLIK – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan akan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya setelah resmi disetujui dalam rapat paripurna pada 19 November 2026.

Dalam pernyataan tertanggal Jakarta, 19 November 2026, pihak DPR menegaskan bahwa aset hasil kejahatan harus dikejar, sementara hak korban tindak pidana harus dipulihkan.

Pernyataan tersebut juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang selama ini terus menyuarakan pentingnya regulasi perampasan aset. DPR menyatakan komitmennya untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut setelah disahkan.

Pengesahan Bukan Akhir dari Pemberantasan Korupsi

Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi bagian penting dari upaya memperkuat pemulihan kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana. Namun, keberhasilan regulasi ini tidak cukup diukur dari keputusan politik di parlemen.

Tantangan sesungguhnya berada pada tahap pelaksanaan, mulai dari penelusuran aset, pemblokiran, penyitaan, proses perampasan melalui mekanisme hukum, hingga pengelolaan dan pengembalian aset kepada negara maupun korban.

Komitmen DPR untuk melakukan pengawasan karena itu perlu diwujudkan dalam langkah konkret, termasuk memastikan aturan pelaksana disusun secara transparan dan kewenangan aparat tidak disalahgunakan.

Publik Menunggu Bukti Pengawasan

Masyarakat memiliki kepentingan langsung terhadap efektivitas undang-undang ini. Kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana tidak boleh dibiarkan dinikmati pelaku, sementara negara dan korban menanggung kerugian.

Di sisi lain, proses perampasan aset wajib menjamin kepastian hukum, perlindungan hak pihak ketiga yang beriktikad baik, serta pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

DPR perlu memastikan bahwa pengawasan tidak berhenti pada pernyataan politik. Publik berhak mengetahui bagaimana pelaksanaan undang-undang dipantau, bagaimana aset yang dirampas dikelola, dan sejauh mana hasilnya benar-benar dikembalikan untuk kepentingan negara serta korban.

Komitmen Harus Dibuktikan melalui Pelaksanaan

Pengesahan UU Perampasan Aset membawa harapan besar bagi penguatan pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya. Namun, masyarakat tetap perlu mengawal agar tujuan regulasi tidak berhenti sebagai janji.

Transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi penegakan hukum menjadi faktor penting untuk memastikan undang-undang tersebut tidak berubah menjadi sekadar dokumen hukum tanpa dampak nyata.

Sorotan Publik menegaskan, aset hasil kejahatan harus ditelusuri dan dipulihkan melalui proses hukum yang adil. Hak korban harus diperhatikan, dan setiap kewenangan negara wajib berada dalam pengawasan. Rakyat berhak tahu, rakyat cerdas, rakyat berdaulat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *