Revisi UU Pemilu Mulai Digodok, Komisi II DPR Serap Masukan Akademisi Bali: Demokrasi 2029 Jadi Taruhan
SOROTAN PUBLIK — Masa depan demokrasi Indonesia kembali menjadi perhatian seiring dimulainya penyusunan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019 dan 2024 menjadi salah satu pijakan untuk memperbaiki sistem pemilu, memperkuat integritas penyelenggara, serta memastikan hak politik masyarakat terlindungi.
Komisi II DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu menghimpun berbagai masukan dari pemerintah daerah dan kalangan akademisi dalam kunjungan kerja ke Provinsi Bali, Jumat (20/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Bali tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, selaku Ketua Tim. Hadir dalam kegiatan itu Gubernur Bali Wayan Koster beserta jajaran pemerintah daerah serta pimpinan dan akademisi dari Universitas Udayana, Universitas Warmadewa, Universitas Ngurah Rai, dan Universitas Pendidikan Nasional.
Forum tersebut membahas sejumlah persoalan mendasar yang dinilai perlu mendapatkan perhatian dalam penyempurnaan regulasi pemilu.
Evaluasi Pemilu 2019 dan 2024 Jadi Dasar Perubahan
Penyelenggaraan dua pemilu sebelumnya memberikan pengalaman penting bagi Indonesia. Keserentakan pemilu, kompleksitas tahapan, beban kerja petugas, akurasi daftar pemilih, hingga efektivitas penegakan hukum menjadi sejumlah persoalan yang perlu dievaluasi.
Revisi UU Pemilu diharapkan tidak hanya menjadi perubahan administratif terhadap aturan sebelumnya, tetapi juga menghasilkan desain penyelenggaraan pemilu yang lebih efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Aria Bima menekankan pentingnya menjadikan evaluasi empiris sebagai dasar penyusunan regulasi. Ketentuan yang masih relevan dapat dipertahankan, sedangkan aturan yang menimbulkan persoalan perlu disempurnakan sesuai kebutuhan demokrasi.
Sistem Pemilu hingga Ambang Batas Parlemen Dibahas
Sejumlah isu strategis menjadi perhatian dalam penyusunan perubahan regulasi tersebut.
Di antaranya desain keserentakan pemilu, sistem proporsional terbuka, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, netralitas aparatur sipil negara (ASN), serta penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Pembahasan juga mencakup persoalan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dan penggunaan teknologi dalam proses pemilu, termasuk Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).
Setiap pilihan kebijakan memiliki konsekuensi terhadap sistem perwakilan, efektivitas penyelenggaraan, serta kesempatan masyarakat untuk memperoleh keterwakilan politik.
Karena itu, perubahan aturan perlu didasarkan pada kajian yang komprehensif, bukan sekadar pertimbangan kepentingan politik jangka pendek.
Desain Keserentakan Pemilu Perlu Dikaji Menyeluruh
Salah satu persoalan penting adalah desain keserentakan pemilu yang selama ini menggabungkan sejumlah pemilihan dalam periode yang berdekatan.
Evaluasi diperlukan untuk melihat apakah desain tersebut telah menghasilkan efisiensi penyelenggaraan atau justru menimbulkan beban berlebihan bagi petugas, peserta pemilu, dan masyarakat.
Wacana pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah juga menjadi bagian dari diskusi mengenai kemungkinan pembaruan sistem.
Namun, perubahan desain keserentakan tidak dapat dilakukan tanpa memperhitungkan masa jabatan pemerintahan, kebutuhan anggaran, kesiapan penyelenggara, serta kepastian hukum.
Tujuan akhirnya harus tetap memastikan pemilu berlangsung demokratis dan memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya.
Netralitas ASN dan Integritas Penyelenggara Harus Dijaga
Persoalan netralitas aparatur sipil negara juga menjadi bagian penting dalam pembahasan revisi UU Pemilu.
ASN memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan publik tanpa dipengaruhi kepentingan peserta pemilu maupun kekuatan politik tertentu.
Di sisi lain, proses rekrutmen dan penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu harus menjamin independensi, profesionalitas, serta integritas.
KPU dan Bawaslu memegang peranan penting dalam memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai peraturan. Karena itu, mekanisme pengawasan, penegakan etik, dan penyelesaian pelanggaran harus memiliki kepastian hukum.
Penggunaan teknologi seperti Sirekap juga membutuhkan pengaturan yang jelas mengenai fungsi, transparansi, keamanan data, serta kedudukannya dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara.
Partisipasi Publik Tidak Boleh Sekadar Formalitas
Pelibatan perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam pembahasan RUU Pemilu merupakan langkah untuk memperluas perspektif dalam penyusunan kebijakan.
Namun, kualitas partisipasi publik tidak cukup diukur dari jumlah pertemuan atau banyaknya pihak yang diundang.
Masyarakat perlu memperoleh akses terhadap draf RUU, daftar inventarisasi masalah, perubahan pasal, serta argumentasi yang melandasi setiap keputusan legislasi.
Masukan masyarakat juga harus dipertimbangkan secara substantif. DPR perlu menjelaskan alasan ketika suatu usulan diterima, diubah, atau tidak dimasukkan dalam rancangan akhir.
Keterbukaan semacam ini penting untuk mencegah proses legislasi berjalan jauh dari kepentingan masyarakat yang menjadi pemilik kedaulatan dalam sistem demokrasi.
Masa Depan Demokrasi Indonesia Menuntut Regulasi Berkualitas
Penyusunan perubahan UU Pemilu merupakan momentum penting untuk memperbaiki berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya.
Namun, keberhasilan revisi tidak semata-mata ditentukan oleh cepat atau lambatnya undang-undang diselesaikan. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana regulasi baru mampu menjamin keadilan kompetisi politik, melindungi hak pilih, memperkuat independensi penyelenggara, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Publik perlu mengawal pembahasan sejak tahap penyusunan hingga pengesahan. Transparansi, keterlibatan masyarakat, dan akuntabilitas pembentuk undang-undang harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses tersebut.
Sebab, pemilu bukan hanya agenda lima tahunan untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan. Pemilu merupakan instrumen konstitusional bagi rakyat untuk menentukan arah negara.
Perubahan UU Pemilu seharusnya memperkuat kedaulatan rakyat, bukan mempersempit ruang partisipasi masyarakat.
Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.
SOROTAN PUBLIK — Mengawal transparansi, menguji kebijakan, dan menyuarakan kepentingan publik.
